Bappenas Perkuat Inklusi Keuangan Desa untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Kanal News Day - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakselerasi penetrasi inklusi keuangan perdesaan sebagai langkah strategis memangkas kesenjangan akses ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Bappenas Rosy Wediawaty dalam keterangannya di Banjarmasin Selasa mengatakan, langkah ini bertujuan untuk meratakan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan regulasi di tingkat daerah yang terintegrasi secara digital guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan.

“Pemerintah kini memfokuskan intervensi pada penghapusan disparitas literasi finansial masyarakat di berbagai daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Rosy juga hadir sebagai nara sumber pada Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalsel yang dilaksanakan di Banjarmasin.

Bappenas hadir berkaitan dengan evaluasi capaian inklusi keuangan nasional yang telah menembus angka 92,7 persen pada akhir 2025.

Di provinsi itu, Bappenas mencatat celah literasi-inklusi sebesar 26,1 persen akibat ketimpangan akses wilayah perdesaan.

“Data spesifik di Provinsi Kalsel menunjukkan bahwa 11 dari 13 kabupaten/kota telah berhasil mengintegrasikan indikator keuangan ini ke dalam RPJMD daerah. Langkah tersebut menjadi kunci utama dalam mempersempit jarak kompetensi keuangan antarwilayah,” tuturnya.

Rosy merinci bahwa Kalsel kini menjadi lokomotif percontohan dengan target inklusi sebesar 87,98 persen pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 90,83 persen pada 2029.

Menurut dia, target tersebut merupakan bagian dari peta jalan jangka panjang provinsi untuk menyentuh angka inklusi paripurna sebesar 98,4 persen pada tahun 2045 mendatang.

Selain itu, kondisi sektor keuangan syariah di daerah juga menjadi perhatian serius karena mencatatkan jarak lebar sebesar 30,01 persen antara tingkat penggunaan dan pemahaman.

Meski inklusi syariah secara nasional mencapai 43,42 persen, kata dia, tingkat literasi masyarakat hanya berada di level 13,41 persen.

Rosy menekankan data ini mengonfirmasi mendesaknya edukasi risiko produk syariah bagi masyarakat di daerah. Karena itu, sinkronisasi kebijakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi instrumen vital dalam mendongkrak partisipasi subsektor yang masih rendah.

Di sisi lain, ia mengungkapkan sektor pasar modal, dana pensiun, dan asuransi di wilayah Kalsel terus didorong untuk melampaui angka partisipasi 30 persen melalui integrasi layanan keuangan digital yang lebih inklusif.

Bappenas saat ini merampungkan pembangunan Dashboard Indikator Kinerja Adopsi Digital (IKAD) sebagai alat pemantauan capaian daerah secara semesteran.

“Melalui fasilitas ini, pemerintah pusat dapat memetakan langsung kabupaten atau kota di Kalsel yang masih tertinggal, sehingga intervensi kebijakan maupun bantuan edukasi finansial dapat dilakukan secara tepat sasaran dan terukur,” ucapnya.

Ia menyakini penguatan inklusi keuangan digital yang terencana di daerah akan memperkokoh fondasi ekonomi kerakyatan nasional.

“Dengan meningkatnya pemahaman finansial masyarakat hingga ke pelosok desa, kemandirian ekonomi akan terbentuk sekaligus melindungi warga dari praktik investasi ilegal. Upaya berkelanjutan ini merupakan bagian penting dari transformasi nasional menuju ekosistem keuangan yang tangguh dan berkelanjutan,” ujar Rosy Wediawaty.