Sidang Korupsi Chromebook: JPU Ungkap Pengaturan dan Mark-Up Harga

1/9

Swipe ke atas

STORY KEJAKSAAN - Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook (Digitalisasi Pendidikan) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019-2022 pada Kamis, 5 Februari 2026 mengungkap adanya pengaturan pengadaan dan kesepakatan co-investment sebesar 30%.

Fakta sidang itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riadi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut Roy, JPU kali ini menghadirkan saksi Fiona Handayani selaku salah satu Staf Khusus Menteri (SKM) Terdakwa Nadiem Makarim. Keterangan yang disampaikan Fiona dalam persidangan memperkuat dakwaan mengenai adanya pengaturan proyek sebelum proses pengadaan dimulai secara resmi.

“Adanya komunikasi intensif di internal kementerian jauh sebelum proyek tersebut berjalan,” ujar Roy.

Komunikasi Lewat Grup WA

Salah satu bentuk komunikasi intensif itu, ungkap Roy, terungkap berdasarkan fakta persidangan dan bukti dari aplikasi pesan singkat berupa keberadaan grup WhatsApp seperti “Mas Menteri Core Team” dan grup lain yang menjadi wadah pembicaraan mengenai penggunaan Chromebook sebelum adanya proses pengadaan formal.

Selain soal komunikasi sebelum proses pengadaan dimulai, poin penting lain yang digali oleh Majelis Hakim adalah adanya pembicaraan mengenai co-investment sebesar 30% antara pihak-pihak tertentu sebelum pengadaan dimulai.

Dalam percakapan tersebut, terdapat indikasi bahwa lobi terhadap pihak Google dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan pengadaan laptop.

“Saksi mengakui di depan hakim bahwa skema tersebut berpotensi mengurangi jumlah kebutuhan riil yang seharusnya diadakan, yang mana hal ini sangat menguatkan dakwaan JPU mengenai adanya ketidaksesuaian prosedur,” imbuh JPU Roy Riadi.

Mark-up Harga Chromebook

Selain itu, persidangan mengungkap adanya dugaan penggelembungan harga (mark-up). Berdasarkan bukti dokumen dan keterangan saksi, harga asli Chromebook diketahui berkisar di angka Rp3 juta, namun dalam pelaksanaannya harga tersebut menjadi Rp6 juta. Selisih harga yang signifikan ini diduga sengaja disembunyikan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu.

Fakta lainnya yang terungkap adalah pengakuan saksi yang merasa ragu dengan program pengadaan Chromebook tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian.

Meski demikian, proyek tetap dijalankan atas arahan dari tingkat pimpinan tertinggi di kementerian yakni Terdakwa Nadiem Makarim selaku Menteri.

Hal ini menyebabkan pejabat teknis di bawahnya, seperti Terdakwa Mulyatsyah, membuat kajian teknis yang diduga hanya untuk mengikuti arahan tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan aturan yang berlaku.

"Seluruh rangkaian peristiwa ini, mulai dari keterangan saksi, bukti dokumen, hingga bukti elektronik, saling menguatkan satu sama lain."

"Fakta-fakta material yang muncul di persidangan memperlihatkan bahwa dakwaan kami didasarkan pada alat bukti yang solid mengenai adanya penyimpangan dalam pengadaan digitalisasi pendidikan ini," tegas Roy Riadi usai persidangan.

Topik Terkait

Sidang Kasus Korupsi Kemendikbudristek

Kasus Korupsi Chromebook

Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Agung

Reporter

Syahid Latif

Jaksa Agung ST Burhanuddin Jaksa Agung Dorong Transformasi Penegakan Hukum Sektor SDA Melalui Mekanisme PDA dan Denda Damai Senin, 09 Mar 2026 18:00 WIB Baca Selengkapnya

JAM Intel Plt Sesjamintel Lantik Dr. Fajar Gurindro, S.T., S.H., M.H. Sebagai Kepala Subdirektorat II.C Direktorat II Jumat, 06 Mar 2026 12:02 WIB Baca Selengkapnya

Jamdatun Jamdatun Kawal Transformasi Strategis IFG Group Melalui Penguatan Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum Terpadu Selasa, 03 Mar 2026 15:01 WIB Baca Selengkapnya

Sidang Kasus Korupsi Kemendikbudristek JPU Beberkan Fakta Penguasaan Saham dan Kegagalan Total Proyek Chromebook pada Sidang Terdakwa Nadiem Makarim Selasa, 03 Mar 2026 08:30 WIB Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi CPO Kejagung Geledah Puluhan Lokasi di Riau dan Medan Terkait Penyidikan Perkara Dugaan Korupsi Ekspor POME Senin, 02 Mar 2026 21:02 WIB Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Pertamina Ajukan Banding Vonis 9 Terdakwa Perkara Korupsi Minyak Mentah Pertamina, Ini Pertimbangan Kejagung Senin, 02 Mar 2026 18:06 WIB Baca Selengkapnya

Sidang Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina Daftar Lengkap Vonis 9 Terdakwa dalam Perkara Korupsi Tata Kelola PT Pertamina Jumat, 27 Feb 2026 07:01 WIB Baca Selengkapnya

Jaksa Agung ST Burhanuddin Kunker ke Kejati Sumut, Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Jalankan Tugas Pelayanan Secara Humanis, Bermartabat, Profesional dan Berintegritas Kamis, 26 Feb 2026 22:43 WIB Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina Ajukan Amicus Curiae, Aliansi Pergerakan Mahasiswa Dukung Kejagung Berantas Mafia Minyak dalam Perkara Korupsi Pertamina Kamis, 26 Feb 2026 18:00 WIB Baca Selengkapnya

Sidang Kasus Perintangan Perkara Sidang Replik Kasus Perintangan Perkara dan Suap Hakim, JPU Yakin Aliran Dana Mencapai Rp60 Miliar Rabu, 25 Feb 2026 23:07 WIB Baca Selengkapnya

Sidang Kasus Korupsi Kemendikbudristek Sidang Korupsi Chromebook Kemendikbudristek, JPU Ungkap Kejanggalan Investasi Antara PT AKAB dengan Google Indonesia Rabu, 25 Feb 2026 10:01 WIB Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina Sampaikan Replik, JPU Tegaskan Adanya Intervensi dan Mens Rea Terdakwa Muhammad Kerry dkk dalam Perkara Korupsi PT Pertamina Selasa, 24 Feb 2026 12:21 WIB Baca Selengkapnya

Jaksa Penuntut Umum Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina, JPU Beberkan Adanya Intervensi dalam Proses Sewa Terminal OTM Sabtu, 21 Feb 2026 19:40 WIB Baca Selengkapnya

Sidang Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina Bantah Pledoi Terdakwa Kasus Korupsi Pertamina, JPU: Penjualan di Bawah Harga Terendah Rugikan Negara Jumat, 20 Feb 2026 15:15 WIB Baca Selengkapnya

Kasus Perintangan Perkara Isi Tuntutan JPU Terhadap 6 Terdakwa Perkara Perintangan Penyidikan dan Suap Majelis Hakim Kamis, 19 Feb 2026 16:30 WIB Baca Selengkapnya

Kejari Bangka Selatan Kejaksaan Tetapkan 10 Tersangka Perkara Korupsi Tata Kelola Timah di Bangka Selatan , Kerugian Negara Sampai Rp 4,1 Triliun Kamis, 19 Feb 2026 13:47 WIB Baca Selengkapnya

Jamintel Reda Manthovani Menuju Predikat WBBM, Jamintel Tekankan Budaya Integritas dan Pelayanan Optimal Rabu, 18 Feb 2026 18:04 WIB Baca Selengkapnya

Jamintel Reda Manthovani Jamintel Dorong Penguatan Tata Kelola Desa Melalui Program Jaga Desa dan Sinergi Bersama ABPEDNAS di Sumut Sabtu, 14 Feb 2026 18:01 WIB Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina Sidang Korupsi Minyak Mentah Pertamina, Terdakwa Muhammad Kerry Dituntut Pidana Penjara 18 Tahun dan Uang Pengganti Rp13,4 Triliun Sabtu, 14 Feb 2026 15:18 WIB

JPU juga mengajukan tuntutan denda Rp1 miliar kepada 9 terdakwa

Baca Selengkapnya

Jaksa Penuntut Umum Bongkar Aliran Dana Buzzer, Sidang Perintangan Perkara Suap Hakim Ungkap Strategi Terorganisir Para Terdakwa Jumat, 13 Feb 2026 09:03 WIB Baca Selengkapnya

Jamintel Reda Manthovani Kejaksaan Agung Perkuat Tata Kelola Desa Melalui Program Jaga Desa dan Sinergi BPD Kamis, 12 Feb 2026 21:07 WIB Baca Selengkapnya

Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI 2 Tahun BPA Kejaksaan RI, Jaksa Agung Berharap Jadi Badan Profesional, Proporsional, dan Motor Penggerak Utama di Era Baru Sistem Peradilan Pidana RI Kamis, 12 Feb 2026 20:02 WIB Baca Selengkapnya

Sidang Kasus Perintangan Perkara Sidang Perintangan Perkara: Skema Suap Berkedok Yuridis dan Perusahaan `Boneka` Terbongkar Kamis, 12 Feb 2026 08:26 WIB Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Chromebook Sidang Kasus Chromebook, JPU Ungkap Modus `Rahasia Perusahaan` dan Lemahnya Kontrol Kementerian Sebabkan Praktik Kemahalan Harga Rabu, 11 Feb 2026 09:55 WIB Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Ekspor CPO Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Perkara Ekspor CPO dan Produk Turunan POME, Kerugian Keuangan Negara Ditaksir Capai Rp14 Triliun Selasa, 10 Feb 2026 22:23 WIB Baca Selengkapnya