Kebijakan Strategis Diperlukan untuk Atasi Kesenjangan Pendapatan dan Hunian di Surabaya

Kanal News Day - Selama transformasi pasar kerja, sektor usaha mikro dan kecil telah meningkat, yang selama ini memberikan lapangan kerja bagi kelompok berpendapatan rendah. Banyak pekerja informal di Surabaya bergantung pada bisnis skala kecil, yang rentan terhadap perubahan harga.

Ketimpangan justru berpotensi meningkat jika sektor ini terus berkembang tanpa bantuan kebijakan. Oleh karena itu, sebagai langkah strategis untuk mendorong peningkatan pendapatan kelompok bawah, kebijakan pemberdayaan UMKM melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, pendampingan usaha, dan penguatan jejaring pemasaran.

Ketika pelaku usaha kecil memiliki ruang untuk berkembang, kualitas pekerjaan yang mereka tawarkan juga berpeluang meningkat, yang menghasilkan lapangan kerja yang lebih layak.

Selain itu, masalah hunian harus ditangani dalam hubungannya dengan kebijakan tata ruang kota dan ketenagakerjaan. Selama harga lahan dan biaya sewa hunian terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi kota dan sementara pendapatan pekerja berpenghasilan rendah tumbuh lebih lambat, kesenjangan akses terhadap hunian layak akan terus meningkat.

Karena itu, kebijakan penyediaan hunian terjangkau tidak hanya berfokus pada jumlah unit yang dibangun, tetapi juga pada keterjangkauan lokasi terhadap pusat pekerjaan dan akses transportasi. Hunian yang secara fisik layak tetapi jauh dari pusat aktivitas ekonomi justru dapat meningkatkan biaya hidup karena waktu tempuh yang lebih lama dan biaya transportasi yang lebih tinggi.

Rumah tangga berpendapatan rendah dapat memperbaiki kualitas hidup mereka dengan hunian terjangkau jika kebijakan perumahan, transportasi publik, dan perencanaan wilayah diintegrasikan.

Selain itu, untuk mengurangi disparitas pendapatan di Surabaya, pemerintah harus berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang mendorong pemerataan kesempatan. Manfaat pertumbuhan ekonomi dapat didistribusikan lebih luas melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa yang berpihak pada pelaku usaha lokal, insentif bagi pelaku usaha yang membuka lapangan kerja formal dengan upah layak, dan kemudahan perizinan bagi usaha kecil untuk naik kelas.

Pada akhirnya, masalah kesenjangan antara pendapatan dan hunian layak di Surabaya bukan hanya karena pertumbuhan yang lambat itu adalah tentang bagaimana pertumbuhan itu diatur dan didistribusikan. Surabaya memiliki peluang besar untuk mengubah arah pertumbuhannya menjadi lebih inklusif dengan memadukan kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan ekonomi kelompok bawah, dan penyediaan hunian murah yang terintegrasi dengan pusat aktivitas kota. Tidak hanya laju investasi atau PDRB yang tinggi yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana masyarakat di berbagai lapisan merasakan kemajuan tersebut termasuk mereka yang selama ini berada di pinggir jalan pembangunan kota.