Kesenjangan Akses Pendidikan di Karangpilang di Tengah Pertumbuhan Surabaya

Kanal News Day - Surabaya Adalah kota yang sering disebut sebagai kota dengan pertumbuhan yang pesat. Infrastruktur terus berkembang, kaawasan perumahan semakin meluas, dan fasilitas-fasilitas public yang semakin modern. Berbagai indikator ekonomi menunjukkan tren yang positif, menegaskan citra Surabaya sebagai kota metropolitan yang dinamis.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan pemerataan pembangunan. Salah satu indikator penting pemerataan adalah akses terhadap pendidikan. Di balik pertumbuhan yang ada di kota tersebut, muncul pertanyaan sederhana yaitu apakah pemerataan pembangunan benar benar dirasakan hingga tingkat kecamatan?

Kecamatan Karangpilang yang ada di sudut kota menjadi menarik untuk dilihat. Sebagai bagian dari kota yang terus tumbuh, Bagaimana struktur penyediaan sekolah di Karangpilang? Apakah negara hadir secara cukup melalui sekolah negeri, ataukah masyarakat lebih banyak bergantung pada sekolah swasta?

Data Kemendikdasmen Kecamatan Karangpilang menunjukkan bahwa jumlah sekolah swasta di hampir seluruh jenjang pendidikan lebih banyak dibandingkan sekolah negeri. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), terdapat 7 SD negeri dan 8 SD Swasta. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), hanya terdapat 2 sekolah negeri, sementara sekolah swasta mencapai 6 unit.

Selain jenjang sekolah dasar dan menengah pertama, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pola yang sama juga terlihat pada jenjang pendidikan lainnya. Pada tingkat pendidikan anak usia dini, keberadaan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kecamatan Karangpilang seluruhnya berstatus swasta. Tidak terdapat TK negeri yang disediakan oleh pemerintah di wilayah ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak tahap awal pendidikan, peran sektor swasta sudah sangat dominan dalam penyediaan layanan pendidikan.

Selain itu, pada jenjang pendidikan menengah atas, ketimpangan juga masih terlihat. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Karangpilang didominasi oleh sekolah swasta, sementara jumlah sekolah negeri sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia pada jenjang tertentu. Akibatnya, murid yang ingin mengakses pendidikan negeri sering kali harus mendaftar ke kecamatan lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap.

Dominasi sekolah swasta pada hampir seluruh jenjang pendidikan ini memperlihatkan bahwa akses pendidikan negeri di Karangpilang belum tersebar secara merata. Meskipun sekolah swasta turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, ketergantungan yang terlalu besar pada sektor swasta berpotensi menimbulkan kesenjangan, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Biaya pendidikan di sekolah swasta yang relatif lebih tinggi dapat menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkelanjutan hingga jenjang menengah atas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan di Karangpilang sebagian besar ditopang oleh sektor swasta. Meskipun keberadaan sekolah swasta tentu berkontribusi positif terhadap ketersediaan layanan pendidikan, ketergantungan yang cukup besar terhadap sekolah non-negeri dapat memunculkan tantangan tersendiri dalam konteks pemerataan pembangunan.

Sekolah negeri selama ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas karena relatif lebih terjangkau. Ketika jumlahnya terbatas, masyarakat berpotensi menghadapi persaingan yang lebih ketat untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih murah. Dalam situasi seperti ini, sebagian keluarga mungkin terpaksa memilih sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi.

Dalam jangka pendek, kondisi ini mungkin tidak terlihat sebagai persoalan besar. Selama sekolah tetap tersedia, proses pendidikan tetap berjalan. Namun, dalam perspektif pembangunan jangka panjang, struktur penyediaan pendidikan yang lebih banyak bergantung pada sektor swasta dapat memunculkan potensi kesenjangan akses berbasis kemampuan ekonomi.

Tidak semua keluarga memiliki kapasitas finansial yang sama. Ketika pilihan sekolah negeri terbatas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses pendidikan yang terjangkau. Jika situasi ini terus berlanjut, maka kesenjangan dalam kualitas dan keberlanjutan pendidikan berpotensi terjadi antar kelompok masyarakat.

Dalam teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Paul Romer, pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi modal manusia (human capital) yang menentukan produktivitas jangka panjang suatu wilayah. Semakin merata akses pendidikan, semakin besar peluang suatu daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Sebaliknya, apabila akses pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak terjadi secara merata. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan pendapatan dan produktivitas antar kelompok masyarakat.

Jika struktur penyediaan sekolah di Karangpilang tetap didominasi oleh sektor swasta sementara jumlah sekolah negeri tidak bertambah secara signifikan, maka potensi tekanan terhadap akses pendidikan terjangkau akan semakin besar, terutama jika jumlah penduduk usia sekolah meningkat.

Selain jumlah sekolah, kapasitas pendidikan juga tercermin dari jumlah tenaga pendidik yang tersedia. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah guru Sekolah Dasar (SD) negeri di Kecamatan Karangpilang mencapai 153 orang, sementara pada sekolah swasta tercatat lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu 94 orang. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah guru negeri tercatat 87 orang dan guru swasta 76 orang.

Namun pada jenjang pendidikan menengah atas, seluruh tenaga pendidik berada di sekolah swasta. BPS mencatat bahwa guru SMA swasta terdapat sebanyak 42 orang dan guru SMK swasta sebanyak 30 orang, tanpa adanya guru dari sekolah negeri pada jenjang tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pada tingkat pendidikan lanjutan, peran sektor swasta menjadi sepenuhnya dominan, tidak hanya dari sisi jumlah sekolah tetapi juga dari sisi tenaga pengajar.

Struktur distribusi guru ini memperlihatkan bahwa kapasitas pendidikan di Karangpilang secara signifikan bergantung pada sektor swasta, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan usia dini. Jika pertumbuhan jumlah murid tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sekolah negeri, maka tekanan terhadap akses pendidikan terjangkau berpotensi semakin besar di masa mendatang.

Selain jumlah tenaga pendidik, kapasitas pendidikan juga tercermin dari jumlah murid pada setiap jenjang. Data BPS tahun ajaran 2023/2024 menunjukkan bahwa pada jenjang Sekolah Dasar (SD), jumlah murid di sekolah negeri mencapai 4.683 murid. Sementara itu, pada sekolah swasta dan madrasah ibtidaiyah, jumlah murid juga cukup signifikan, menunjukkan bahwa beban layanan pendidikan tersebar pada kedua sektor.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah murid negeri tercatat 1.831 murid, sedangkan sekolah swasta menampung 822 murid. Total murid SMP mencapai 2.653 murid, yang menunjukkan tingginya kebutuhan layanan pendidikan menengah pertama di wilayah ini.

Pada jenjang pendidikan menengah atas, seluruh murid berada di sekolah swasta. Jumlah murid SMA swasta meningkat dari 588 menjadi 657 murid dalam satu tahun ajaran, sedangkan murid SMK swasta meningkat dari 274 menjadi 281 murid. Tidak adanya sekolah negeri pada jenjang ini berarti seluruh kebutuhan pendidikan lanjutan ditopang sepenuhnya oleh sektor swasta.

Peningkatan jumlah murid, terutama pada jenjang pendidikan usia dini dan menengah atas, menunjukkan adanya pertumbuhan permintaan pendidikan di Kecamatan Karangpilang. Jika pertumbuhan jumlah murid tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sekolah negeri, maka tekanan terhadap akses pendidikan terjangkau akan semakin besar. Kondisi ini berpotensi mempersempit kesempatan bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan tanpa beban biaya yang lebih tinggi.

Selain melihat jumlah murid secara absolut, analisis kapasitas pendidikan juga dapat diperdalam melalui pendekatan rasio murid terhadap guru. Rasio ini penting karena mencerminkan beban pengajaran dan potensi efektivitas proses pembelajaran di dalam kelas. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) negeri, jumlah murid tahun ajaran 2023/2024 tercatat 4.683 murid dengan 247 guru. Secara sederhana, rasio murid terhadap guru berada pada kisaran sekitar 19 murid per guru. Angka ini relatif masih dalam batas ideal apabila distribusi guru merata di setiap sekolah.

Namun, kondisi berbeda dapat terjadi apabila konsentrasi murid lebih banyak pada beberapa sekolah tertentu. Dengan jumlah unit sekolah negeri yang terbatas, potensi kepadatan kelas di sekolah tertentu tetap dapat terjadi meskipun rasio agregat terlihat cukup baik. Sementara itu, pada jenjang SMP negeri, terdapat 1.831 murid dengan 87 guru, menghasilkan rasio sekitar 21 murid per guru. Sedangkan pada jenjang SMP swasta, terdapat 822 murid dengan 76 guru, menghasilkan rasio sekitar 11 murid per guru. Rasio ini juga masih berada dalam batas yang dapat dikelola, tetapi kembali bergantung pada distribusi internal dan kapasitas ruang kelas.

Pada jenjang pendidikan menengah atas, seluruh murid berada di sekolah swasta. Dengan 657 murid SMA dan 42 guru, rasio berada pada kisaran 16 murid per guru. Untuk SMK, 281 murid dengan 30 guru menghasilkan rasio sekitar 9 murid per guru. Secara angka, rasio ini tampak lebih kecil dibandingkan sekolah negeri. Namun, karena seluruh kapasitas berada pada sektor swasta, akses terhadap rasio tersebut tetap sangat bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga.

Analisis ini menunjukkan bahwa persoalan pemerataan pendidikan di Karangpilang bukan hanya tentang jumlah sekolah, tetapi juga tentang distribusi beban layanan pendidikan. Sekolah negeri memang masih mampu menampung murid dalam jumlah signifikan pada jenjang SD dan SMP, tetapi pada jenjang pendidikan lanjutan, seluruh kebutuhan ditanggung oleh sektor swasta. Struktur seperti ini berpotensi menciptakan dualisme sistem pendidikan, di mana akses terhadap jenjang tertentu sepenuhnya berada di luar penyediaan negara.

Dalam jangka panjang, kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh rasio pengajaran, fasilitas pendukung, serta stabilitas tenaga pendidik. Apabila ketergantungan terhadap sektor swasta semakin besar tanpa intervensi kebijakan yang memadai, maka variasi kualitas antar sekolah dapat semakin melebar. Hal ini pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas lulusan dan daya saing angkatan kerja di tingkat lokal.

Jika dilihat secara struktural, pola ini menunjukkan adanya potensi ketimpangan layanan publik antar wilayah dalam satu kota yang sama. Di tengah pertumbuhan Surabaya sebagai kota metropolitan, distribusi fasilitas pendidikan negeri di tingkat kecamatan belum sepenuhnya merata. Ketika akses pendidikan negeri lebih terbatas di wilayah tertentu, maka peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia juga berpotensi berkembang secara tidak seimbang. Dalam konteks pembangunan wilayah, kondisi seperti ini dapat menciptakan kesenjangan antar kawasan dalam jangka panjang.

Fenomena tersebut dapat dianalisis lebih lanjut melalui teori ketimpangan wilayah yang dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson. Dalam teorinya, Williamson menjelaskan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan antar wilayah cenderung meningkat karena pembangunan dan investasi lebih terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang dianggap lebih strategis atau memiliki daya tarik ekonomi lebih tinggi. Konsentrasi ini menyebabkan distribusi fasilitas publik, infrastruktur, dan layanan sosial berkembang lebih cepat di pusat pertumbuhan dibandingkan wilayah pinggiran.

Dalam konteks Surabaya sebagai kota metropolitan, pertumbuhan ekonomi yang pesat berpotensi menciptakan konsentrasi fasilitas publik di kawasan-kawasan tertentu, sementara wilayah lain berkembang dengan kapasitas yang lebih terbatas. Jika distribusi sekolah negeri tidak merata antar kecamatan, maka pola ini mencerminkan bentuk ketimpangan intra-kota, yaitu kesenjangan yang terjadi di dalam satu wilayah administrasi yang sama.

Karangpilang, yang berada di bagian barat daya Surabaya, dapat dilihat sebagai wilayah yang masih bergantung pada sektor swasta dalam penyediaan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan usia dini. Ketika peran negara dalam penyediaan sekolah negeri lebih terbatas di wilayah tertentu, maka kesempatan masyarakat untuk mengakses layanan publik yang terjangkau menjadi tidak sepenuhnya setara dengan wilayah lain yang memiliki fasilitas negeri lebih banyak.

Menurut perspektif Williamson, apabila ketimpangan fasilitas publik ini tidak diimbangi dengan kebijakan redistribusi atau intervensi pemerintah, maka kesenjangan antar wilayah dapat bertahan dalam jangka panjang. Dalam konteks pendidikan, ketimpangan distribusi sekolah negeri berpotensi menciptakan perbedaan kualitas sumber daya manusia antar kecamatan, yang pada akhirnya memengaruhi struktur kesempatan kerja dan distribusi pendapatan di masa depan.

Selain faktor distribusi fasilitas publik, dinamika demografi dan urbanisasi juga perlu diperhatikan dalam melihat prospek pemerataan pendidikan di Karangpilang. Sebagai bagian dari Surabaya yang terus berkembang, kawasan barat dan barat daya kota mengalami pertumbuhan permukiman yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ekspansi kawasan perumahan dan meningkatnya mobilitas penduduk berpotensi mendorong pertambahan jumlah penduduk usia sekolah.

Pertumbuhan penduduk di wilayah pinggiran kota sering kali lebih cepat dibandingkan kesiapan penyediaan fasilitas publiknya. Fenomena urban sprawl, yaitu meluasnya kawasan hunian ke wilayah pinggiran akibat tekanan kepadatan di pusat kota, dapat meningkatkan kebutuhan terhadap layanan dasar seperti pendidikan. Jika pertambahan jumlah keluarga muda dan anak usia sekolah tidak diimbangi dengan pembangunan sekolah negeri baru, maka kapasitas yang tersedia berisiko tidak mampu menampung seluruh kebutuhan masyarakat.

Data peningkatan jumlah murid pada beberapa jenjang, khususnya pendidikan usia dini dan pendidikan menengah atas, dapat menjadi indikasi awal adanya pertumbuhan permintaan pendidikan di Karangpilang. Dalam situasi seperti ini, ketergantungan pada sektor swasta berpotensi semakin menguat apabila intervensi pemerintah tidak dilakukan secara proporsional.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan, penyediaan fasilitas pendidikan idealnya bersifat antisipatif, bukan sekadar responsif. Artinya, pemerintah perlu memperkirakan pertumbuhan penduduk usia sekolah dalam jangka menengah dan panjang agar daya tampung sekolah negeri dapat disesuaikan sejak awal. Tanpa perencanaan yang berbasis proyeksi demografis, ketimpangan akses pendidikan dapat semakin melebar seiring pertumbuhan kota.

Dengan demikian, persoalan pemerataan pendidikan di Karangpilang tidak hanya berkaitan dengan kondisi saat ini, tetapi juga menyangkut kesiapan wilayah dalam menghadapi dinamika pertumbuhan penduduk di masa depan.

Dari sisi ekonomi rumah tangga, dominasi sekolah swasta dalam struktur pendidikan Karangpilang memiliki implikasi yang tidak sederhana. Pendidikan merupakan salah satu komponen pengeluaran penting dalam struktur konsumsi keluarga, terutama bagi rumah tangga dengan anak usia sekolah. Ketika pilihan sekolah negeri terbatas, keluarga dihadapkan pada dua kemungkinan: bersaing ketat untuk memperoleh kursi di sekolah negeri atau memilih sekolah swasta dengan konsekuensi biaya yang lebih tinggi.

Bagi rumah tangga berpenghasilan menengah ke atas, biaya pendidikan swasta mungkin masih dapat dijangkau tanpa mengganggu stabilitas keuangan secara signifikan. Namun, bagi keluarga berpenghasilan rendah, peningkatan pengeluaran pendidikan dapat mengurangi alokasi untuk kebutuhan lain seperti konsumsi pangan, kesehatan, atau tabungan. Dalam perspektif ekonomi mikro, kondisi ini dapat memengaruhi pola konsumsi dan kesejahteraan jangka pendek rumah tangga.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan yang terjangkau juga berpotensi memengaruhi mobilitas sosial antar generasi. Pendidikan sering kali menjadi sarana utama bagi anak dari keluarga berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas hidup dibandingkan generasi sebelumnya. Jika akses terhadap pendidikan berkualitas lebih banyak ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga, maka peluang mobilitas vertikal menjadi lebih terbatas.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan lingkaran ketimpangan, di mana keluarga dengan sumber daya ekonomi lebih besar mampu mengakses pendidikan yang lebih baik, sementara keluarga dengan keterbatasan ekonomi menghadapi hambatan yang lebih besar. Dengan demikian, isu pemerataan pendidikan di Karangpilang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi juga menyangkut keadilan kesempatan ekonomi bagi generasi mendatang.

Dalam jangka panjang, ketimpangan akses pendidikan dapat berdampak pada ketimpangan kesempatan kerja dan pendapatan. Pendidikan yang tidak merata hari ini berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi di masa depan.

Selain itu, dominasi sekolah swasta dalam struktur pendidikan di Karangpilang juga menandakan bahwa peran negara dalam penyediaan layanan pendidikan belum sepenuhnya dominan. Dalam konteks pembangunan daerah, kehadiran sekolah negeri bukan sekadar persoalan jumlah, tetapi juga simbol komitmen negara dalam menjamin akses pendidikan yang inklusif.

Jika jumlah sekolah negeri tidak bertambah seiring pertumbuhan penduduk, maka daya tampungnya akan semakin terbatas. Persaingan masuk sekolah negeri berpotensi meningkat, sementara keluarga dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi akan memiliki alternatif yang lebih luas melalui sekolah swasta. Kondisi ini secara tidak langsung dapat memperlebar kesenjangan kesempatan pendidikan.

Untuk mencegah potensi kesenjangan yang lebih luas, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dalam pemerataan pendidikan di tingkat kecamatan. Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap daya tampung sekolah negeri di Karangpilang, terutama pada jenjang SMP yang jumlahnya relatif terbatas.

Kedua, penambahan unit sekolah negeri baru atau perluasan kapasitas sekolah yang sudah ada dapat menjadi langkah strategis untuk menjamin akses pendidikan yang lebih merata. Kebijakan ini penting agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada sektor swasta.

Ketiga, apabila dalam jangka pendek penambahan sekolah negeri belum memungkinkan, pemerintah dapat memperkuat skema subsidi atau bantuan pendidikan bagi murid dari keluarga berpenghasilan rendah yang bersekolah di institusi swasta. Dengan demikian, akses pendidikan tetap inklusif meskipun struktur penyediaannya didominasi oleh swasta.

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari gedung-gedung tinggi atau jalan yang semakin lebar, tetapi juga dari seberapa merata akses pendidikan bagi warganya. Karangpilang mungkin tidak tertinggal dalam jumlah sekolah, namun struktur penyediaannya menunjukkan tantangan tersendiri dalam pemerataan akses.

Jika Surabaya ingin terus tumbuh sebagai kota yang inklusif dan berdaya saing, maka pembangunan pendidikan harus dipastikan tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih dari sekadar persoalan statistik, isu pendidikan di Karangpilang mencerminkan bagaimana arah pembangunan kota diuji pada tingkat paling dasar: kesempatan belajar yang setara. Pemerataan pendidikan bukan hanya tanggung jawab administratif, tetapi komitmen moral dan ekonomi. Tanpa akses yang inklusif dan terjangkau, pertumbuhan kota berisiko meninggalkan sebagian warganya di belakang.