PT Masmindo Dorong Mitigasi Risiko dalam Investasi Tambang di DPD RI

BELOPA–PT Masmindo Dwi Area (MDA) menghadiri undangan Kunjungan Kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan dialog dan advokasi terkait persiapan kebijakan pencegahan risiko serta perlindungan daerah pada tahap pra-penambangan, Jumat (6/2/2026).

Kunjungan kerja tersebut menjadi forum komunikasi antara Komite II DPD RI, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sasaran utama adalah memastikan bahwa kegiatan investasi strategis dapat berjalan terukur, sesuai dengan kondisi daerah, dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta lingkungan.

Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Pemerintah Kabupaten Luwu, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepolisian Resor Luwu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perwakilan kepala desa, serta tokoh masyarakat di wilayah operasional MDA.

Ketua Komite II DPD RI, A.A. Waris Halid, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi advokasi DPD RI untuk mendorong iklim investasi yang kondusif sekaligus melindungi kepentingan daerah dan masyarakat.

“Kami mendorong agar proses investasi berjalan lancar dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi risiko, perlindungan lingkungan, serta kepentingan sosial masyarakat. Dialog sejak tahap awal menjadi penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan manajemen MDA Erlangga Gaffar menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komite II DPD RI. Ia menegaskan bahwa kehadiran perusahaan merupakan bentuk komitmen untuk terus membuka ruang dialog dan kolaborasi.

“MDA sangat menghargai peran DPD RI dalam mengawal kepentingan daerah. Investasi adalah proses jangka panjang yang harus selaras dengan regulasi, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi pemangku kepentingan. Pendekatan mitigasi sejak awal menjadi bagian penting untuk keberlanjutan kegiatan,” jelasnya.

Dalam diskusi juga ditegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk mengantisipasi berbagai isu strategis seperti tata ruang, lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ketenagakerjaan lokal. Pendekatan ini diharapkan menjaga kelancaran investasi sekaligus meningkatkan manfaat bagi daerah. (Ayonk)