Solusi Atasi Masalah Penilaian Tanah: Dari Dua Harga Hingga Kesenjangan Data

Kanal News Day - Pada seminar tersebut, perwakilan dari berbagai daerah di wilayah Tengah dan Dataran Tinggi Tengah menyoroti kesulitan mendasar dalam pekerjaan penilaian tanah saat ini. Isu "penetapan harga ganda" dan kesenjangan data merupakan hambatan terbesar. Meskipun sistem basis data harga tanah nasional masih dalam pengembangan dan belum memenuhi persyaratan sinkronisasi, praktik penetapan harga yang lebih rendah dari nilai sebenarnya dalam kontrak masih umum terjadi, sehingga data masukan tidak memiliki validitas hukum. Penerapan metode surplus untuk proyek-proyek besar ( pariwisata, kawasan perkotaan) masih kontroversial karena terlalu bergantung pada asumsi tentang pendapatan dan biaya di masa depan.

Menurut Bapak Cao Thanh Thuong, Direktur Departemen Pertanian dan Lingkungan Provinsi Gia Lai, kurangnya lahan pembanding dalam hal infrastruktur dan luas area membuat perbandingan langsung menjadi sulit, terutama di daerah terpencil. Proses penentuan harga tanah menghadapi tekanan yang signifikan karena dokumen hukum seringkali mencakup beberapa periode, sementara data pasar terus berfluktuasi, yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan perusahaan konsultan dan pejabat yang terlibat dalam tugas tersebut.

Untuk mengatasi tantangan ini, para ahli dan manajer telah mengusulkan beberapa rangkaian solusi utama.

Pertama, perlu dilakukan peninjauan kembali konsistensi antara Undang-Undang Pertanahan, Undang-Undang Harga, dan undang-undang khusus lainnya; serta memberikan peraturan yang lebih spesifik mengenai metode surplus dan serangkaian kriteria untuk menentukan biaya pembangunan.

Selain itu, perlu membangun "ekosistem" data, mempercepat pembangunan basis data tanah nasional, memperkuat hubungan antara otoritas pajak, notaris, dan lembaga pendaftaran tanah; meneliti pengembangan peta harga tanah elektronik, dan menerapkan kecerdasan buatan dan big data untuk meminimalkan penilaian subjektif manusia.

Bersamaan dengan itu, tingkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan mendalam bagi penilai tidak hanya dalam hal penilaian tetapi juga dalam hal hukum, keuangan, proyek, dan teknologi digital; bangun saluran pertukaran informasi reguler antara daerah dan Kantor Pemeriksa Keuangan Negara untuk menstandarisasi pemahaman dan penerapan peraturan hukum dalam situasi di mana data masukan tidak lengkap.

Pada seminar tersebut, Wakil Auditor Jenderal Bui Quoc Dung menekankan bahwa tujuan tertinggi auditing bukan hanya untuk membuat rekomendasi keuangan, tetapi juga untuk berkontribusi dalam meningkatkan mekanisme, mencegah korupsi, dan menciptakan lingkungan hukum yang transparan sehingga bisnis dan warga negara dapat dengan percaya diri mematuhi hukum.