KAMSRI Desak Percepatan Pembangunan Tol Bengkulu untuk Keadilan Pembangunan

Kanal News Day - BENGKULU, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (KAMSRI) mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan percepatan pembangunan Jalan Tol Bengkulu. Proyek ini dinilai krusial sebagai bagian dari komitmen pemerataan pembangunan nasional yang tidak boleh ditunda lagi.

Ketua DPP KAMSRI Bidang Politik dan Keamanan, Maulana Taslam, menegaskan bahwa Provinsi Bengkulu selama ini menghadapi persoalan serius terkait konektivitas dan tingginya biaya logistik. Saat wilayah lain di Sumatera mulai terintegrasi dalam jaringan Tol Trans Sumatera, Bengkulu dinilai masih tertinggal.

“ Tol Bengkulu adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar proyek tambahan. Ini menyangkut akses ekonomi masyarakat, daya saing daerah, dan keadilan pembangunan. Jangan biarkan kesenjangan infrastruktur ini terus berlarut,” tulis Maulana dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (23/2/2026).

Dampak Biaya Logistik dan Investasi

Menurut Maulana, keterlambatan pembangunan infrastruktur strategis ini berdampak langsung pada lambannya arus investasi serta tingginya biaya distribusi barang dan jasa. Kondisi ini pada akhirnya membatasi peluang pertumbuhan ekonomi lokal di Bengkulu.

Dari perspektif politik dan keamanan, ia mengingatkan bahwa kesenjangan pembangunan yang dibiarkan terlalu lama berpotensi memicu ketimpangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap negara.

Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh BUMN seperti PT Hutama Karya, proyek tol menuju Bengkulu diharapkan mendapat kepastian pendanaan serta percepatan pembebasan lahan.

Bukan Sekadar Narasi Politik

KAMSRI juga menekankan agar percepatan pembangunan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak dan aspek lingkungan.

Maulana menegaskan bahwa realisasi Tol Bengkulu akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam menjalankan agenda pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan janji tanpa batas waktu yang jelas.

“Jangan sampai komitmen pemerataan hanya menjadi narasi politik tanpa realisasi konkret. Bengkulu berhak mendapatkan perhatian yang setara dalam peta pembangunan nasional. Pemerintah harus segera menetapkan langkah terukur dan batas waktu yang jelas agar proyek ini tidak kembali menjadi janji yang tertunda,” ujar Maulana.