PBB Soroti Intimidasi Warga Palestina di Jalur Rafah

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan keprihatinan mengenai laporan perlakuan merendahkan yang dialami warga Palestina saat kembali ke Gaza melalui perlintasan Rafah. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan pembukaan kembali perlintasan tersebut dan dimulainya evakuasi medis yang berlangsung di bawah pengawasan ketat Israel.

Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Farhan Haq, mengungkapkan bahwa Kantor Hak Asasi Manusia PBB telah menerima sejumlah kesaksian dari warga yang pulang ke Gaza. Kesaksian tersebut mencakup laporan tentang praktik intimidasi, ancaman, dan penyitaan uang oleh pasukan Israel. PBB mendesak agar semua individu yang melintas diperlakukan dengan bermartabat dan hak-hak kemanusiaannya dijamin.

“Kami menerima kesaksian yang mengkhawatirkan,” ujar Haq dalam pernyataannya. Ia menekankan bahwa pembukaan perlintasan harus disertai dengan perlindungan hak asasi manusia, bukan malah menciptakan ruang untuk pelanggaran baru.

Operasional Perlintasan Rafah dan Evakuasi Medis

Haq menjelaskan bahwa meskipun perlintasan Rafah telah kembali beroperasi, alur evakuasi medis pasien dari Gaza ke Mesir sangat terbatas. Dalam dua hari terakhir, hanya 25 orang yang berhasil melintas, sementara ratusan pasien masih menunggu kesempatan untuk mendapatkan perawatan di luar Gaza.

PBB berharap bahwa pembukaan Rafah dapat meningkatkan kondisi kemanusiaan dengan mempermudah evakuasi medis dan memastikan kepulangan warga Palestina tanpa intimidasi. Namun, Haq menegaskan bahwa perbaikan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa adanya aliran bantuan kemanusiaan yang memadai dan berkelanjutan.

Krisis Kemanusiaan di Gaza

Menurut Haq, skala kebutuhan di Gaza, yang mencakup pangan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal, jauh melampaui bantuan yang saat ini diizinkan masuk. PBB sedang berupaya untuk memasukkan bantuan darurat berupa makanan, obat-obatan, tenda, dan pakaian untuk menghadapi cuaca ekstrem yang sedang melanda kawasan tersebut.

Haq juga menekankan kewajiban Israel untuk mematuhi hukum humaniter internasional dan memberikan akses tanpa hambatan bagi lembaga-lembaga PBB. Ia mengkritik berlanjutnya pembatasan serta tudingan terhadap kerja kemanusiaan yang dianggap menghambat operasi bantuan di Gaza.

“Kami tidak akan meninggalkan rakyat Palestina,” tegasnya, seraya menyatakan harapan agar gencatan senjata dapat diterapkan dengan baik sehingga warga Gaza dapat kembali hidup dalam kondisi yang layak.

Kontrol Ketat di Jalur Rafah

Militer Israel telah mengambil alih sisi Palestina perlintasan Rafah sejak Mei tahun lalu, yang secara efektif memperketat pengepungan Gaza. Sejak saat itu, hanya pasokan bahan bakar dan bantuan dalam jumlah sangat terbatas yang diperbolehkan masuk, yang semakin memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Meskipun perlintasan Rafah dibuka kembali pada hari Senin lalu, kondisi tetap dibatasi dengan ketat. Sejumlah warga Palestina yang kembali dari Mesir melaporkan perlakuan buruk dan tekanan selama proses pemeriksaan, yang memperkuat kekhawatiran PBB bahwa jalur kemanusiaan tersebut masih beroperasi dalam kerangka kontrol, bukan perlindungan.