Sumber Foto: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
Nasional
Rumah Solidaritas Papua Desak Pemerintah Segera Penuhi Rekomendasi DPD untuk Lindungi HAM
Darurat Kemanusiaan di Papua: Rumah Solidaritas Papua Desak Presiden RI Segera Laksanakan Seluruh Rekomendasi DPD Asal Papua
Selasa, 17 Februari 2026 | 4 minggu yang lalu | admin_YPBR
Pendekatan keamanan yang terus dikedepankan oleh Pemerintah Republik Indonesia di seluruh Wilayah Tanah Papua telah menelan korban di berbagai pihak. Mulai dari anggota TNI-Polri maupun anggota TPN PB serta masyarakat sipil baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non OAP. Setidaknya, sepanjang tahun 2018-2024, 368 orang meninggal dan hanya di tahun 2005, lebih dari 10.261 warga sipil mengungsi (jumlah itu belum termasuk jumlah pengungsi dari tahun 2018 sampai tahun 2024). Semuanya berujung pada tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan di Indonesia.
Konflik bersenjata di Papua memiliki akar persoalan politik antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua. Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2021 telah mengatur mekanisme penyelesaiannya yaitu pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tujuan KKR dimaksudkan agar melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.
Sama halnya Pasal 45 UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang pembentukan Komisi HAM Papua dan Pengadilan HAM di Papua. Namun, sejak tahun 2001 sampai tahun 2026 langkah tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Melihat berbagai fakta pelanggaran HAM di Papua, baik akibat praktik pengerahan pasukan dalam konteks operasi militer selain perang ilegal dan konflik bersenjata antara TNI-Polri versus TPN PB berdampak serius pada keselamatan masyarakat sipil OAP maupun non OAP. Termasuk kebijakan proyek strategis nasional (PSN) yang berdampak serius pada pelanggaran Hak Masyarakat Adat Papua. Menyikapi situasi darurat kemanusiaan tersebut beberapa Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesty International Indonesia, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Persatuan Gereja Gereja Indonesia (PGI), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Greenpeace, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Komisi Orang Hilang (Kontras), Asian Justice and Rights (AJAR) dan individu lainnya yang tergabung dalam Rumah Solidaritas Papua melaksanakan audiensi dengan Pimpinan dan Anggota DPD RI asal Papua untuk membahas terkait dengan Kondisi HAM di Papua.
Dari berbagai persoalan pelanggaran HAM akibat pendekatan keamanan yang melahirkan konflik bersenjata di Papua yang berdampak pelanggaran HAM bagi masyarakat sipil yang berada disekitarnya. Termasuk didalamnya masalah Pengungsi akibat Konflik bersenjata di Papua, Persoalan Pelanggaran Hak Masyarakat Adat akibat pengembangan PSN dan juga penegakan Hukum dan HAM di Papua serta berbagai persoalan lainnya dibahas dalam audensi yang digelar pada tanggal 9 Februari 2026 di Gedung DPD RI.
Dari hasil pertemuan Rumah Solidaritas Papua dengan pimpinan dan anggota DPD RI asal Papua, diperoleh beberapa poin rekomendasi yang diterbitkan sesuai dengan isu yang dibahas. Secara khusus berkaitan dengan isu konflik bersenjata terdapat 2 (dua) poin rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah yaitu :
1. Menetapkan Tanah Papua sebagai wilayah Konflik Bersenjata Non-Internasional berdasarkan Hukum Humaniter Internasional sehingga para pihak yang berkonflik wajib mematuhi Hukum Humaniter Internasional (HHI);
2. Menata ulang semua operasi militer TNI berdasarkan HHI dan UU No. 3/2025 tentang Perubahan UU No. 34/2004 tentang TNI dan mengeluarkan Kepres tentang OMSP demi mencegah eskalasi konflik bersenjata dan ancaman keselamatan warga sipil dan Meminta untuk menggunakan pendekatan hukum terhadap dinamika politik di seluruh Tanah Papua untuk menghindari jatuhnya korban dan trauma masyarakat sipil di Tanah Papua.
Sementara itu, berkaitan dengan isu pengungsi akibat konflik bersenjata diberikan 3 (tiga) rekomendasi sebagai berikut :
1. Meminta Pemerintah Pusat dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) untuk menepati Hukum Humaniter Internasional dengan membuka koridor kemanusiaan bagi lembaga-lembaga kemanusiaan dalam negeri dan internasional, khususnya Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk melakukan aksi tanggap darurat dan pemulihan bagi penanganan pengungsi Papua yang berada di Papua Niugini, pengungsi internal korban konflik bersenjata dan warga terdampak lainnya di seluruh Tanah Papua;
2. Meminta Pemerintah Pusat untuk mendukung Pemerintah di Tanah Papua dalam memulihkan fasilitas layanan publik beserta sumber daya manusia dan perlindungan terhadap tenaga pendidikan dan kesehatan di wilayah-wilayah pasca terjadinya konflik;
3. Mengundang Kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan pengungsi untuk melaksanakan Rapat Kerja dengan DPD RI dalam penanganan pengungsi internal.
Selain itu, berkaitan dengan isu Masyarakat Adat Papua diberikan 2 (dua) rekomendasi sebagai berikut :
1. Meminta Pemerintah untuk menghentikan PSN di Tanah Papua dan menghormati perangkat hukum negara yang melindungi eksistensi Masyarakat adat, hak milik, kesejahteraan, keselamatan, masa depan serta pelibatan masyarakat Papua dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan;
2. Meminta pemerintah pusat untuk berkomitmen terhadap warwah perlindungan hak-hak masyarakat adat papua sebagaimana diatur pada Pasal 43 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021;
Berkaitan dengan rekomendasi terkait penegakan hukum dan HAM ada 3 (tiga) poin yang disampaikan yaitu :
1. Meminta aparat penegak hukum untuk memastikan proses penegakan hukum yang efektif melalui Pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum untuk kasus kekerasan terhadap warga sipil, termasuk kekerasan terhadap pembela HAM;
2. Meminta Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian HAM, untuk segera membentuk Komisi HAM dan Pengadilan HAM berkedudukan di Papua untuk mengusut kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua sesuai pasal 45, UU No. 2 Tahun 2021;
3. Mendorong kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM untuk mengundang dan membuka kunjungan para pelapor situasi HAM di Papua guna melakukan verifikasi status KBNI dan dampaknya terhadap warga sipil di Tanah Papua.
Ironisnya, baru beberapa hari pasca Audiensi Rumah Solidaritas Papua dengan DPD RI berlangsung dan melahirkan beberapa rekomendasi untuk dijalankan Pemerintah, pendekatan keamanan masih terus dikedepankan. Korban kembali berjatuhan sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa penembakan terhadap anggota TNI di areal PT. Freeport Indonesia pada tanggal 11 Februari 2026 dan Peristiwa Penembakan Terhadap Pilot dan Kopilot di Bandara Koroway Batu, Distrik Yaniruma, Boven Digoel pada tanggal 11 Februari 2026. Berdasarkan situasi di atas, semestinya Pemerintah belajar dari kesalahan agar nyawa rakyat tidak terus dikorbankan. Pemerintah harus kembali fokus menjawab akar persoalan ketidakadilan dan pelanggaran HAM di Papua. Pembelajaran penyelesaian konflik sebagaimana yang Pemerintah Republik Indonesia pernah lakukan di Timor Timur maupun di Aceh perlu dilakukan pada konflik di Papua.
Berdasarkan pada uraian di atas maka kami berbagai Lembaga Advokasi dan Individu yang tergabung dalam Rumah Solidaritas Papua tegaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera :
1. Mengeluarkan Kepres yang memberlakukan Hukum Humaniter Internasional di Tanah Papua sehingga status operasi militer di seluruh Tanah Papua memiliki legalitas yang diakui secara nasional dan internasional;
2. Memerintahkan Kementerian HAM untuk segera mewujudkan Komisi Pelurusan Sejarah, Komisi HAM, dan Pengadilan HAM di Tanah Papua sesuai UU Otonomi Khusus untuk dapat menangani pelanggaran HAM di Papua dan segera mencari solusi perdamaian atas konflik politik antara Indonesia dengan Papua demi melindungi HAM di Papua;
3. Perintahkan Kementerian dan Kepala Daerah masing-masing untuk menangani seluruh pengungsi akibat konflik bersenjata di Papua;
4. Menghentikan Proyek Strategis Nasional di Papua yang telah melanggar Hak Masyarakat Adat Papua;
5. Laksanakan seluruh rekomendasi DPD RI asal Papua demi melindungi HAM OAP dan Non OAP di wilayah Papua.
Demikian siaran pers ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan banyak terima kasih.
Bagikan berita ini
Berita Lainnya
Sabtu, 14 Maret 2026 | 3 hari yang lalu
Sungai Warsamson Dijadikan Bendungan, Kiamat Bagi Masyarakat Adat Moi
Selengkapnya
Kamis, 5 Maret 2026 | 2 minggu yang lalu
Stop PSN Penghancur Hutan: Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pembangunan Jalan 135 km di Merauke
Selengkapnya
Minggu, 22 Februari 2026 | 3 minggu yang lalu
Dewan Gereja Papua dan KO MASI di Tanah Papua Serukan Pernyataan Sikap Kepada Pemerintah
Selengkapnya
Senin, 16 Februari 2026 | 4 minggu yang lalu
Masyarakat Adat Bubarkan Pertemuan Sosialisasi Perusahaan Kelapa Sawit PT Anugerah Sakti Internusa
Selengkapnya
Kamis, 12 Februari 2026 | 1 bulan yang lalu
Masyarakat Adat Papua Ajukan Keberatan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Merubah Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan
Selengkapnya
Rabu, 11 Februari 2026 | 1 bulan yang lalu
Catahu Pusaka 2025: Kenapa Tra Bunuh Kitong Satu Kali? Satu Tahun Perampokan Alam Papua
Selengkapnya
Selasa, 10 Februari 2026 | 1 bulan yang lalu
Mama Papua: Merawat yang Merawat
Selengkapnya
Minggu, 8 Februari 2026 | 1 bulan yang lalu
Mama Alowisia: Merawat Hidup, Merawat Ingatan
Selengkapnya
Selasa, 3 Februari 2026 | 1 bulan yang lalu
“Kami Melepaskan Tanah, Lalu Kami Berhutang”: Suatu Kesaksian Masyarakat Adat Moi Hidup Bersama Kelapa Sawit
Selengkapnya
Senin, 2 Februari 2026 | 1 bulan yang lalu
Menolak Segala Kebijakan Perampasan Tanah Adat di Selatan Papua
Selengkapnya
Senin, 19 Januari 2026 | 2 bulan yang lalu
Mengecam Keras Penerbitan HGU: Keputusan dimaksud untuk Melayani Kepentingan Korporasi melakukan Perampokan Alam dan Privatisasi Tanah Adat di Papua Selatan
Selengkapnya
Rabu, 17 Desember 2025 | 3 bulan yang lalu
Presiden Prabowo Menyiapkan Bencana Bagi Papua
Selengkapnya
Kamis, 11 Desember 2025 | 3 bulan yang lalu
Masyarakat Adat dari Merauke Datang ke Bareskrim Polri untuk Beri Keterangan Dugaan Tindak Pidana Perkebunan PT MNM
Selengkapnya
Rabu, 19 November 2025 | 4 bulan yang lalu
Deklarasi KTT Rakyat Menuju COP30
Selengkapnya
Jumat, 7 November 2025 | 4 bulan yang lalu
Jauh Panggang dari Api: Negara Tidak Serius dalam Memenuhi, Memajukan, Menghormati dan Melindungi Hak Masyarakat Adat
Selengkapnya
Rabu, 5 November 2025 | 4 bulan yang lalu
Pejuang Lingkungan Vincent Kwipalo Pidanakan PT Murni Nusantara Mandiri Atas Tindak Pidana Perkebunan Di Mabes Polri
Selengkapnya
Selasa, 28 Oktober 2025 | 5 bulan yang lalu
Hentikan Kriminalisasi, Upayakan Regulasi Perlindungan Kepada MA, dan Pelibatan MA dalam Kebijakan Pembangunan
Selengkapnya
Selasa, 7 Oktober 2025 | 5 bulan yang lalu
Pandangan dan Kebijakan Kolonialis, Bertentangan dengan Konstitusi dan Cacat Hukum
Selengkapnya
Senin, 6 Oktober 2025 | 5 bulan yang lalu
Mengacak Hutan Demi Swasembada Pangan dan Energi
Selengkapnya
Rabu, 24 September 2025 | 6 bulan yang lalu
Vincen Kwipalo Melayangkan Somasi ke Perusahaan Perkebunan PT Murni Nusantara Mandiri
Selengkapnya
Senin, 22 September 2025 | 6 bulan yang lalu
Mengecam Kebijakan Proyek Serakahnomics dan Pembiaran Pelanggaran HAM dan Lingkungan Hidup dalam PSN Merauke
Selengkapnya
Rabu, 17 September 2025 | 6 bulan yang lalu
Hentikan Perampasan Tanah Adat Atas Nama PSN Merauke!
Selengkapnya
Rabu, 17 September 2025 | 6 bulan yang lalu
Berdiri Sampai Hari Kiamat: Melindungi Tanah dengan Palang Adat dan Salib Merah
Selengkapnya
Senin, 15 September 2025 | 6 bulan yang lalu
Proyek Strategis Nasional: Mewujudkan Tuntutan Pasar dengan Meminggirkan Suara Rakyat
Selengkapnya
Selasa, 19 Agustus 2025 | 7 bulan yang lalu
Korban PSN Menguji Legitimasi Konstitusional Proyek Strategis Nasional
Selengkapnya
Senin, 18 Agustus 2025 | 7 bulan yang lalu
Kecemasan Terhadap Keberadaan Bataliyon Teritorial Pembangunan
Selengkapnya
Selasa, 5 Agustus 2025 | 7 bulan yang lalu
Menjadi Lebih Kuat: Spiritualitas Kristiani dan Misi Ilahi Penyelamatan Sosial-Ekologis | Wawancara Uskup Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru O.S.A
Selengkapnya
Jumat, 1 Agustus 2025 | 8 bulan yang lalu
Tren dan Pendorong Pembukaan Lahan di Papua 2024-2025
Selengkapnya
Selasa, 15 Juli 2025 | 8 bulan yang lalu
Tindakan dan Intensi Penghancuran Sumber Kehidupan Masyarakat Adat dan Penyiksaan Fisik maupun Psikis dalam PSN Merauke
Selengkapnya
Senin, 30 Juni 2025 | 9 bulan yang lalu
Seruan Profetik Lintas Agama: Menjaga Bumi, Menolak PSN yang Merusak Lingkungan dan Menggusur Rakyat
Selengkapnya
Selasa, 17 Juni 2025 | 9 bulan yang lalu
Respon Masyarakat Sipil Atas Tanggapan Pemerintah Terhadap Surat Sembilan Pelapor Khusus PBB Mengenai Proyek Strategis Nasional Merauke
Selengkapnya
Sabtu, 14 Juni 2025 | 9 bulan yang lalu
Negara Harus Mengusut Pelanggaran HAM serta Menindak Tegas Pelaku Kekerasan terhadap Warga Sipil di Yuguru, Nduga, Papua Pegunungan
Selengkapnya
Kamis, 29 Mei 2025 | 10 bulan yang lalu
Wujudkan Keadilan bagi Pembela HAM Lingkungan
Selengkapnya
Kamis, 29 Mei 2025 | 10 bulan yang lalu
Politik Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Papua
Selengkapnya
Senin, 26 Mei 2025 | 10 bulan yang lalu
Aksi Aliansi Jaga Alam Raja Ampat: Tolak Ekspansi dan Eksploitasi Pertambangan Nikel
Selengkapnya
Sabtu, 17 Mei 2025 | 10 bulan yang lalu
Kembali Mengulang Kegagalan Food Estate
Selengkapnya
Senin, 12 Mei 2025 | 10 bulan yang lalu
Absennya Penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua
Selengkapnya
Senin, 14 April 2025 | 11 bulan yang lalu
Mendesak Komnas HAM Menerbitkan Rekomendasi untuk Presiden Menghentikan PSN Merauke
Selengkapnya
Kamis, 27 Maret 2025 | 12 bulan yang lalu
Deklarasi Solidaritas Merauke
Selengkapnya
Kamis, 27 Maret 2025 | 12 bulan yang lalu
Pemimpin Masyarakat Adat Suku Betew dan Maya, Kabupaten Raja Ampat, Menolak Perusahaan Tambang Nikel PT Mulia Raymon Perkasa
Selengkapnya
Rabu, 19 Maret 2025 | 12 bulan yang lalu
Dari Merauke, Masyarakat Terdampak PSN Tolak Perampasan Tanah dan Ruang Hidup
Selengkapnya
Senin, 17 Februari 2025 | 1 tahun yang lalu
Proyek Strategis Nasional Mappi: Ancaman Baru Bagi Negeri Sejuta Rawa
Selengkapnya
Jumat, 24 Januari 2025 | 1 tahun yang lalu
Ambisi Babat 20 Juta Hektare Hutan: Undangan Terbuka bagi Bencana Ekologis dan Ancaman Ketahanan Nasional
Selengkapnya
Jumat, 2 Agustus 2024 | 2 tahun yang lalu
Proyek Strategis Nasional Pengembangan Pangan dan Energi Merauke Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia dan Memperparah Krisis Ekologi
Selengkapnya
Jumat, 21 Juni 2024 | 2 tahun yang lalu
Prahara Ekologi
Selengkapnya
Kamis, 20 Juni 2024 | 2 tahun yang lalu
Ekspansi Industri Perkebunan Minyak Kelapa Sawit milik Keluarga Fangiono di Tanah Papua
Selengkapnya
Jumat, 7 Juni 2024 | 2 tahun yang lalu
Apresiasi Langkah Maju Pemda Sorong Selatan dengan Menetapkan Hak Masyarakat Adat dan Wilayah Adat
Selengkapnya
Selasa, 28 Mei 2024 | 2 tahun yang lalu
Suku Awyu dan Moi Gelar Aksi Damai di Mahkamah Agung, Serukan Penyelamatan Hutan Adat Papua
Selengkapnya
Kamis, 18 April 2024 | 2 tahun yang lalu
Perusahaan HTI PT Merauke Rayon Jaya di Kabupaten Boven Digoel, Diduga Melakukan Tindakan Melawan Hukum
Selengkapnya
Rabu, 20 Maret 2024 | 2 tahun yang lalu
Suku Awyu Melawan Perusahaan “Proyek Tanah Merah” hingga Mahkamah Agung
Selengkapnya
Kamis, 14 Maret 2024 | 2 tahun yang lalu
Pembela HAM Lingkungan Hidup dari Suku Awyu Ajukan Kasasi
Selengkapnya
Kamis, 14 Maret 2024 | 2 tahun yang lalu
Kebijakan Miring Demi Taikun Perusak Hutan
Selengkapnya
Jumat, 8 Maret 2024 | 2 tahun yang lalu
Akui dan Hormati Hak dan Peran Perempuan Mengelola dan Merawat Tanah dan Hutan
Selengkapnya
Jumat, 29 Desember 2023 | 2 tahun yang lalu
Hentikan Siklus Kekerasan di Tanah Papua
Selengkapnya
Jumat, 22 Desember 2023 | 2 tahun yang lalu
Amicus Curiae PUSAKA: Fatia – Haris Pembela HAM
Selengkapnya
Jumat, 3 November 2023 | 2 tahun yang lalu
Kami akan banding karena ini menyangkut hak-hak masyarakat adat Papua yang diabaikan
Selengkapnya
Senin, 30 Oktober 2023 | 2 tahun yang lalu
Koalisi Kampus untuk Demokrasi Papua: Perlu Ditinjau Kembali Perizinan PT Indo Asiana Lestari
Selengkapnya
Sabtu, 28 Oktober 2023 | 2 tahun yang lalu
Siapa Diuntungkan Proyek Strategis Nasional Papua
Selengkapnya
Sabtu, 28 Oktober 2023 | 2 tahun yang lalu
Akademisi Hukum Lingkungan IGAM Wardana: Hakim Harus Berani Menerapkan Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Selengkapnya
Jumat, 27 Oktober 2023 | 2 tahun yang lalu
Pertimbangan Izin Sosial dan Penilaian Dampak Perubahan Iklim Suatu Keharusan
Selengkapnya
Jumat, 27 Oktober 2023 | 2 tahun yang lalu
Majelis Hakim PTUN Jayapura akan Memutuskan Gugatan Lingkungan Hidup Suku Awyu
Selengkapnya
Senin, 23 Oktober 2023 | 2 tahun yang lalu
Suku Awyu Ajukan Banding atas Gugatan Perubahan Iklim ke Pengadilan Tinggi TUN Manado
Selengkapnya
Selasa, 17 Oktober 2023 | 2 tahun yang lalu
Bangun Gerakan Dekolonisasi
Selengkapnya
Selasa, 17 Oktober 2023 | 2 tahun yang lalu
Konferensi Tenurial 2023: Krisis Agraria Perlu Diupayakan Bersama Seluruh Elemen
Selengkapnya
Selasa, 3 Oktober 2023 | 2 tahun yang lalu
Menagih Keseriusan Pemerintah Daerah dan Panitia MHA Sorong Selatan
Selengkapnya
Senin, 2 Oktober 2023 | 2 tahun yang lalu
Saksi Ahli: AMDAL Dokumen Awal yang Tidak Boleh Dilakukan Bersamaan Operasi Perusahaan
Selengkapnya
Rabu, 27 September 2023 | 2 tahun yang lalu
Laksanakan Reforma Agraria Sejati melalui 19 Langkah Perombakan Fundamental
Selengkapnya
Selasa, 26 September 2023 | 2 tahun yang lalu
Keadilan Bumi dan Masyarakat Adat
Selengkapnya
Kamis, 21 September 2023 | 2 tahun yang lalu
Pemimpin Masyarakat Adat Suku Wambon Kenemopte dan Afsya, Papua, Meminta Menteri Mengukuhkan 10 Hutan Adat
Selengkapnya
Rabu, 6 September 2023 | 3 tahun yang lalu
PTUN Jakarta Tolak Gugatan Perusahaan Sawit, Perjuangan Suku Awyu Menang
Selengkapnya
Selasa, 5 September 2023 | 3 tahun yang lalu
Kawal Sampai Menang: Majelis Hakim PTUN Jakarta Menolak Gugatan Perusahaan Sawit di Papua
Selengkapnya
Kamis, 31 Agustus 2023 | 3 tahun yang lalu
Memerkarakan HGU Korindo, Penguasa Sawit di Papua Selatan
Selengkapnya
Sabtu, 12 Agustus 2023 | 3 tahun yang lalu
Organisasi Masyarakat Sipil Mendesak Pemerintah Mengambil Tindakan Menyelamatkan Masyarakat Adat Terdampak Krisis Iklim dan Pangan
Selengkapnya
Jumat, 11 Agustus 2023 | 3 tahun yang lalu
Hutan Sumber Hidup hingga Persaudaraan: Kesaksian Suku Awyu di Sidang Melawan Perusahaan Sawit
Selengkapnya
Senin, 7 Agustus 2023 | 3 tahun yang lalu
Audit Menyeluruh Bisnis Perusahaan Alamindo Group
Selengkapnya
Kamis, 3 Agustus 2023 | 3 tahun yang lalu
Duduk, Dengar, Diam dan Pulang
Selengkapnya
Rabu, 2 Agustus 2023 | 3 tahun yang lalu
Saksi Ahli: KLHK Berwenang Melakukan Penertiban Konsesi Perusahaan
Selengkapnya
Jumat, 28 Juli 2023 | 3 tahun yang lalu
Sidang Gugatan Lingkungan PTUN Jayapura: Masyarakat Adat Merasa Tertekan dan Terpaksa
Selengkapnya
Jumat, 21 Juli 2023 | 3 tahun yang lalu
Saksi dari Perusahaan Menyebutkan Suku Awyu Tidak Boleh Menjual Tanah Adat
Selengkapnya
Kamis, 20 Juli 2023 | 3 tahun yang lalu
Suku Moi Menghadang Raksasa Korporasi Kayu
Selengkapnya
Senin, 17 Juli 2023 | 3 tahun yang lalu
Solidaritas Mahasiswa, Pemuda dan Pelajar Mendukung Perjuangan Masyarakat Adat Awyu
Selengkapnya
Jumat, 7 Juli 2023 | 3 tahun yang lalu
Sidang Pembuktian Perdana Masyarakat Adat Menggugat Pemerintah Provinsi Papua
Selengkapnya
Jumat, 9 Juni 2023 | 3 tahun yang lalu
Gugatan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim di PTUN Jayapura: Menjaga dan Memelihara Hutan Primer Tersisa
Selengkapnya
Jumat, 19 Mei 2023 | 3 tahun yang lalu
Organisasi Lingkungan Menjadi Pengungat Intervensi Atas Gugatan Lingkungan yang Dilakukan Masyarakat Adat Papua
Selengkapnya
Kamis, 4 Mei 2023 | 3 tahun yang lalu
Siaran Pers : Dong Penjarakan Tong Pu Suara dan Pikiran
Selengkapnya
Selasa, 2 Mei 2023 | 3 tahun yang lalu
Mengkhawatirkan Situasi Konflik Bersenjata dan Ketidakamanan di Papua
Selengkapnya
Kamis, 13 April 2023 | 3 tahun yang lalu
Memajukan dan Mewujudkan Penghormatan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Papua
Selengkapnya
Senin, 3 April 2023 | 3 tahun yang lalu
Senator Filep: Sudahkah DBH SDA Kehutanan Bermanfaat Bagi Masyarakat Adat Papua
Selengkapnya
Senin, 20 Maret 2023 | 3 tahun yang lalu
Hutan Malamoi Kembali Terancam oleh PT Sorong Global Lestari
Selengkapnya
Selasa, 7 Maret 2023 | 3 tahun yang lalu
Siaran Pers: Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Harus Hentikan Kriminalisasi Terhadap Pembela HAM
Selengkapnya
Rabu, 1 Maret 2023 | 3 tahun yang lalu
Kisah Orang Awyu Mencari Informasi
Selengkapnya
Kamis, 23 Februari 2023 | 3 tahun yang lalu
Perusahaan Korindo Gagal dalam Gugatan Intimidasi terhadap Organisasi Masyarakat Sipil
Selengkapnya
Senin, 13 Februari 2023 | 3 tahun yang lalu
Operasi PT Freeport Mencemari Lingkungan: Warga Diserang Penyakit dan Kematian Sungai
Selengkapnya
Sabtu, 24 Desember 2022 | 3 tahun yang lalu
Kekerasan di Mappi: Aparat Bertindak Represif dan Eksesif
Selengkapnya
Jumat, 9 Desember 2022 | 3 tahun yang lalu
Siaran Pers : Bupati Kabupaten Jayapura Tidak Memenuhi Janji untuk Mencabut Izin Usaha Perusahaan
Selengkapnya
Minggu, 4 Desember 2022 | 3 tahun yang lalu
Upaya Pembangunan Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya, Mengancam Hilangnya Hutan dan Tanah Masyarakat Adat Moi di Kabupaten Sorong
Selengkapnya
Kamis, 1 Desember 2022 | 3 tahun yang lalu
Sengkarut Menuntut Dana Bagi Hasil Migas
Selengkapnya
Kamis, 1 Desember 2022 | 3 tahun yang lalu
Surat Pernyataan: Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO): 19 Tahun Sudah Cukup!
Selengkapnya
Senin, 21 November 2022 | 3 tahun yang lalu
Politik Perizinan yang Merampas Hak Masyarakat Adat
Selengkapnya
Jumat, 18 November 2022 | 3 tahun yang lalu
Majelis Hukum Mahkamah Agung Harus Membuat Keputusan yang Adil Berpihak pada Masyarakat Adat dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup
Selengkapnya
Selasa, 18 Oktober 2022 | 3 tahun yang lalu
Masyarakat Adat Awyu Gugat DPMPTSP Provinsi Papua Terkait Transparansi Informasi Perizinan
Selengkapnya
Minggu, 16 Oktober 2022 | 3 tahun yang lalu
Solidaritas dengan Alam
Selengkapnya
Minggu, 18 September 2022 | 3 tahun yang lalu
Gerakan Selamatkan Lembah Grime Nawa
Selengkapnya
Jumat, 9 September 2022 | 4 tahun yang lalu
Pertemuan Masyarakat Adat di Boven Digoel
Selengkapnya
Selasa, 6 September 2022 | 4 tahun yang lalu
Keadilan di Pengadilan dan Suara Masyarakat Adat
Selengkapnya
Jumat, 2 September 2022 | 4 tahun yang lalu
Keadilan di Pengadilan dan Suara Masyarakat Adat
Selengkapnya
Senin, 29 Agustus 2022 | 4 tahun yang lalu
Lumbung Pangan dan Riwayat Kegagalannya di Tanah Marind
Selengkapnya
Sabtu, 27 Agustus 2022 | 4 tahun yang lalu
Perempuan Adat Memperjuangkan Keberlanjutan Kehidupan dan Lingkungan
Selengkapnya
Kamis, 25 Agustus 2022 | 4 tahun yang lalu
Belajar dari Pengalaman Suku Knasaimos
Selengkapnya
Rabu, 24 Agustus 2022 | 4 tahun yang lalu
Kawasan Sejuta Rawa Mappi: Kemandirian Pangan dan Food Estate
Selengkapnya
Senin, 1 Agustus 2022 | 4 tahun yang lalu
Konflik dan Penggundulan Hutan Meningkat di Papua
Selengkapnya
Jumat, 22 Juli 2022 | 4 tahun yang lalu
Masyarakat Adat di Lembah Grime Nawa Mendesak Bupati Cabut Izin PT PNM
Selengkapnya
Senin, 18 Juli 2022 | 4 tahun yang lalu
Rapat Paripuran DPRD Sorong Selatan Menetapakan Perda Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Selengkapnya
Jumat, 15 Juli 2022 | 4 tahun yang lalu
Bendungan Warsamson untuk Siapa
Selengkapnya
Sabtu, 9 Juli 2022 | 4 tahun yang lalu
Masyarakat Adat Namblong Keberatan: PT PNM Melanjutkan Penggusuran Hutan
Selengkapnya
Senin, 4 Juli 2022 | 4 tahun yang lalu
Motif Ekonomi Perdagangan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Tanah Papua
Selengkapnya
Minggu, 3 Juli 2022 | 4 tahun yang lalu
Sesat Pikir Hutan“Tidak Produktif”
Selengkapnya
Selasa, 28 Juni 2022 | 4 tahun yang lalu
SOS untuk Tanah Papua: Presiden Segera Batalkan Kebijakan DOB Papua
Selengkapnya
Minggu, 5 Juni 2022 | 4 tahun yang lalu
Koalisi OMS Menolak Skema Sertifikasi dipromosikan dalam Peraturan Anti Deforestasi Uni Eropa
Selengkapnya
Minggu, 5 Juni 2022 | 4 tahun yang lalu
Masyarakat Asli Malind Meminta Perusahaan Bertanggung Jawab Memulihkan Sumber Kehidupan Masyarakat
Selengkapnya
Sabtu, 28 Mei 2022 | 4 tahun yang lalu
Integritas Investor: Bangun Bumi Papua Proyek
Selengkapnya
Kamis, 19 Mei 2022 | 4 tahun yang lalu
Perusahaan Kelapa Sawit Menggusur Hutan di Kabupaten Sorong
Selengkapnya
Senin, 25 April 2022 | 4 tahun yang lalu
Pemberian Izin Perusahaan Sawit PT PNM Melanggar Ketentuan Adat
Selengkapnya
Jumat, 22 April 2022 | 4 tahun yang lalu
Pesan Singkat Hari Bumi
Selengkapnya
Senin, 18 April 2022 | 4 tahun yang lalu
Surat Terbuka: Mendesak Bupati Sorong Selatan Menetapkan Panitia Masyarakat Hukum Adat
Selengkapnya
Selasa, 12 April 2022 | 4 tahun yang lalu
Aksi Aliansi Menuntut Majelis Hakim PTUN Jayapura Tidak Menerima Gugatan Perusahaan
Selengkapnya
Selasa, 15 Maret 2022 | 4 tahun yang lalu
Press Release: Perusahaan Kertas Korea Menjarah Hutan Hujan Terakhir sembari mengklaim operasinya ramah lingkungan
Selengkapnya
Rabu, 9 Maret 2022 | 4 tahun yang lalu
Lindungi Hutan dan Masyarakat Adat: Cabut Izin PT Permata Nusa Mandiri
Selengkapnya
Sabtu, 12 Februari 2022 | 4 tahun yang lalu
Mahasiswa Papua Demonstrasi Meminta Hentikan Pengunaan Aparat Militer untuk Bisnis Tambang Blok Wabu
Selengkapnya
Kamis, 3 Februari 2022 | 4 tahun yang lalu
NCP Korea Gagal Memulihkan Hak Masyarakat Adat yang Kehilangan Hutan by Admin Pusaka Februari 3, 2022
Selengkapnya
Sabtu, 29 Januari 2022 | 4 tahun yang lalu
Pemerintah Harus Proaktif Menindaklanjuti Putusan Sanksi Pencabutan Izin Perusahaan
Selengkapnya
Selasa, 18 Januari 2022 | 4 tahun yang lalu
Gereja Mengajak Memberikan Penghargaan yang Tinggi Terhadap Ciptaan Allah
Selengkapnya
Rabu, 5 Januari 2022 | 4 tahun yang lalu
Perusahaan Menggugat, Masyarakat Adat Membela Bupati Sorong Selatan
Selengkapnya
Senin, 20 Desember 2021 | 4 tahun yang lalu
Praktik Monopoli dan Deforestasi di Kabupaten Teluk Bintuni
Selengkapnya
Rabu, 15 Desember 2021 | 4 tahun yang lalu
KIBAS Menuntut Pertanggungjawaban Dampak Multidimensi Atas Kabut Asap di Kalimantan Tengah
Selengkapnya
Jumat, 3 Desember 2021 | 4 tahun yang lalu
Siaran Pers: PT Inti Kebun Lestari Sinilai Melanggar Berbagai Kewajiban
Selengkapnya
Jumat, 26 November 2021 | 4 tahun yang lalu
Siaran Pers: Lindungi Perempuan Adat Pembela HAM dan Lingkungan di Papua
Selengkapnya
Minggu, 21 November 2021 | 4 tahun yang lalu
Surat Terbuka: Meminta Presiden RI Menarik Pasukan Non Organik dari Papua
Selengkapnya
Minggu, 21 November 2021 | 4 tahun yang lalu
Perjuangan Keadilan Masyarakat Adat Marafenfen
Selengkapnya
Minggu, 21 November 2021 | 4 tahun yang lalu
Perempuan Adat Sorong Selatan: Meminta Pemerintah Melindungi dan Menghormati Hak Perempuan Adat Papua
Selengkapnya
Kamis, 18 November 2021 | 4 tahun yang lalu
Siaran Pers: Majelis Hakim PTUN Jayapura Wajib Memperhatikan Sikap Masyarakat dan Memenuhi Keadilan
Selengkapnya
Selasa, 16 November 2021 | 4 tahun yang lalu
Perusahaan Tidak Mematuhi Kewajibannya
Selengkapnya
Senin, 15 November 2021 | 4 tahun yang lalu
Dialog Bermartabat Menuju Pemecahan Masalah di Tanah Papua secara Beradab
Selengkapnya
Senin, 15 November 2021 | 4 tahun yang lalu
Siaran Pers: Masyarakat Adat Papua di Kabupaten Sorong Selatan Menekankan Perlunya Keterlibatan Masyarakat dalam Proses dan Penyusunan Kebijakan Daerah
Selengkapnya
Minggu, 7 November 2021 | 4 tahun yang lalu
Food Estate Papua Ancaman Terhadap Hutan Papua
Selengkapnya
Jumat, 5 November 2021 | 4 tahun yang lalu
Perjuangan Gelek Malak Kalawilis Pasa
Selengkapnya
Jumat, 15 Oktober 2021 | 4 tahun yang lalu
Siaran Pers: Hasil Sidang Adat Malamoi Menolak Kehadiran Perusahaan Sawit
Selengkapnya
