Senator Jateng Usul Hapus Istilah 'Gratis' untuk Program Makan Bergizi

SEMARANG, KOMPAS.com - Senator DPD RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik, mendorong pemerintah untuk mengubah penamaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menghapus diksi "gratis".

Kholik menilai istilah tersebut memiliki konotasi negatif yang berpotensi membuat pengelola menyepelekan kualitas makanan hingga memicu kasus keracunan.

Menurut Kholik, penggunaan kata gratis menciptakan persepsi di tengah masyarakat dan pengelola bahwa masalah dalam pelaksanaan program adalah hal yang wajar karena sifatnya yang cuma-cuma. Padahal, program unggulan Prabowo-Gibran ini menggunakan alokasi anggaran yang sangat besar dari APBN.

“Kalau bisa MBG itu singkatannya diubah. Jangan makan bergizi gratis, tapi makan bergizi saja. Gratisnya di dihilangkan supaya tidak memberi kesan 'oh ini gratis kok', sehingga seolah-olah ya kalau ada masalah-masalah itu ya karena ini gratisan, bukan begitu,” tegas Kholik saat dikonfirmasi, Selasa (17/2/2026).

Diksi "Gratis" Bikin Pengelola Tega Sajikan Makanan Basi

Kholik menyoroti mentalitas pengelola di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia khawatir istilah gratis membuat mereka tidak sungguh-sungguh dalam menjaga standar operasional prosedur (SOP) produksi, termasuk saat menghadapi makanan yang sudah tidak layak konsumsi.

“Nah, yang kedua untuk tadi tata kelolanya. Saya membayangkan ya pengelola yang kemudian tega itu, sudah agak basi pun dia sajikan, mungkin salah satu pikiran mereka “Ini kan gratis” itu menjadi soal di situ,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia mendesak agar perubahan nama program segera dilakukan dan diiringi dengan perbaikan tata kelola secara menyeluruh, mulai dari proses memasak hingga distribusi, agar kasus keracunan makanan tidak terulang kembali.

Soroti Pengelolaan Sampah SPPG

Selain soal kualitas makanan, Kholik juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan kebijakan khusus terkait pengelolaan sampah sisa bahan makanan yang dihasilkan oleh SPPG. Ia berharap penanganan sampah organik bisa diselesaikan di tingkat hulu agar tidak membebani Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Maka tadi sampahnya harus diurus, sisanya juga harus diurus dan seterusnya. Ini soal yang serius. Pada akhirnya tidak gratis lah pengelolaannya itu, karena pertama gratis itu sebenarnya konotasi yang tidak terlalu bagus untuk diteruskan,” bebernya.

Ia bahkan mengusulkan agar faktor pengelolaan sampah dijadikan sebagai salah satu indikator evaluasi wajib bagi setiap SPPG di daerah.

“Nah, kalau memungkinkan, itu dijadikan syarat atau bagian dari evaluasi untuk SPPG itu dan juga reward bagi yang mampu mengelolah sampahnya dengan baik,” lanjut Kholik.