Prabowo Hadiri KTT Dewan Perdamaian dan Tandatangani Kesepakatan Tarif dengan AS

PRESIDEN Prabowo Subianto akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Dewan Perdamaian alias Board of Peace, hari ini, Kamis, 19 Februari 2026. Rapat perdana badan internasional besutan Presiden Amerika Serikat Donald John Trump ini rencananya dihelat di Washington, D.C.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menerangkan, Prabowo juga akan menandatangani kesepakatan tarif perdagangan atau agreement on reciprocal trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Agenda Presiden pertama adalah menghadiri undangan mengenai meeting Board of Peace. Kemudian juga atas koordinasi kedua negara, salah satu tambahan agendanya adalah Insyaallah akan ada penandatanganan mengenai tarif dagang dengan pemerintah Amerika Serikat,” ucap Prasetyo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, kawasan Senayan, Jakarta, pada Rabu, 18 Februari 2026.

Politikus Partai Gerindra ini berujar, penandatanganan kesepakatan tarif rencananya dilakukan pada hari yang sama dengan KTT Dewan Perdamaian. “Setelah BoP, baru kemudian akan ada rencana tanda tangan kerja sama tarif,” kata Prasetyo.

Prasetyo mengklaim Prabowo memiliki hubungan baik dengan Trump. Dia berharap hubungan baik kedua kepala negara akan memperlancar agenda di Amerika Serikat, khususnya soal perjanjian tarif. Saat ini, kata Prasetyo, angka tarif impor untuk barang Indonesia ke Amerika Serikat yang akan diteken kemungkinan sebesar 19 persen.

Namun, menurut Prasetyo, relasi Prabowo dan Trump bisa saja membuat tarif yang disepakati AS untuk Indonesia lebih rendah. "Barangkali dalam proses komunikasinya tidak menutup kemungkinan karena hubungan baik kedua pemimpin ini mungkin ada perubahan kebijakan, kita tidak tahu," kata Prasetyo.

Prasetyo meyakini persamuhan Prabowo dengan Trump bisa membawa manfaat untuk bangsa Indonesia. "Kita semua berharap barangkali nanti di dalam pertemuan antara Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Trump mungkin ada perubahan yang itu bermanfaat bagi bangsa dan negara kita," tuturnya.

Adapun keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian besutan Trump menuai kritik, salah satunya dari eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.

Dino menyampaikan setidaknya ada empat tanda peringatan alias lampu kuning terkait dengan keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian. Pertama, posisi negara-negara yang tergabung tidak setara.

Kedua, Presiden Trump terkesan menganggap Dewan Perdamaian sebagai ‘klub’ miliknya. Dengan begitu, keputusan-keputusan berisiko diambil berdasarkan ego dan bukan pertimbangan yang objektif.

Ketiga, Dino menyoroti partisipasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam Dewan Perdamaian. Sementara itu, Palestina yang menjadi korban dari perang yang diluncurkan Israel justru tidak memiliki tempat di Dewan Perdamaian.

Lampu kuning keempat yang disorot Dino adalah pidato yang disampaikan oleh jajaran dewan eksekutif dalam peluncuran Dewan Perdamaian justru tidak mencerminkan empati terhadap penderitaan rakyat Palestina sejak Oktober 2023.