MUI Dukung Indonesia Bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah pemerintah bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace bentukan Presiden AS Donald Trump. Sikap MUI ini disampaikan usai diundang Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sikap MUI ini berbeda berbeda dibanding beberapa hari lalu. Pada Rabu 28 Januari 2026, Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis menyampaikan ini melalui akun media sosial X (dulunya Twitter) pribadinya. MUI meminta kepada Presiden Prabowo agar Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza.

Hari Ini, Selasa (3/2/2026), Presiden Prabowo mengundang setidaknya 40 tokoh dari ormas agama dan MUI. Sejumlah tokoh yang terlihat hadir antara lain Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar, Wakil Ketua PBNU Saifullah Yusuf, Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa.

Hadir pula Ketum Hidayatullah Naspi Arsyad, hingga Tokoh Muslim Tionghoa Yusuf Hamka atau Babah Alun. Selain pimpinan ormas Islam, ada pimpinan pondok pesantren dan tokoh muslim.

Usai pertemuan dengan Prabowo, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar langsung menegaskan dukungannya atas keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. MUI mendukung sepanjang organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump ini berjuang untuk kemaslahatan umat.

"Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan," kata Anwar kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dia menceritakan pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Di hadapan para tokoh agama, Prabowo menyampaikan komitmennya memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh. Hal inilah yang membuat Prabowo memutuskan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian.

"Di sisi lain, komitmen beliau akan berjuang melalui Dewan Perdamaianini untuk membantu penderitaan orang Palestina di Gaza," jelasnya.

Keluar dari Dewan Perdamaian Gaza

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menyampaikan rencananya bekerja sama dengan negara-negara Islam lainnya yang tergabung dalam Board of Peace untuk perdamaian dunia, khususnya di Palestina. Jika nantinya organisasi tersebut tak menghasilkan perdamaian, kata dia, maka negara-negara Islam akan keluar dari BoP.

"Apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP," tutur Anwar.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam BoP, di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Dilansir dari laman resmi MUI, permintaan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan BoP karena dinilai tidak berpihak kepada Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum yang digagas Presiden AS Donald Trump tersebut tidak wajar, mengingat terdapat Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan.

Selain itu, MUI juga mengkritisi adanya kewajiban membayar iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP.

MUI juga menuding BoP sebagai bentuk neokolonialisme dan menolak konsep “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan, tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, serta berpotensi melanggengkan pendudukan Israel dalam kemasan perdamaian.