Tragedi Kematian Siswa SD di Ngada: Tanda Kesenjangan Sosial dan Pendidikan yang Terabaikan

Ringkasan Berita:

Kematian YBS (10) di Ngada, NTT, yang diduga dipicu ketidakmampuan membeli alat tulis Rp10.000, menjadi sorotan publik dan dinilai sebagai gambaran nyata kesenjangan sosial serta kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di berbagai daerah.

Pendidikan tidak cukup soal gizi dan fasilitas, melainkan harus diawali dengan pemenuhan kebutuhan pokok agar anak bisa bersekolah.

Kemiskinan dipicu dampak struktural korupsi yang menggerus kesejahteraan rakyat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus kematian YBS (10), seorang siswa Kelas IV Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga mengakhiri hidup nya sendiri, menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia.

Peristiwa memilukan ini menyita perhatian publik lantaran sang bocah diduga nekat mengakhiri hidup karena keinginannya membeli buku dan pena seharga Rp 10.000 tidak terpenuhi oleh orang tuanya.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 (UTA’45) Jakarta, Rudyono Darsono, menilai meninggalnya siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, NTT, sebagai cerminan nyata masih lebarnya kesenjangan sosial dan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Rudyono Darsono menanggapi kasus tragis yang diduga dipicu ketidakmampuan orang tua menyediakan uang sebesar Rp10.000 untuk membeli alat tulis sekolah.

“Persoalannya adalah kesenjangan sosial. Ini bukan hanya terjadi di Ngada, tetapi hampir merata di semua daerah. Masih ada kemiskinan ekstrem yang belum terjangkau,” ujar Rudyono.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa semata-mata dibebankan kepada pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam membangun kepekaan sosial dan sistem perlindungan bagi warganya.

“Yang dibutuhkan adalah awareness atau sikap siaga dari pemerintah daerah setempat untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakatnya. Minimal mereka bisa hidup normal sebagai manusia Indonesia yang berpancasila,” tegasnya.

Rudyono menilai bahwa selama ini pendidikan sering dipahami sebatas soal gizi dan fasilitas, padahal yang lebih mendasar adalah pemenuhan kebutuhan pokok agar anak dapat bersekolah.

“Sekarang memang disiapkan program makanan bergizi untuk anak sekolah. Tapi jangan lupa, yang dibutuhkan bukan hanya gizi. Yang paling utama adalah bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk bisa sekolah. Baru tahap berikutnya mereka membutuhkan gizi yang lebih baik untuk menyerap ilmu,” jelasnya.

Menurutnya, tragedi ini juga harus dibaca sebagai dampak struktural dari praktik korupsi yang menggerogoti kesejahteraan rakyat.

“Yang memiskinkan bangsa ini adalah ketika kewenangan, kekuasaan, dan hukum dijual kepada para koruptor. Mereka bebas dari hukum dan bebas merampok sumber daya alam kita,” katanya.

Ia mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pemberantasan korupsi dan perbaikan hukum, namun mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada jajaran pembantunya.

“Pak Presiden tidak bisa bekerja sendiri. Pembantu-pembantunya harus mampu mengikuti visi dan misinya. Kalau tidak, satu orang presiden dengan dua tangan dan dua kaki tidak bisa berbuat apa-apa,” tegas Rudyono.

Rudyono pun menekankan bahwa anak-anak Indonesia tidak boleh terus menjadi korban ketimpangan sosial.

“Anak-anak Indonesia, generasi muda Indonesia, harus bisa memenuhi kebutuhan pokoknya untuk sekolah. Ini tanggung jawab kita semua,” terangnya.