Menlu UE Bahas Masa Depan Gaza dengan Dewan Perdamaian di Brussels

BRUSSELS, KOMPAS.TV — Para diplomat utama Uni Eropa hari ini dijadwalkan akan bertemu dengan direktur Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Brussels, Belgia. Dalam pertemuan ini, mereka diperkirakan akan membicarakan masa depan Gaza.

Dalam pertemuan tersebut, Nikolay Mladenov, yang merupakan mantan politisi Bulgaria dan diplomat PBB yang dipilih oleh Trump untuk memimpin Dewan Perdamaian, akan bertemu dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dan para menteri luar negeri dari seluruh Uni Eropa.

Pertanyaan tentang apakah Uni Eropa akan bekerja sama dengan Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump telah memecah kawasan Uni Eropa. Beberapa anggota Uni Eropa, yaitu Hongaria dan Bulgaria merupakan anggota penuh Dewan Keamanan. Selain itu, negara-negara yang merupakan kandidat Uni Eropa seperti Turki, Kosovo, dan Albania, juga merupakan anggota Dewan Perdamaian.

Sedangkan dua belas negara Uni Eropa lainnya mengirim pengamat ke pertemuan perdana Dewan Keamanan di Washington pada hari Kamis lalu. Mereka adalah Austria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Finlandia, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Bendera Uni Eropa dipajang di acara tersebut bersama negara-negara pengamat dan anggota Uni Eropa.

Sementara itu, para pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menolak undangan untuk bergabung, begitu pula dengan pemimpin Vatikan Paus Leo XIV.

Namun von der Leyen mengirimkan Komisioner Eropa untuk Mediterania Dubravka Šuica untuk datang ke pertemuan di Washington sebagai pengamat.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan bahwa pengiriman Šuica tanpa berkonsultasi dengan Dewan Eropa, yang merupakan kelompok para pemimpin blok tersebut, telah melanggar peraturan Uni Eropa.

“Komisi Eropa seharusnya tidak pernah menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian di Washington,” kata Barrot dalam sebuah unggahan di X.

“Di luar pertanyaan politik yang sah yang diajukan oleh Dewan Perdamaian, Komisi harus dengan cermat menghormati hukum Eropa dan keseimbangan kelembagaan dalam semua keadaan,” tambahnya.

Di sisi lain, von der Leyen pun membela diri. “Menerima undangan adalah wewenang Komisi,” kata juru bicara von der Leyen, Paula Pinho, pada hari Jumat.

Dewan Keamanan yang dibentuk Trump telah menciptakan kontroversi di berbagai kawasan. Kontroversi berasal dari ambisi Trump yang semakin besar untuk Dewan Keamanan yang mencakup berbagai hal, mulai dari mengatur dan membangun kembali Gaza sebagai kota metropolitan futuristik hingga menantang peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik.

Sementara itu, Palestina tidak dilibatkan dan tidak menjadi anggota Dewan Keamanan.