Pembangunan Jalur Penyelamatan untuk Kurangi Kecelakaan di Jalur Padang–Bukittinggi

TANAH DATAR - Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di jalur nasional Padang–Padang Panjang–Bukittinggi, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, melakukan peninjauan rel kereta api dan ruas jalan di kawasan Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada Kamis, 19 Februari.

Peninjauan tersebut bertujuan untuk mengecek lokasi pembangunan jalur pemberhentian darurat sebagai langkah mitigasi risiko kecelakaan. Dony, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), menegaskan pentingnya kepatuhan pengendara terhadap standar keselamatan, terutama bagi kendaraan berat seperti truk.

“Kecelakaan ini ingin kita minimalisasi. Pemerintah mewajibkan pengendara untuk memeriksa rem dan komponen lainnya sebelum berkendara,” ungkap Dony.

Lebih lanjut, Dony menekankan bahwa selain kepatuhan pengendara, langkah teknis di lapangan juga sangat diperlukan. Salah satu langkah tersebut adalah pembangunan jalur penyelamatan atau pemberhentian darurat di titik-titik rawan kecelakaan.

“Kita akan membangunkan jalur penyelamatan. Akan ada jalur pemberhentian darurat yang dibangun bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah daerah,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengungkapkan bahwa balai nasional siap untuk membangun fasilitas penyelamatan darurat tersebut. Namun, ia meminta dukungan dari BP BUMN terkait masalah lahan, karena area yang akan digunakan berada dalam penguasaan PT KAI.

“Balai nasional akan membangun jalur penyelamatan darurat, tapi kami minta bantuan BP BUMN karena lahan ini dikuasai KAI dan akan digunakan sebagai jalur pemberhentian darurat,” ujar Andre.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa aspek teknis pembangunan akan dibahas dalam rapat lintas instansi. Pembangunan jalur penyelamatan ini dianggap mendesak mengingat angka kecelakaan di kawasan Panyalaian terus meningkat.

Kunjungan lapangan itu juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, serta perwakilan instansi terkait lainnya.