Kesenjangan Pembangunan di Bringinbendo: Tantangan Menuju Pemerataan

Kanal News Day - Oleh: Nazwa Rahma Aisyah

Kalau kita mendengar kata pembangunan di Indonesia, sering kali kita yang muncul yakni angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus bergerak positif, peningkatan investasi, dan berbagai proyek pembangunan berskala besar. Semua terdengar optimis, pertanyannya adalah apakah semua itu terasa sampai desa, apalagi di desa kecil seperti Bringinbendo, di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur?

Tulisan ini mencoba melihat lebih dekat tentang realitas pembangunan yang ada di Bringinbendo. Bukan hanya melalui statistic dan laporan birokrasi, tapi juga dari kehidupan sehari hari masyarakat yang bisa merasakan langsung dampaknya. Disini kita akan melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan. Nah disini teori Pembangunan dapat membantu kita apa yang sebenarnya terjadi.

I. Menyapa Bringinbendo: Desa yang Tak Lagi “Mainstream”

Desa Bringinbendo ini bukan nama yang sering muncul pada jurnal akademik, namun bagi warga desa nya, desa ini merupakan rumah bagi mereka dengan menggantungkan harapan dan menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data statistik resmi pada tahun 2026, jumlah penduduk Bringinbendo sekitar 8.864 jiwa, dengan banyak penduduknya yang memasuki usia produktif (15–54 tahun). Secara teori, kondisi seperti ini dinamakan bonus demografi, namun apa maknanya bagi desa Birnginbendo ?

Di tingkat desa, kesejahteraan tidak diukur dari angka PDB tapi melalui halhal yang lebih nyata seperti kondisi jalannya bagus, sekolah mudah dijangkau, layanan kesehatan, dan ketersediaan lowongan kerja seharihari. Angka makro masih terasa jauh jika kebutuhan dalam kehidupan sehari hari masih belum sepenuhnya terpenuhi dan masih bergantung pada akses lokal dan peluang mikro.

II. Anggaran Ada, Tapi Cukup Tidak?

Mari kita lihat di desa Bringinbendo ini mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2026 sekitar Rp 3,109 miliar. Angkanya terdengar besar kan?, tapi kalua dipakai untuk banyak kebutuhan infrastruktur , pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi operasional desa, dana ini sebenarnya bisa dikatakan cukup terbatas. Anggaran ini bersumber dari beberapa komponen, di antaranya Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak, serta bantuan dari Kabupaten. Angka ini sudah termasuk pendapatan dari aset desa lain serta alokasi direktif dari pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu capaian fisik pada tahun 2026 adalah pengerjaan betonisasi jalan sepanjang 2.250 meter, ini adalah langka penting terutama untuk membuka akses wilayah yang sebelumnya rawan genangan dan sulit dilalui. Infrastruktur yang baik memang menjadi syarat utama bagi kegiatan ekonomi lokal yang produktif.

Namun, pertanyaannya adalah sudahkah semua warga merasakan pemerataan pembangunan ini, apa mungkin masih terjadi ketimpangan ?

III. Antara Jalan Beton dan Kesempatan Kerja: Kesenjangan yang Terselip