Mengatasi Kesenjangan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lamongan

Kanal News Day - Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan utama yang memengaruhi efektivitas pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu indikator penting yang mencerminkan disparitas pembangunan adalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas fisik, tetapi juga sebagai prasyarat utama integrasi ekonomi, distribusi sumber daya, serta peningkatan produktivitas wilayah.

Kabupaten Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah di Jawa Timur memiliki karakteristik ekonomi yang didominasi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, serta industri kecil dan menengah. Secara geografis, Lamongan memiliki posisi strategis karena dilalui jalur Pantai Utara (Pantura) yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi di Pulau Jawa. Namun demikian, keberadaan jalur nasional tersebut tidak serta-merta mencerminkan pemerataan kualitas jalan pada tingkat kabupaten dan desa. Masih terdapat kesenjangan antara kondisi jalan utama dan jalan penghubung antar desa maupun kecamatan. Esai ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan pembangunan jalan di Kabupaten Lamongan dalam perspektif teori pertumbuhan ekonomi, menelaah data statistik terbaru mengenai kondisi infrastruktur dan ekonomi daerah, membandingkannya dengan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Timur, serta merumuskan proyeksi dan solusi kebijakan yang relevan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Berdasarkan publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan dalam Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2024, luas wilayah Lamongan mencapai sekitar 1.812,80 km² dengan jumlah penduduk sekitar 1,37 juta jiwa. Kepadatan penduduk berada pada kisaran 750–760 jiwa per km², yang menunjukkan tekanan cukup tinggi terhadap kebutuhan infrastruktur dasar. Dari sisi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 tercatat lebih dari Rp 80 triliun, dengan laju pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,8–5,2 persen pascapemulihan pandemi. Struktur PDRB menunjukkan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, disusul sektor perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Sektor pertanian dan perikanan sangat bergantung pada kelancaran distribusi hasil produksi. Infrastruktur jalan yang memadai menjadi kunci agar produk dapat menjangkau pasar dengan biaya logistik rendah. Ketika kondisi jalan rusak atau tidak mantap, biaya transportasi meningkat, waktu tempuh bertambah, dan kualitas hasil produksi dapat menurun, terutama komoditas yang mudah rusak. Tingkat kemiskinan di Lamongan masih berada di atas rata-rata beberapa kota besar di Jawa Timur, meskipun menunjukkan tren penurunan. Hal ini memperkuat urgensi pembangunan infrastruktur yang inklusif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan berbasis wilayah.

Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa panjang jalan di Lamongan terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Jalan nasional dan provinsi umumnya memiliki kondisi lebih baik karena menjadi prioritas anggaran pemerintah pusat dan provinsi. Namun, fokus kesenjangan terletak pada jalan kabupaten. Total panjang jalan kabupaten di Lamongan berada pada kisaran 650–700 km. Tingkat kemantapan jalan kabupaten dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 60–65 persen. Artinya, sekitar sepertiga jaringan jalan masih berada dalam kondisi sedang hingga rusak berat.

Ketimpangan terlihat jelas ketika dibandingkan dengan wilayah perkotaan seperti Surabaya yang memiliki tingkat kemantapan jalan mendekati 100 persen. Perbedaan ini mencerminkan disparitas kapasitas fiskal dan karakteristik wilayah. Surabaya sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh lebih besar dibanding Lamongan, sehingga mampu melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan secara konsisten. Di dalam Lamongan sendiri, kesenjangan juga terjadi antar kecamatan. Wilayah yang dekat dengan pusat kota atau jalur Pantura relatif memiliki akses jalan lebih baik dibandingkan wilayah selatan dan perbatasan yang berbasis pertanian tradisional. Hal ini menimbulkan perbedaan akses terhadap pasar, pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja.

Infrastruktur dalam Perspektif Teori Pertumbuhan Ekonomi Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik, infrastruktur termasuk dalam kategori modal publik (public capital). Model pertumbuhan Solow menjelaskan bahwa akumulasi modal fisik meningkatkan output dalam jangka panjang. Infrastruktur jalan memperbesar kapasitas produksi dengan menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi distribusi. Teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa investasi pada infrastruktur dapat menghasilkan efek jangka panjang melalui peningkatan produktivitas total faktor (Total Factor Productivity). Jalan yang baik memperluas integrasi pasar, meningkatkan skala ekonomi, serta mendorong inovasi dan investasi swasta. Namun, teori pertumbuhan wilayah seperti teori pusat pertumbuhan (growth pole theory) menyatakan bahwa pembangunan cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan awal, seperti akses transportasi dan konsentrasi penduduk. Dalam konteks Lamongan, wilayah yang terhubung langsung dengan jalur utama memiliki peluang pertumbuhan lebih cepat dibanding wilayah terpencil. Jika pembangunan jalan tidak merata, maka manfaat pertumbuhan akan terkonsentrasi pada wilayah tertentu dan memperlebar kesenjangan internal.

Selain itu, konsep konvergensi dalam teori pertumbuhan menyatakan bahwa wilayah yang tertinggal dapat mengejar ketertinggalan apabila terdapat mobilitas modal dan tenaga kerja yang cukup. Namun, konvergensi tidak terjadi secara otomatis. Tanpa kebijakan afirmatif, wilayah dengan infrastruktur rendah akan terus tertinggal karena rendahnya daya tarik investasi.

Kesenjangan kualitas jalan berdampak langsung terhadap struktur ekonomi daerah. Petani di kecamatan dengan akses jalan buruk menghadapi biaya distribusi lebih tinggi dibandingkan petani yang berada dekat jalan utama. Hal ini menyebabkan harga jual produk lebih rendah di tingkat produsen, sementara harga di tingkat konsumen tetap tinggi. Selain itu, akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi tidak merata. Anak-anak di desa terpencil mungkin membutuhkan waktu tempuh lebih lama untuk mencapai sekolah menengah atas. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ketimpangan sosial. Dari sisi investasi, perusahaan cenderung memilih lokasi dengan akses transportasi baik. Wilayah dengan infrastruktur terbatas kurang menarik bagi investor karena risiko biaya logistik tinggi. Akibatnya, pertumbuhan sektor industri dan perdagangan terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Gresik yang memiliki kawasan industri besar dan akses langsung ke pelabuhan, tingkat kualitas jalan dan konektivitas Gresik relatif lebih baik. PAD Gresik yang lebih tinggi memungkinkan alokasi anggaran infrastruktur lebih besar. Sementara itu, Kabupaten Bojonegoro yang berbasis pertanian dan energi memiliki tantangan serupa dengan Lamongan dalam pemerataan jalan desa. Namun, adanya dana bagi hasil migas di Bojonegoro memberikan kapasitas fiskal tambahan yang dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah sangat menentukan kecepatan pembangunan jalan. Daerah dengan sumber pendapatan lebih besar memiliki peluang lebih cepat mencapai tingkat kemantapan jalan tinggi dibandingkan daerah dengan ketergantungan besar pada dana transfer pusat.

Mohon tunggu...

Lihat Paper Selengkapnya