Mediasi Sengketa Jalur Hauling PT Bartim Coalindo Dipimpin Asisten I Setda Bartim

TAMIANG LAYANG — Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengadakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara pemilik ulayat dan penggarap dengan PT Bartim Coalindo terkait jalur hauling di Desa Batuah, Desa Malintut, dan Desa Muara Awang. Kegiatan mediasi yang berlangsung pada Rabu, 18 Februari 2026, dipimpin oleh Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan P. Lelu.

Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi yang adil dan memastikan situasi tetap kondusif. Persoalan yang dibahas mencakup penggunaan jalur hauling sepanjang sekitar 7.037 meter yang melintasi beberapa desa. Sengketa ini melibatkan perwakilan dari ulayat Iban Bin Sutat, Bungkut Sahu Masangin, Karnono Satal, serta kelompok tani yang sebelumnya telah melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Polres Barito Timur.

Hasil mediasi menyepakati bahwa PT Bartim Coalindo diberikan waktu tiga minggu, hingga 11 Maret 2026, untuk menindaklanjuti kesepakatan melalui peninjauan lapangan bersama warga, verifikasi data, dan penyampaian hasil kepada manajemen perusahaan. Seluruh perkembangan proses akan dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Timur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam forum tersebut, disepakati pula bahwa usulan pemalasan lahan akan disampaikan kepada pimpinan perusahaan dengan batas waktu jawaban yang sama. Apabila kesepakatan tidak dijalankan sesuai ketentuan, maka aktivitas pengangkutan batubara melalui jalur hauling tidak diperbolehkan hingga persoalan terselesaikan. Data pendukung akan diverifikasi bersama dinas terkait, pemerintah desa, dan para damang setempat.

Ari Panan P. Lelu menekankan pentingnya menjaga ketertiban, menghormati kesepakatan, dan menempuh jalur dialog dalam penyelesaian sengketa. Ia berharap mediasi ini menjadi langkah awal menuju penyelesaian yang berkeadilan, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan kegiatan ekonomi di wilayah Barito Timur.