Pembangunan Jalur Pemberhentian Darurat di Tanah Datar untuk Antisipasi Kecelakaan Lalu Lintas

Tanah Datar, Sumatera Barat - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, melakukan peninjauan di kawasan Panyalaian, Kecamatan X Koto, pada Kamis (19/2/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi lokasi yang direncanakan sebagai jalur pemberhentian darurat. Pembangunan jalur ini diharapkan dapat mengantisipasi meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalur nasional Padang-Padang Panjang-Bukittinggi.

Dony Oskaria, yang juga menjabat sebagai Ketua BP BUMN, menekankan pentingnya kepatuhan pengendara terhadap standar keselamatan, terutama bagi kendaraan berat seperti truk. "Kecelakaan ini ingin kita minimalisasi. Pemerintah daerah sudah meminta kepada seluruh truk untuk memperhatikan syarat-syarat kelengkapan kendaraan. Pemerintah mewajibkan pengendara untuk memeriksa rem dan komponen lainnya sebelum berkendara," ujar Dony.

Ia menambahkan bahwa langkah teknis di lapangan juga diperlukan sebagai bentuk mitigasi risiko. Salah satu langkah tersebut adalah pembangunan jalur penyelamatan atau pemberhentian darurat. "Kita akan membangunkan jalur penyelamatan. Jalur pemberhentian darurat ini akan dibangun bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah daerah," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan bahwa balai nasional siap untuk membangun fasilitas penyelamatan darurat tersebut. Namun, ia meminta dukungan dari BP BUMN terkait masalah lahan yang saat ini dikuasai oleh KAI. "Balai nasional akan membangun jalur penyelamatan darurat, tapi kami minta bantuan BP BUMN karena lahan ini dikuasai KAI dan akan digunakan sebagai jalur pemberhentian darurat," ungkap Andre.

Andre juga menambahkan bahwa teknis pembangunan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lintas instansi. Pembangunan jalur ini dianggap mendesak mengingat tingginya angka kecelakaan di kawasan tersebut. Kunjungan lapangan ini disertai oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, serta jajaran instansi terkait lainnya.