Empat Negara Bersama Indonesia Kirim Pasukan ke Jalur Gaza

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Selain Indonesia, empat negara lainnya yaitu Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania telah menyatakan komitmen untuk mengirimkan pasukan ke Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Perdamaian yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC.

Kelima negara tersebut akan berpartisipasi dalam misi baru yang dikenal dengan nama Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF).

Komitmen Negara-Negara Pengirim Pasukan

Komandan ISF, Jenderal Jasper Jeffers, menyambut baik keputusan kelima negara yang berkomitmen untuk membantu memulihkan keamanan di Gaza. "Dengan langkah-langkah pertama ini, kita akan membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza," ujar Jeffers dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis (19/2/2026).

Setiap negara yang terlibat memberikan kontribusi yang berbeda dalam misi ini:

• Maroko: Menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan petugas kepolisian ke Gaza melalui Menteri Luar Negeri Nasser Bourita.
• Kazakhstan: Akan mengirimkan sejumlah pasukan, termasuk unit medis, seperti yang dinyatakan oleh Presiden Kassym-Jomart Tokayev.
• Albania: Telah mengonfirmasi partisipasinya setelah kunjungan resmi perdana menterinya ke Israel baru-baru ini.
• Kosovo: Juga berkomitmen untuk berpartisipasi dalam misi ini, meskipun rincian kontribusinya belum diungkapkan.

Peran Negara-Negara Tetangga

Sementara itu, negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania memilih untuk berperan sebagai pendukung. Kedua negara tersebut telah berkomitmen untuk membantu dalam pelatihan bagi petugas kepolisian Palestina.

Kontribusi Indonesia

Indonesia mengambil peran yang cukup signifikan dalam misi ini. Jenderal Jeffers menyebutkan bahwa kontingen Indonesia akan menjabat sebagai wakil komandan dalam misi tersebut. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap mengerahkan hingga 8.000 personel untuk misi ini.

Pemerintah Indonesia menekankan bahwa partisipasi ini bertujuan untuk menegakkan hukum internasional di tengah konflik yang telah menewaskan setidaknya 72.000 orang di Gaza. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa pengiriman pasukan ini bukan untuk tujuan perang.

Mandat yang dibawa oleh personel TNI bersifat kemanusiaan, yang mencakup perlindungan warga sipil, bantuan kesehatan, dan rekonstruksi bangunan. "Pasukan Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata mana pun," tegas pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.