Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Trump, DPR Ingatkan Suarakan Palestina dan Jaga Politik Bebas Aktif

Indonesia memiliki peluang diplomasi memastikan suara Palestina terdengar. Bila Dewan Perdamaian melenceng dari prinsip Indonesia, sikap tegas diperlukan.

AFP

Oleh Nina Susilo, Iqbal Basyari

23 Jan 2026 18:33 WIB · Internasional

JAKARTA, KOMPAS — Langkah Indonesia memilih ikut dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump perlu diiringi kewaspadaan. Indonesia perlu tetap mengedepankan kemerdekaan Palestina dan menjaga prinsip politik bebas aktif.

Seperti diberitakan, Presiden Trump secara resmi meluncurkan Dewan Perdamaian pada Kamis (22/1/2026) di sela-sela perhelatan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss. Dalam pidatonya, Trump menyebutkan ingin menciptakan momentum untuk proyek masa depan Jalur Gaza.

Indonesia memutuskan turut bergabung bersama sejumlah negara, seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Jordania, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Sementara negara-negara Eropa, seperti Perancis, Inggris, Norwegia, dan Swedia, mengindikasikan tidak akan bergabung.

Baca Juga Trump Luncurkan Dewan Perdamaian, Indonesia Bergabung

”Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Prabowo kepada wartawan seusai penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian.

Prabowo juga meyakini langkah ini akan membawa perkembangan positif di wilayah konflik Gaza. Presiden Prabowo pun menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Pengajar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, menilai, Indonesia bersama negara Muslim lain di Dewan Perdamaian harus bisa menghadirkan Palestina di dewan baru ini. Dengan demikian, peluang diplomasi dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina melalui Dewan Perdamaian bisa dioptimalkan.

”Kesertaan kita di dalamnya sebenarnya menunjukkan intensi kita untuk masuk dalam kompleksitas upaya perdamaian Gaza. Karena itu, ada urgensi adanya agenda setting di sini dan memaknai bahwa Dewan Perdamaian ini adalah ruang diplomasi Indonesia dan negara-negara mayoritas Islam yang juga bagian di dalamnya. Ini diplomasi dan bukan seremoni,” tutur Agung kepada Kompas, Jumat (23/1/2026).

Kenyataannya, tak ada pelibatan elemen Palestina dalam Dewan Perdamaian, kecuali dalam Komite Nasional Administrasi Gaza. Sebaliknya, bias Israel menjadi sangat kuat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ditawarkan untuk bergabung.

Untuk itu, menurut Agung, Indonesia dan negeri Muslim lain di Dewan Perdamaian harus hadir sebagai bagian aspirasi Palestina.

”Konsep peace from below tetap harus hidup. Indonesia seharusnya menjadi suara bagi Palestina,” ujarnya.

Baca Juga Keanggotaan Tetap ”Dewan Perdamaian” Trump Berbayar 1 Miliar Dolar AS

Selain itu, lanjut Agung, tak bisa dimungkiri bahwa struktur internasional hari ini rapuh. Munculnya ide Trump terkait Dewan Perdamaian sebagai arsitektur perdamaian internasional baru, jika dilihat dalam piagamnya, sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan kepada PBB. Karena itu, lumrah sejumlah negara menolak gabung dengan alasan Dewan Perdamaian ini kompetitor PBB dan laboratoriumnya adalah Gaza, Palestina.

”Perlu sangat disayangkan bahwa dalam isu Palestina, solusi selalu didesak dari luar dan menegasikan suara lokal. Ide Gaza Master Plan yang dipaparkan Jared Kushner, menurut saya, jauh dari suara masyarakat Gaza. Karena itu, jangan sampai Gaza dijual dengan gaya neokolonialisme dari Dewan Perdamaian ini,” tambah Agung.

Ia pun menilai Dewan Perdamaian lebih banyak masih fokus pada langkah negative peace, seperti gencatan senjata, demiliterisasi, dan stabilitas keamanan. Upaya yang digagas tidak memperhatikan kekerasan struktural, seperti pendudukan Israel, ketimpangan struktural dalam akses hak asasi manusia, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Namun, kata Agung, melihat rapuhnya struktur yang ada dan relasi kekuatan yang tidak cukup kuat untuk melakukan konfrontasi di luar sistem dengan AS. ”Dewan Perdamaian seharusnya menjadi ruang strategis bagi Indonesia untuk memperjuangkan keadilan Palestina, lebih dari sekadar solidaritas," tuturnya.

Ketika BoP tidak menjadi ruang yang adil bagi Palestina, menurut dia, sikap kolektif Indonesia bersama negara-negara Muslim harus ditunjukkan secara tegas. Selain itu, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu instrumen ini. Instrumen tradisional dengan tetap membawa suara kolektif PBB tetap harus ada dan hidup.

Dewan Perdamaian seharusnya menjadi ruang strategis bagi Indonesia untuk memperjuangkan keadilan Palestina, lebih dari sekadar solidaritas.

Jaga prinsip bebas aktif

Komisi I DPR juga mewanti-wanti Pemerintah Indonesia agar tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Trump. Kendati Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Dave Laksono menilai bergabungnya Indonesia dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Trump merupakan langkah strategis, prinsip politik bebas aktif harus dijaga.

Langkah tersebut, menurut Dave, semakin menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian internasional, khususnya terkait upaya rekonstruksi Gaza dan konsolidasi gencatan senjata permanen. Namun, keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tidak boleh mengurangi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang menjadi dasar diplomasi sejak kemerdekaan.

Mengingat bahwa beberapa negara NATO enggan bergabung dengan inisiatif Amerika Serikat ini, menurut dia, Indonesia perlu menjaga keseimbangan hubungan internasional dengan PBB, ASEAN, dan OKI. Keterlibatan Indonesia harus ditempatkan dengan hati-hati agar tidak dianggap mengikuti agenda sepihak dan tetap mencerminkan kemandirian diplomasi Indonesia.

”Mengingat sejumlah negara NATO enggan bergabung dengan inisiatif Amerika Serikat, posisi Indonesia perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak dianggap mengikuti agenda sepihak,” ujar Dave.

Baca Juga Dewan Perdamaian Gaza, Upaya Trump Saingi PBB?

Komisi I DPR, lanjut Dave, menilai langkah pemerintah bergabung dengan Dewan Perdamaian sebagai bagian dari diplomasi aktif yang patut didukung, sepanjang berlandaskan politik luar negeri bebas aktif dan menjaga kepentingan nasional. Dengan rekam jejak panjang Indonesia dalam misi perdamaian PBB dan forum internasional, keikutsertaan ini harus memperkuat reputasi bangsa, bukan menimbulkan keraguan.

Komisi I DPR pun akan memastikan keputusan tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan sejalan dengan nilai-nilai universal yang dijunjung Indonesia.

Lebih jauh, Dave meminta agar setiap langkah Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut harus melibatkan pengawasan publik dan parlemen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa partisipasi Indonesia benar-benar diarahkan pada tujuan substansial, yakni memperjuangkan hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri, mendukung rekonstruksi Gaza, dan menjaga stabilitas kawasan.

”Dengan pendekatan yang hati-hati tetapi tegas, Indonesia dapat memperkuat reputasinya sebagai negara yang konsisten dalam misi perdamaian dunia sekaligus menjaga posisi diplomatik yang seimbang dan bermartabat,” tutur legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta juga mengingatkan bahwa inisiatif Dewan Perdamaian tersebut berada di luar mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kondisi ini berpotensi menggeser prinsip multilateralisme dan mereduksi isu Palestina hanya menjadi proyek stabilisasi keamanan semata.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar keikutsertaan Indonesia harus bersifat aktif-kritis dan bersyarat. Indonesia perlu secara konsisten mendorong penghentian pendudukan Israel atas wilayah Palestina, perlindungan penuh terhadap warga sipil Gaza, dan rekonstruksi Gaza yang adil, tanpa memutihkan atau melegitimasi pelanggaran hukum humaniter internasional.

”Indonesia harus memosisikan diri sebagai penjaga nurani global. Jangan sampai perdamaian yang ditawarkan justru mengubur keadilan dan menghapus pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan,” ujar legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Transparansi

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa ada empat risiko penting yang harus diantisipasi Indonesia dalam keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian. Dalam pandangannya, keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional ini membawa implikasi geopolitik, keamanan, finansial, dan keselarasan dengan kebijakan PBB yang harus dikelola dengan hati-hati.

Menurut dia, bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini dapat dipersepsikan sebagai bentuk dukungan terhadap agenda politik AS di Timur Tengah. Persepsi tersebut dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan, khususnya yang memiliki pandangan berbeda terhadap konflik Gaza.

Selain itu, ada risiko keamanan personel yang berpotensi muncul terhadap Indonesia. Penempatan personel TNI dalam misi yang berpotensi tidak inklusif terhadap seluruh faksi di Gaza, termasuk Hamas, dapat menempatkan pasukan Indonesia pada posisi rawan dan berisiko tinggi. Pasukan Indonesia bahkan berpotensi menjadi target kelompok yang menolak intervensi bentukan AS.

”Terlebih, Indonesia saat ini mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB sehingga setiap insiden pelanggaran HAM dapat berdampak serius terhadap reputasi Indonesia di mata internasional,” kata Hasanuddin.

Ketiga, lanjutnya, keanggotaan dalam Dewan Perdamaian menuntut komitmen pendanaan yang tidak kecil. Presiden Trump bahkan menyebut kontribusi minimal bagi anggota tetap mencapai 1 miliar dolar AS atau setara Rp 16 triliun. Dana tersebut sangat besar di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan kebijakan pengetatan fiskal nasional.

”Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan sumber pendanaan tersebut agar tidak membebani keuangan negara dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Terakhir, setiap kebijakan dan langkah yang diambil Indonesia dalam Dewan Perdamaian harus sejalan dengan kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia tidak boleh terjebak dalam skema yang justru bertentangan dengan prinsip, mandat, dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina–Israel.

”Pemerintah perlu bersikap cermat, terukur, dan transparan dalam menyikapi keanggotaan ini. Jangan sampai niat baik untuk perdamaian justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa,” ujar Hasanuddin.

Board of peace Prabowo Subianto gaza donald trump Jared kushner agung nurwijoyo tb hasanuddin dave laksono sukamta Dewan Perdamaian

Kerabat Kerja

Penulis:

Nina Susilo, Iqbal Basyari

|

Editor:

C. Wahyu Haryo P

|

Penyelaras Bahasa:

Hibar Himawan