Langkah Antisipatif Pemerintah dalam Kenaikan Harga Pertamax Menurut Ikrama

Pada Rabu, 10 Juni 2026, Direktur Sintesa Strategi Indonesia (SSI), Ikrama Masloman, memberikan pandangannya terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM Pertamax dari Rp 12.000 menjadi Rp 16.250. Kenaikan ini, menurut Ikrama, merupakan langkah rasional untuk menjaga kesehatan anggaran negara.

Dalam wawancara tersebut, Ikrama menegaskan bahwa jika pemerintah terus menahan harga BBM, maka hal itu akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dampaknya bisa sangat signifikan, terutama pada alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang selama ini menjadi prioritas pemerintah.

Ikrama menambahkan bahwa ada tiga poin penting yang harus diperhatikan pemerintah agar citra dan stabilitas sosial tetap terjaga. Pertama, perlu ada mitigasi efek domino dari kenaikan harga BBM. Hal ini penting agar tidak terjadi lonjakan biaya transportasi, logistik, dan harga kebutuhan pokok yang dapat memberatkan masyarakat.

Kedua, pemerintah perlu memastikan perlindungan dan kompensasi yang tepat sasaran bagi masyarakat rentan. Mereka yang terdampak langsung oleh kenaikan harga BBM harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak terjebak dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Ketiga, menjaga stabilitas sosial dan politik sangat krusial. Pemerintah harus membangun komunikasi yang terbuka dan merangkul berbagai kelompok masyarakat untuk mencegah terjadinya sentimen oposisi sipil dan pembelahan politik yang kontraproduktif.

Ikrama Masloman menyatakan, "Kenaikan harga Pertamax mungkin merupakan pilihan rasional untuk menjaga kesehatan APBN dan stabilitas energi nasional. Namun, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada keputusan kenaikannya, melainkan juga pada pengelolaan dampaknya." Pernyataan ini menggambarkan pentingnya langkah-langkah antisipatif yang harus diambil seiring dengan kebijakan yang diambil.

Di tengah tantangan ekonomi yang kompleks, kenaikan harga BBM Pertamax menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengambil keputusan yang berani, tetapi juga untuk merespons dengan kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah dalam menghadapi efek dari kebijakan ini? Pertanyaan ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas nasional.