Kesenjangan Sosial di Surabaya: Antara Kemewahan dan Kawasan Kumuh

Kanal News Day - Ada sebuah pemandangan yang hampir setiap hari saya saksikan dari jendela rumah saya di Surabaya --- sebuah panorama yang, jika dipotret dengan tepat, bisa menjadi sampul depan buku teks ekonomi pembangunan mana pun di dunia. Di sisi tempat saya berdiri: deretan perkantoran, kafe dengan interior kayu, rumah menengah atas dengan pagar besi dan kamera CCTV. Kendaraan yang terparkir di depannya adalah SUV dan sedan baru. Di malam hari, neon sign berwarna pastel menerangi trotoar dengan nuansa cozy yang sengaja dirancang.

Lalu saya menyeberang jalan.

Di sisi seberang, terdapat gang sempit yang menembus ke dalam labirin permukiman padat. Rumah-rumah berukuran 3x4 meter berdiri berdempetan. Saluran drainase menggenang di musim hujan. Jemuran pakaian tergantung di antara kabel listrik yang melilit tiang-tiang kayu tua. Anak-anak bermain di gang yang lebarnya hanya cukup untuk dua sepeda motor. Dan di balik gang itu, tersembunyi dari penglihatan orang-orang yang lewat di jalan besar, sebuah kawasan kumuh yang hidup dalam diam, bertahan di tengah derasnya kemajuan kota.

Jarak fisik antara kedua dunia itu? Tidak lebih dari 20 meter lebar aspal.

Jarak ekonomi dan sosialnya? Mungkin puluhan tahun pembangunan.

Inilah wajah nyata Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, pusat ekonomi Jawa Timur, dan salah satu kota metropolitan dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, yang jarang terpotret dalam brosur pariwisata atau laporan investasi. Di balik angka PDRB yang megah dan pertumbuhan ekonomi yang impresif, tersimpan paradoks pembangunan yang akut: pertumbuhan tanpa pemerataan, kemajuan tanpa inklusivitas.

Tulisan ini lahir dari keresahan seorang anak muda yang tinggal persis di garis batas dua dunia itu. Dengan menggunakan kacamata teori ekonomi pembangunan dan data statistik yang relevan, saya ingin mengajak pembaca menelaah fenomena ini lebih dalam: mengapa kesenjangan ini terjadi, bagaimana proyeksinya ke depan jika dibiarkan, dan solusi apa yang realistis ditawarkan.

Surabaya adalah mesin ekonomi Jawa Timur yang tidak terbantahkan. Dengan luas wilayah sekitar 335,28 km dan jumlah penduduk mencapai 3.000.076 jiwa per pertengahan 2023 (BPS Kota Surabaya, 2023), kota ini menjadi denyut nadi perekonomian regional. PDRB Kota Surabaya atas dasar harga konstan 2010 meningkat dari Rp390.936,43 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp485.448,89 miliar pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan mencapai 5,76% pada 2024 --- salah satu yang tertinggi di kawasan Gerbangkertosusila (BPS Jawa Timur, 2024).

Kedelapan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, termasuk Surabaya, menyumbang sekitar 62% dari total PDRB provinsi pada 2023. Surabaya sendiri, jika diisolasi kontribusinya, tetap menjadi motor utama yang tidak tertandingi oleh kota-kota lain di kawasan tersebut.

Namun di balik angka-angka mengesankan itu, terdapat realita yang jauh berbeda. Berdasarkan data profil kemiskinan Kota Surabaya (BPS, Maret 2023), masih terdapat kantong-kantong kemiskinan yang signifikan di tengah gemerlap kota metropolitan ini. Dan secara lebih luas, angka kemiskinan perkotaan di Indonesia masih mencatatkan 7,09% pada Maret 2024 (BPS Nasional, 2024), turun tipis dari 7,29% pada Maret 2023 --- sebuah penurunan yang lambat dibandingkan cepatnya pertumbuhan aset kaum atas.

Untuk memahami ketimpangan secara kuantitatif, indikator paling representatif adalah Koefisien Gini (Gini Ratio), sebuah ukuran distribusi pendapatan yang berkisar dari 0 (kesetaraan sempurna) hingga 1 (ketimpangan absolut). Secara umum, angka di bawah 0,3 dikategorikan ketimpangan rendah, 0,3--0,4 ketimpangan sedang, dan di atas 0,4 dikategorikan ketimpangan tinggi.