Kesenjangan Pembangunan di Kecamatan Trowulan: Tantangan bagi Kesejahteraan Masyarakat

Kanal News Day - Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan proses transformasi struktural yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses terhadap berbagai layanan publik. Dalam kerangka normatif, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan angka-angka makroekonomi, melainkan juga sebagai upaya menciptakan pemerataan kesempatan dan keadilan sosial. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari laju pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut terdistribusi secara merata di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat.

Namun dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi sering kali bersifat tidak merata. Beberapa wilayah mengalami perkembangan yang lebih pesat karena memiliki keunggulan lokasi, sumber daya, atau akses terhadap investasi, sementara wilayah lainnya berkembang lebih lambat. Kondisi ini memunculkan fenomena kesenjangan pembangunan, yaitu ketidakseimbangan tingkat kemajuan antarwilayah dalam satu kawasan administratif yang sama. Kesenjangan pembangunan tidak hanya tercermin dari perbedaan pendapatan, tetapi juga dari variasi kualitas infrastruktur, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan kerja.

Fenomena tersebut dapat diamati di berbagai daerah, termasuk di tingkat kecamatan. Kecamatan Trowulan di Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi dan historis yang signifikan, namun dalam perkembangannya masih menghadapi tantangan pemerataan pembangunan antar desa. Sebagai kawasan yang dikenal sebagai pusat peninggalan Kerajaan Majapahit, Trowulan memiliki nilai strategis baik dari aspek budaya maupun ekonomi. Akan tetapi, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak yang merata terhadap seluruh masyarakat di dalamnya.

Gambaran Umum Kecamatan Trowulan

Kecamatan Trowulan merupakan salah satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto dalam publikasi Kecamatan Trowulan dalam Angka 2024, luas wilayah Kecamatan Trowulan mencapai sekitar 39,49 km dengan jumlah penduduk kurang lebih 74.000 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk berkisar 1.800--1.900 jiwa per km, yang menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk kawasan dengan konsentrasi penduduk yang relatif tinggi di tingkat kabupaten.

Secara administratif, Kecamatan Trowulan terdiri atas 16 desa. Struktur demografinya didominasi oleh kelompok usia produktif (15--64 tahun) yang mencapai sekitar 67 persen dari total penduduk. Komposisi ini menunjukkan potensi bonus demografi yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh kualitas pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

Dari sisi struktur ekonomi, sebagian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan, pertanian, industri kecil, serta jasa pariwisata. Kabupaten Mojokerto sendiri mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dalam beberapa tahun terakhir, yang didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Dalam konteks Trowulan, sektor pariwisata sejarah menjadi salah satu identitas utama wilayah ini, mengingat keberadaan berbagai situs peninggalan Majapahit seperti Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Brahu, dan Museum Majapahit.

Meskipun demikian, perkembangan ekonomi di Kecamatan Trowulan tidak menunjukkan tingkat kemajuan yang seragam di seluruh desa. Beberapa desa yang berada di sekitar pusat wisata dan jalur utama perdagangan cenderung lebih berkembang dibandingkan desa yang lokasinya lebih perifer. Perbedaan tersebut menjadi indikasi adanya kesenjangan pembangunan di tingkat kecamatan.

Indikator Kesenjangan Pembangunan

1. Disparitas Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pembangunan wilayah. Berdasarkan data BPS, Kecamatan Trowulan memiliki puluhan fasilitas pendidikan, antara lain lebih dari 30 sekolah dasar, sekitar 10 sekolah menengah pertama, serta beberapa sekolah menengah atas dan kejuruan. Akan tetapi, distribusi fasilitas tersebut tidak sepenuhnya merata. Desa yang berada di sekitar pusat kecamatan umumnya memiliki akses pendidikan yang lebih lengkap dibandingkan desa yang letaknya lebih jauh.