KTT Dewan Perdamaian AS: 20 Negara Bahas Rekonstruksi Gaza

DEWAN Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengadakan pertemuan perdana pada Kamis 19 Februari 2026 di Washington. Meskipun AS menyebut pertemuan pada Kamis sebagai pertemuan perdana, anggota Dewan Perdamaian telah bertemu bulan lalu di Swiss untuk upacara penandatanganan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia.

Mereka dijadwalkan membahas rekonstruksi Gaza, meskipun ada pertanyaan yang masih belum terjawab mengenai apakah Hamas akan setuju untuk melucuti senjata dan Israel akan menyetujui penarikan lebih lanjut dari Jalur Gaza sehingga rencana pembangunan kembali dapat berjalan.

Lebih dari 20 negara diperkirakan akan hadir dalam pertemuan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Rabu.

"Saya tahu ada lebih dari 20 negara [yang akan menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian pada 19 Februari], banyak yang berminat dalam hal itu," kata Leavitt dalam konferensi pers seperti dikutip Antara.

Ia menjanjikan daftar peserta yang tepat diberikan kemudian, bersama dengan rincian kontribusi negara-negara tersebut kepada Dewan Perdamaian.

Leavitt juga mengatakan bahwa Trump dijadwalkan untuk membuka acara tersebut dengan pidato dan akan secara resmi memimpin pertemuan di awal sebelum berangkat ke negara bagian Georgia.

Pada Januari, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian dan mengundang sekitar 50 negara untuk bergabung. Menurut Gedung Putih, organisasi ini bertujuan untuk mendukung rekonstruksi Gaza dan jalan menuju perdamaian.

Hingga saat ini, 26 negara telah bergabung dan ditunjuk sebagai anggota pendiri dewan. Setidaknya 14 negara telah menolak undangan tersebut.

Seperti dilaporkan The Times of Israel, pertemuan ini berlangsung hampir empat bulan setelah pemerintahan Trump menengahi gencatan senjata di Jalur Gaza yang memungkinkan pembebasan semua sandera Israel yang tersisa.

Namun sejak itu, Israel terus melakukan pelanggaran gencatan senjata hampir setiap hari dan menewaskan lebih dari 600 warga Palestina, lebih dari 100 diantaranya adalah anak-anak.

Memuji "potensi tak terbatas" dewan tersebut, Trump, ketua tetapnya, menulis dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya: "Dewan Perdamaian akan terbukti menjadi Badan Internasional paling berpengaruh dalam Sejarah."

Para kritikus mengecam "agenda imperialis" Trump dengan perluasan piagam dewan yang dipandang oleh banyak analis sebagai saingan PBB.

Trump juga dikritik karena menawarkan kursi di dewan tersebut kepada Benjamin Netanyahu dari Israel dan Vladimir Putin dari Rusia, kedua pemimpin yang dicari karena tuduhan kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Sejauh ini hanya Netanyahu yang secara resmi menerima tawaran tersebut, meskipun marah atas dimasukkannya Turki dan Qatar—pendukung Palestina—di Dewan Eksekutif Gaza.

Bagi beberapa peserta di Washington pada Kamis, taruhannya bukan hanya diplomatik tetapi juga domestik, karena keputusan yang dibuat pada pertemuan perdana di wilayah Palestina yang diduduki dapat berdampak di dalam negeri.

Siapa yang Akan Datang?

AS mengundang kepala negara untuk bergabung dengan Trump di konferensi Washington, tetapi banyak yang memilih untuk tidak hadir. Raja Bahrain Hamad Al Khalifa menjadi satu-satunya kepala negara Timur Tengah yang melakukan perjalanan tersebut. Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga dijadwalkan menghadiri pertemuan itu.

Hampir lima puluh negara masih akan diwakili, dengan Israel, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Turki, Qatar, dan lainnya mengirimkan menteri luar negeri atau anggota kabinet senior lainnya.

Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah tidak diundang, tetapi kepala komisioner Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) Ali Shaath akan hadir, dua diplomat Arab mengatakan kepada The Times of Israel, dan seorang pejabat senior AS mengatakan pembaruan mengenai NCAG juga akan diberikan pada pertemuan Kamis.

Komite teknokrat Palestina pimpinan Shaath bertugas menggantikan Hamas di Gaza, tetapi NCAG belum memasuki Jalur Gaza. Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian Gaza Nickolay Mladenov mengatakan pekan lalu bahwa mereka tidak dapat melakukannya jika pelanggaran gencatan senjata terus berlanjut.

Selain itu, sejumlah negara Eropa yang menahan diri untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian karena komplikasi hukum atau kekhawatiran bahwa badan tersebut dapat melemahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berpartisipasi dalam sesi pada Kamis sebagai pengamat, kata pejabat senior AS tersebut.

Negara-negara besar Eropa, termasuk Prancis, Jerman, Inggris, dan Spanyol, semuanya menolak undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian sebagai anggota.

Meskipun ada kekhawatiran, Uni Eropa mengirimkan komisarisnya untuk Mediterania, Dubravka Suica, sebagai pengamat pada pertemuan hari Kamis. Seorang juru bicara mengatakan bahwa meskipun masih ada pertanyaan tentang piagam tersebut, Uni Eropa akan bekerja sama dengan AS dalam “implementasi rencana perdamaian untuk Gaza”.

Meskipun Uni Eropa belum bergabung dengan dewan sebagai anggota, dua negara anggota blok tersebut – Hungaria dan Bulgaria – telah bergabung. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, yang menghadiri pertemuan tersebut, adalah sekutu dekat Trump.

Kosovo dan Albania juga telah bergabung sebagai anggota dewan dan akan menghadiri pertemuan pada Kamis.

Italia, Siprus, Yunani, dan Rumania mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengirimkan perwakilan sebagai “pengamat”. Presiden Rumania Nicusor Dan, yang juga menangani kebijakan luar negeri, akan hadir secara langsung.

Sementara itu, Paus Leo XIV, yang memimpin 1,4 miliar umat Katolik di seluruh dunia, menolak undangan untuk duduk di dewan tersebut, menekankan bahwa situasi krisis harus ditangani oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Beberapa kekuatan regional utama di Timur Tengah telah bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump.

Dari Israel, Menteri Luar Negeri Gideon Saar akan menghadiri pertemuan pada hari Kamis.

Sekutu lama AS, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Bahrain, termasuk di antara negara-negara Arab pertama yang setuju untuk bergabung bulan lalu, diikuti oleh Mesir.

Kemudian, ekonomi terbesar di kawasan itu, Arab Saudi, bergabung bersama Turki, Yordania, dan Qatar, menyatakan bahwa negara-negara tersebut berkomitmen untuk mendukung “hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional”. Akhirnya, Kuwait juga bergabung. Semua negara ini mengirimkan delegasi ke pertemuan tersebut.

Tahani Mustafa, seorang peneliti tamu di program Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sekutu Barat AS "bersikap untuk tetap berpegang pada tatanan berbasis aturan liberal, multilateralisme, yang memberi mereka kedudukan yang setara. Sedangkan negara-negara Selatan lainnya jauh lebih pragmatis dalam dukungan dan bahkan keanggotaan yang mereka berikan kepada Dewan Perdamaian".

“Para mitra Timur Tengah mengatakan mereka berusaha bersikap pragmatis dan melakukan apa yang menurut mereka terbaik untuk Gaza dan untuk menghentikan pertumpahan darah,” kata Mustafa, yang sebelumnya bekerja sebagai analis senior Palestina di International Crisis Group.

“Pada akhirnya, kenyataannya adalah ini lebih tentang memperkuat hubungan mereka dengan AS, dan tidak membuat marah seseorang yang temperamental seperti Trump,” katanya kepada Al Jazeera. Selain itu, Mustafa berpendapat, “Negara-negara Timur Tengah juga memiliki catatan buruk sebagai pendukung Palestina yang kurang baik, terutama dalam beberapa dekade terakhir.”

Siapa yang Membayar?

Trump mengklaim pada Ahad bahwa lebih dari US$5 miliar dalam bentuk janji untuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi akan diumumkan pada pertemuan Kamis.

Times of Israel mengungkapkan pekan lalu bahwa para penyumbang utama termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Amerika Serikat — masing-masing menyumbang lebih dari US$1 juta.

Siapa yang Mengerahkan Pasukan?

Trump juga mengatakan pada Ahad bahwa negara-negara yang telah setuju untuk menyumbangkan ribuan personel ke Pasukan Stabilisasi Internasional juga akan diumumkan pada pertemuan Kamis.

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani akan berada di antara mereka yang memimpin delegasi pengamat, setelah Roma menyatakan kesediaan untuk berkontribusi pada ISF bersama dengan Indonesia.

Namun, Jakarta dan negara-negara lain yang mempertimbangkan partisipasi dalam ISF telah menekankan bahwa mereka hanya ingin pasukan mereka berpartisipasi dalam misi perdamaian yang lebih sederhana seperti mengamankan perbatasan dan bantuan kemanusiaan, bukan operasi penegakan hukum yang mungkin memerlukan pertempuran melawan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya untuk merebut senjata mereka.

Siapa yang akan Berbicara?

Pertemuan pada Kamis akan dimulai dengan sarapan pukul 9 pagi di Institut Perdamaian AS di Washington. Trump akan tiba pukul 10 pagi untuk menyampaikan sambutan pembukaan dan menandatangani sejumlah resolusi terkait Gaza.

Ketua setiap delegasi yang hadir diinstruksikan untuk menyampaikan sambutan singkat, di mana mereka didorong untuk mengumumkan kontribusi mereka terhadap upaya rekonstruksi Gaza.

Akan ada juga pidato dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, para pembantu utama Trump— Jared Kushner dan Steve Witkoff— Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan Perwakilan Tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza Nickolay Mladenov, kata pejabat AS tersebut.

Rubio adalah anggota Dewan Eksekutif Dewan Perdamaian, sementara Kushner, Witkoff, Blair, dan Mladenov adalah anggota Dewan Eksekutif Gaza Dewan Perdamaian. Kedua panel tersebut diharapkan memainkan peran dalam mengawasi pengelolaan Gaza pascaperang.

Trump akan berpartisipasi dalam foto bersama sebelum berangkat pukul 11 pagi, sementara acara akan berlanjut selama satu jam lagi, menurut jadwal yang dikirim kepada para peserta.

Pemimpin Mana yang Berada dalam Tekanan Internal soal Ini?

Dengan lebih dari 20 pemimpin berkumpul di Washington, keputusan tentang kepolisian dan pemerintahan di wilayah Palestina yang diduduki dapat berdampak politik di dalam negeri, terutama bagi pemerintah Indonesia dan Pakistan.

Di Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, advokasi untuk kemerdekaan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade.

Indonesia juga menemukan pendukung di antara kepemimpinan Palestina selama gerakan kemerdekaan mereka sendiri yang mencapai puncaknya pada 1945. Opini tentang Dewan Perdamaian di negara itu terbagi sejak Prabowo bergabung dengan meyoritas mengecam keputusan ini. Hasil dari pertemuan di Washington akan berdampak baginya di dalam negeri.