Kesenjangan Pembangunan Surabaya: Fokus pada Wilayah Selatan

Kanal News Day - Kesenjangan pembangunan antara Surabaya Selatan dengan wilayah lain di Kota Surabaya merupakan fenomena yang dapat dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan ekonomi regional dan teori pertumbuhan ekonomi perkotaan. Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai kota metropolitan sekaligus pusat perdagangan dan jasa di kawasan Indonesia bagian timur. Struktur ekonomi kota ini didominasi oleh sektor tersier, khususnya perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2024 mencapai 5,76%, melebihi rata-rata pertumbuhan provinsi dan nasional. Pertumbuhan ini menunjukkan pemulihan dan dinamika aktivitas ekonomi yang kuat, terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga, jasa, perdagangan, dan industri pengolahan. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp 772,49 triliun pada tahun 2024, meningkat dari Rp 715,29 triliun di tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan ekspansi output ekonomi kota secara menyeluruh. Namun, capaian makroekonomi tersebut tidak serta-merta mencerminkan pemerataan kesejahteraan dan distribusi pembangunan antarwilayah di dalam kota.

Secara spasial, aktivitas ekonomi dan investasi cenderung terkonsentrasi di kawasan Surabaya Barat dan Surabaya Pusat yang berkembang sebagai pusat perdagangan modern, perkantoran, dan hunian kelas menengah atas. Konsentrasi pusat perbelanjaan, kawasan superblok, hotel berbintang, serta fasilitas bisnis modern di wilayah tersebut menciptakan efek aglomerasi yang memperkuat daya tarik investasi baru. Sementara itu, Surabaya Selatan yang mencakup kecamatan seperti Wonokromo, Gayungan, Jambangan, dan Karangpilang menunjukkan karakteristik pembangunan yang lebih heterogen. Di satu sisi terdapat koridor ekonomi yang cukup berkembang, namun di sisi lain masih terdapat kawasan permukiman padat dengan dominasi usaha mikro dan sektor informal. Perbedaan struktur ekonomi ini mengindikasikan bahwa nilai tambah yang dihasilkan per satuan wilayah dan tingkat pendapatan masyarakat tidak sepenuhnya seimbang antarbagian kota. Dengan demikian, meskipun Surabaya secara agregat menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat, distribusi pembangunan yang tidak merata memunculkan ketimpangan spasial yang nyata antara Surabaya Selatan dan wilayah lain di Kota Surabaya.

Surabaya Barat dalam dua dekade terakhir berkembang sebagai kawasan pertumbuhan baru yang ditandai oleh konsentrasi investasi properti berskala besar, pusat perbelanjaan modern, serta kawasan hunian kelas menengah atas. Keberadaan pusat perbelanjaan terpadu seperti Pakuwon Mall menjadi representasi perkembangan sektor perdagangan dan jasa modern yang terintegrasi dengan kawasan residensial dan perkantoran di kawasan Pakuwon Indah. Selain itu, pengembangan superblok seperti Ciputra World Surabaya dan kawasan hunian terpadu Citraland menunjukkan pola pembangunan yang menggabungkan apartemen, pusat bisnis, hotel, serta fasilitas rekreasi dalam satu kawasan terintegrasi. Fenomena ini mencerminkan proses aglomerasi ekonomi, yaitu pemusatan kegiatan produksi dan konsumsi pada wilayah tertentu yang memiliki infrastruktur memadai, akses jalan utama seperti akses Tol Satelit dan Tol Surabaya Gresik, serta daya beli masyarakat yang relatif tinggi. Dampaknya, wilayah ini semakin menarik investor baru karena telah terbentuk ekosistem ekonomi yang saling mendukung.

Sementara itu, Surabaya Pusat tetap berfungsi sebagai sentra perdagangan tradisional dan modern, jasa keuangan, serta pusat administrasi pemerintahan. Kawasan seperti Tunjungan Plaza menjadi ikon perdagangan modern yang menopang sektor ritel dan pariwisata perkotaan. Di sisi lain, keberadaan pasar tradisional seperti Pasar Atum menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan konvensional masih memiliki peran penting dalam struktur ekonomi kota. Gedung-gedung perkantoran di sekitar Jalan Basuki Rahmat dan Embong Malang juga memperkuat fungsi Surabaya Pusat sebagai pusat jasa keuangan dan bisnis. Konsentrasi fungsi-fungsi ekonomi tersebut semakin mempertegas dominasi Surabaya Barat dan Pusat dalam struktur pertumbuhan kota, sekaligus menjelaskan mengapa investasi dan aktivitas ekonomi cenderung terakumulasi di kedua wilayah tersebut.

Sebaliknya, Surabaya Selatan yang mencakup kecamatan seperti Wonokromo, Gayungan, Jambangan, dan Karangpilang menunjukkan dinamika pembangunan yang relatif lebih heterogen dan tidak sepenuhnya terintegrasi dalam arus investasi berskala besar sebagaimana terjadi di Surabaya Barat. Secara geografis, wilayah ini memiliki posisi strategis karena dilalui oleh koridor utama Jalan Ahmad Yani yang menghubungkan Surabaya dengan wilayah selatan Jawa Timur, serta berdekatan dengan simpul transportasi penting seperti Terminal Intermoda Joyoboyo dan Stasiun Wonokromo. Di sepanjang koridor tersebut berkembang fungsi komersial berupa pusat perbelanjaan seperti Royal Plaza Surabaya, deretan hotel, rumah sakit, serta gedung perkantoran. Namun pola perkembangan ini cenderung bersifat linear (ribbon development), yakni terkonsentrasi di tepi jalan arteri utama, sementara kawasan permukiman yang berada di bagian dalam kecamatan tidak mengalami intensitas transformasi ekonomi yang sama.

Di luar koridor utama tersebut, struktur ekonomi Surabaya Selatan lebih banyak ditopang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan tradisional di pasar rakyat seperti Pasar Wonokromo, bengkel otomotif skala kecil, jasa perorangan, serta industri rumahan seperti konveksi dan olahan makanan. Aktivitas ekonomi ini berperan penting dalam menyerap tenaga kerja lokal, namun umumnya memiliki tingkat produktivitas dan akses modal yang relatif terbatas dibandingkan sektor properti dan jasa modern di Surabaya Barat maupun Pusat. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju ekonomi berbasis jasa modern dan terintegrasi belum sepenuhnya merata di seluruh bagian wilayah Selatan. Dengan kata lain, meskipun memiliki posisi strategis secara spasial, Surabaya Selatan masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan skala usaha, daya saing, serta keterhubungan ekonominya dengan pusat-pusat pertumbuhan utama kota.

Selain itu, kepadatan penduduk yang relatif tinggi di beberapa kecamatan Surabaya Selatan menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik. Di kawasan seperti Wonokromo dan Jambangan, misalnya, masih dijumpai permukiman padat dengan akses jalan lingkungan yang sempit serta keterbatasan lahan untuk pelebaran jalan atau pembangunan fasilitas umum. Sistem drainase di sejumlah titik yang terhubung dengan Daerah Aliran Sungai Brantas juga menghadapi tekanan saat curah hujan tinggi, sehingga meningkatkan risiko genangan. Keterbatasan ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman padat turut memengaruhi kualitas lingkungan dan kenyamanan hunian. Kondisi ini mencerminkan tekanan urbanisasi yang cukup besar, di mana pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kapasitas infrastruktur yang sepadan. Dalam perspektif ekonomi perkotaan, keterbatasan infrastruktur dasar dapat menurunkan efisiensi wilayah dan meningkatkan biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat.

Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah berkurangnya daya tarik wilayah bagi investor berskala besar yang umumnya mempertimbangkan faktor ketersediaan lahan luas, aksesibilitas tinggi, serta kepastian tata ruang. Berbeda dengan kawasan di Surabaya Barat yang berkembang melalui proyek properti terpadu seperti Pakuwon Mall dan kawasan superblok modern, Surabaya Selatan lebih didominasi oleh sektor informal dan usaha skala kecil dengan produktivitas relatif terbatas. Nilai tambah ekonomi per satuan wilayah menjadi lebih rendah karena kegiatan ekonomi tersebar dalam unit-unit usaha mikro dengan kapasitas produksi kecil dan akses pasar yang terbatas. Perbedaan struktur ekonomi antara wilayah yang bertumpu pada investasi formal berskala besar dan wilayah yang ditopang sektor informal serta disparitas kualitas infrastruktur inilah yang secara struktural memperkuat kesenjangan pembangunan antara Surabaya Selatan dan wilayah lain di Kota Surabaya

Untuk memahami dinamika tersebut secara lebih konseptual, diperlukan pendekatan teori pertumbuhan wilayah. Dalam perspektif teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Francois Perroux, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya bersifat tidak merata karena terpusat pada titik-titik tertentu yang memiliki industri penggerak (leading industries) dengan kapasitas menghasilkan efek pengganda yang besar. (Perroux, 1950). Perroux menegaskan bahwa pertumbuhan tidak muncul secara serentak di seluruh ruang ekonomi, melainkan bermula dari pusat-pusat dinamis yang kemudian memengaruhi wilayah di sekitarnya melalui hubungan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam konteks Kota Surabaya, kawasan Surabaya Barat dan Surabaya Pusat dapat dikategorikan sebagai kutub pertumbuhan karena memiliki konsentrasi modal, teknologi, infrastruktur modern, serta jaringan bisnis yang luas. Kehadiran pusat perdagangan modern, perkantoran, lembaga keuangan, dan fasilitas publik berskala besar memperkuat posisi kedua wilayah tersebut sebagai pusat aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Aglomerasi ini menciptakan efisiensi ekonomi dan meningkatkan produktivitas, sehingga semakin menarik investasi baru untuk masuk dan berkembang di kawasan yang sama.

Secara teoritis, keberadaan kutub pertumbuhan seharusnya menghasilkan efek penyebaran (spread effect), yaitu dampak positif yang menyebar ke wilayah sekitarnya melalui peningkatan permintaan tenaga kerja, perluasan jaringan distribusi, dan pertumbuhan usaha pendukung. Namun dalam praktiknya, dinamika yang terjadi di Surabaya menunjukkan kecenderungan dominasi efek penarikan (backwash effect), sebagaimana dijelaskan pula dalam teori ketimpangan regional oleh Gunnar Myrdal. Sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja terampil, modal investasi, dan aktivitas bisnis lebih banyak terserap oleh wilayah yang telah maju, sehingga Surabaya Selatan tidak sepenuhnya menikmati limpahan pertumbuhan tersebut. Akibatnya, terjadi polarisasi pembangunan intra-kota di mana wilayah yang telah memiliki keunggulan awal terus berkembang lebih cepat, sementara wilayah lain mengalami pertumbuhan yang relatif lebih lambat. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas ekonomi lokal, mekanisme pasar cenderung memperlebar kesenjangan antarwilayah dalam satu kota.

Teori kumulatif kausatif yang dikembangkan oleh Gunnar Myrdal juga relevan dalam menjelaskan dinamika tersebut. Menurut Myrdal, proses pembangunan bersifat kumulatif dan cenderung memperkuat wilayah yang telah memiliki keunggulan awal. Wilayah yang lebih maju akan terus menarik investasi dan sumber daya, sementara wilayah yang relatif tertinggal mengalami kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya tanpa intervensi kebijakan yang signifikan. (Myrdal, 1957). Dalam konteks Surabaya, konsentrasi pusat perbelanjaan modern, kawasan bisnis, dan hunian premium di Surabaya Barat menciptakan efek reputasi dan jaringan yang semakin memperkuat daya tarik investasi di kawasan tersebut. Sementara itu, Surabaya Selatan yang lebih banyak bertumpu pada sektor informal dan UMKM menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar yang lebih luas.