Perdebatan Pelibatan TNI dalam Perdamaian Gaza dan Efektivitas PBB

Kanal News Day - Penolakan pelibatan TNI dalam skema BoP memantik perdebatan lama tentang efektivitas PBB dan urgensi mencari terobosan baru demi menghentikan tragedi Gaza.

Oleh Daniel Mohammad Rosyid; Rosyid College of Arts

Tagar.co – Tadi malam saya membaca surat terbuka FPP TNI kepada Presiden Prabowo tertanggal 26 Februari 2026 yang ditandatangani empat jenderal purnawirawan.

Isinya menolak pelibatan TNI dalam skenario BoP sebagai pasukan penjaga perdamaian di Gaza. Basis penolakan itu karena BoP bukan PBB, sedangkan setiap mandat internasional perlu memperoleh persetujuan PBB. FPP TNI masih sangat mempercayai kredibilitas PBB.

Kepercayaan FPP TNI ini kepada PBB cukup mengherankan karena penjajahan Israel atas Palestina selama ini adalah kegagalan paling ikonik DK PBB. Trump sendiri tidak percaya pada PBB. Trump menarik diri dari WHO karena pandemi Covid-19 dianggap sebagai proyek industri farmasi dan vaksin.

Bagi Prabowo, menyerahkan solusi dua negara ke tangan PBB adalah membiarkan genosida warga Palestina di Gaza terus terjadi. Harus dicari solusi alternatif, paling tidak untuk segera menghentikan genosida tersebut. Ini mungkin juga akan menguntungkan Israel dan Hamas yang sudah dua tahun lebih terlibat dalam perang.

Untuk urusan serumit Palestina ini, prinsip dan norma Pembukaan UUD 1945 tentu harus tetap dipegang Prabowo sebagai seorang nasionalis dan purnawirawan. Siapa yang meragukan patriotisme Prabowo?

Dalam perspektif fikih, langkah Prabowo ini tidak hanya ijtihad, tetapi juga merupakan sikap pemimpin yang proaktif mengupayakan perdamaian melalui jalur diplomasi dan perundingan. Dalam perundingan itu selalu ada take and give.

Seperti sinyalemen Noam Chomsky, organisasi yang paling berbahaya di dunia ini bukan Al-Qaeda atau ISIS, tetapi partai politik dengan korporasi pendukungnya. Ini yang terjadi di AS, juga di Indonesia. Sebagian pengamat menyebutnya non-state actors yang berpotensi melakukan non-state crimes.

Institusi-institusi inilah yang selama ini membajak PBB dan membuatnya sebagai institusi yang tidak efektif menjaga dan mempromosikan perdamaian. Partai nasionalis-zionis Likud di tangan Benjamin Netanyahu bertanggung jawab atas sikap Israel sebagai anggota PBB yang paling sering melanggar keputusan DK PBB.

Pada saat norma-norma multilateral di bawah PBB terbukti tidak efektif, Presiden Trump jelas-jelas mengatakan dia tidak terikat lagi dengan norma-norma lama itu selama tidak berpihak pada kepentingan AS. Trump terbuka dan jujur, serta tidak banyak basa-basi diplomatik.

Sampai di sini perlu dicatat bahwa dunia industri juga mulai meninggalkan rezim preskriptif-normatif yang sering dilanggar melalui sertifikat-sertifikat palsu, lalu mengadopsi rezim goal-setting berbasis risiko.

Board of Peace (BoP tampaknya mengambil sikap seperti dunia industri, di mana tanggung jawab keselamatan tetap dipikul oleh pelaksana lapangan, tidak diserahkan kepada institusi birokratis tertentu semacam PBB.

Sejarah PBB

Perlu dicermati bahwa PBB didirikan untuk secara resmi mengakhiri Kekhilafahan Turki Usmani sebagai tata dunia baru usai Perang Dunia II sekaligus menyiapkan kelahiran negara Israel pada 1948.

Sejarah menunjukkan bahwa kredibilitas PBB makin dipertanyakan karena gagal mencegah perang di banyak tempat seperti Vietnam, Korea, Afghanistan, Irak, Somalia, dan di Timur Tengah.

Kemiskinan dan kerusakan lingkungan juga hingga kini tidak kunjung berakhir, jika bukan malah bertambah parah. Presiden Sukarno bahkan pernah keluar dari Olimpiade dan menyelenggarakan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) tanpa mengundang atlet Israel.

Setelah lima tahun bertempur, akhirnya Jenderal de Kock memutuskan untuk berunding dengan P. Diponegoro. VOC sudah bangkrut akibat Perang Jawa ini. Pasukan Diponegoro mungkin juga sudah letih. Namun, dalam perundingan itu de Kock ternyata menipu P. Diponegoro.

Apakah episode de Kock–Diponegoro akan terulang kembali 200 tahun kemudian antara Benjamin dan Prabowo, sejarah akan membuktikannya. (#)

Surabaya, Sabtu, 28 Februari 2026