Tragedi Anak di Ngada: Refleksi Kesenjangan Sosial di Indonesia

RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 (UTA’45) Jakarta, Rudyono Darsono, menilai meninggalnya seorang anak laki-laki kelas IV SD berusia 10 tahun berinisial YBS di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai cerminan nyata masih lebarnya kesenjangan sosial dan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Rudyono dalam wawancara pada acara Temu Kangen Saudara UTA’45 Jakarta dan Akper HKJ, menanggapi kasus tragis yang diduga dipicu ketidakmampuan orang tua menyediakan uang sebesar Rp 10.000 untuk membeli perlengkapan alat tulis sekolah.

“Persoalannya adalah kesenjangan sosial. Ini bukan hanya terjadi di Ngada, tetapi hampir merata di semua daerah. Masih ada kemiskinan ekstrem yang belum terjangkau,” ujar Rudyono.

Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam membangun kepekaan sosial serta sistem perlindungan bagi warganya.

“Yang dibutuhkan adalah awareness atau sikap siaga dari pemerintah daerah setempat untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakatnya. Minimal mereka bisa hidup normal sebagai manusia Indonesia yang berpancasila,” tegasnya.

Rudyono menilai, selama ini pendidikan kerap dipahami sebatas pemenuhan gizi dan fasilitas, padahal aspek yang lebih mendasar adalah pemenuhan kebutuhan pokok agar anak dapat mengakses pendidikan.

“Sekarang memang disiapkan program makanan bergizi untuk anak sekolah. Tapi jangan lupa, yang dibutuhkan bukan hanya gizi. Yang paling utama adalah bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk bisa sekolah. Setelah itu, barulah gizi yang lebih baik dibutuhkan agar anak mampu menyerap ilmu,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai tragedi tersebut juga merupakan dampak struktural dari praktik korupsi yang menggerogoti kesejahteraan rakyat.

“Yang memiskinkan bangsa ini adalah ketika kewenangan, kekuasaan, dan hukum dijual kepada para koruptor. Mereka bebas dari hukum dan bebas merampok sumber daya alam kita,” katanya.

Rudyono menyatakan dukungannya terhadap agenda Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem hukum.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kinerja jajaran pembantu presiden.

“Pak Presiden tidak bisa bekerja sendiri. Pembantu-pembantunya harus mampu mengikuti visi dan misinya. Kalau tidak, satu orang presiden dengan dua tangan dan dua kaki tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa anak-anak Indonesia tidak boleh terus menjadi korban ketimpangan sosial.

“Anak-anak Indonesia, generasi muda Indonesia, harus bisa memenuhi kebutuhan pokoknya untuk sekolah. Ini tanggung jawab kita semua,” tutur Rudyono.

Sebagai bentuk kontribusi nyata, Yayasan UTA’45 Jakarta turut bergerak mempersiapkan generasi muda yang disiplin, berintegritas, dan kompeten melalui penguatan sinergi pendidikan.

“Hampir seluruh sekolah menengah di Jakarta Utara kami kumpulkan untuk menyatukan visi dan misi dalam mempersiapkan generasi muda yang lebih baik,” tambahnya.

Terkait program beasiswa, Rudyono menegaskan bahwa bantuan pendidikan diberikan kepada siswa yang memiliki kemauan kuat untuk memperbaiki masa depan.

“Kami memberikan beasiswa kepada anak-anak yang ingin mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Tetapi harus memiliki disiplin, kemauan, dan visi. Kalau tidak, kita hanya akan mencetak pengangguran intelektual, dan itu yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Yayasan UTA’45 Jakarta berharap terbangun sinergi yang kuat antara sekolah menengah dan perguruan tinggi dalam membentuk generasi muda Indonesia yang berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan.