Peran Indonesia dalam Misi Stabilisasi Internasional di Jalur Gaza

MENTERI Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan bahwa otoritas di Jalur Gaza memahami alasan keterlibatan Indonesia dalam misi Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force atau ISF). Misi ini, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, direncanakan akan mengerahkan sekitar 20 ribu prajurit ke wilayah tersebut.

Dalam keterangan pers daring pada tanggal 21 Februari 2026, Sugiono menyebutkan bahwa Ketua National Committee for Administration of Gaza (NCAG), Ali Shaath, telah hadir dalam rapat Dewan Perdamaian yang mengumumkan misi ISF di Palestina. "Palestina sudah ada di sana (rapat Dewan Perdamaian), sudah tahu, sudah paham," ungkapnya.

Sugiono menekankan bahwa kehadiran Shaath menunjukkan bahwa semua pihak yang berkepentingan telah terlibat dalam pengiriman misi perdamaian ke Jalur Gaza. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia telah menyampaikan batasan bahwa tentaranya tidak akan terlibat dalam pelucutan atau demiliterisasi kelompok bersenjata di wilayah tersebut.

Menurut Sugiono, tujuan utama pasukan ISF adalah untuk memastikan terciptanya gencatan senjata yang stabil di antara semua pihak di Israel dan Palestina. "Ciptakan suasana yang aman dan stabil, baru tahap-tahap berikutnya itu bisa dilakukan," tambahnya.

Indonesia berkomitmen untuk mengirimkan 8.000 prajurit ke Jalur Gaza, yang merupakan jumlah terbesar dibandingkan negara lain yang terlibat dalam ISF. Rencana pengiriman pasukan gabungan ini sebelumnya diumumkan dalam rapat Dewan Perdamaian yang berlangsung di Washington D.C. dan dihadiri oleh para pemimpin negara anggota, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Ali Shaath.

Nickolay Mladenov, Direktur Jenderal Dewan Perdamaian, menyatakan bahwa rekonstruksi Gaza akan bergantung pada pelucutan senjata. "Tidak ada pilihan lain kecuali demiliterisasi penuh dan pelucutan semua senjata di Gaza agar rekonstruksi dapat dimulai dan masyarakat Palestina dapat memiliki cara hidup baru ke depannya," jelasnya.

Sementara itu, Hamas, kelompok bersenjata yang beroperasi di Jalur Gaza, menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerahkan senjatanya atau menerima intervensi asing. Pemimpin senior Hamas, Khaled Meshaal, menyampaikan penolakan terhadap tuntutan AS dan Israel, menegaskan bahwa "mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang melaksanakannya adalah sesuatu yang tidak boleh diterima."