Pakar UGM Pertanyakan Keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian
Sumber Foto: Tempo.co
Internasional

Pakar UGM Pertanyakan Keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian

GURU Besar Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM Nur Rachmat Yuliantoro menilai solusi dua negara (two-state solution) dalam konflik Israel–Palestina kian sulit diwujudkan secara realistis. Dalam konteks itu, ia mempertanyakan urgensi Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).

“Sebagai realitas politik, saat ini two-state solution hampir mustahil terwujud,” kata Nur Rachmat saat acara Pojok Bulaksumur, Jumat, 6 Februari 2026.

Ia menyoroti kondisi di lapangan, termasuk fragmentasi wilayah Palestina dan ekspansi permukiman Israel, yang membuat gagasan tersebut lebih sering menjadi retorika diplomatik.

Nur Rachmat menyebut, dalam sejumlah rencana perdamaian sebelumnya, termasuk yang muncul pada era pemerintahan Donald Trump, konsep dua negara justru tidak menjadi prioritas.

“Kalau implementasinya dengan ikut serta dalam forum seperti Board of Peace, menurut saya itu langkah yang sembrono,” ujarnya.

Nur Rachmat menilai masa depan Palestina sangat dipengaruhi oleh posisi Amerika Serikat. Namun, hubungan erat Washington dan Tel Aviv membuat tekanan efektif terhadap Israel sulit terwujud dalam waktu dekat.

Sementara itu, Achmad Munjid dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, menyoroti problem struktural BOP.

Ia menyebut forum tersebut awalnya dirancang sebagai mekanisme transisi berdasarkan Resolusi PBB 2803. Namun, dalam praktiknya berkembang melampaui mandat awal.

“Problemnya ada pada BOP, dan juga ada pada cara kita mengambil keputusan,” kata dia.

Guru Besar Hukum Internasional UGM Heribertus Jaka Triyana, menambahkan bahwa pemerintah perlu membuka argumentasi secara transparan agar publik memahami posisi Indonesia.

“Argumen siapa yang paling kuat dan paling teruji, itulah yang seharusnya diikuti,” ujarnya.

Menurut para akademisi tersebut, tanpa kejelasan tujuan dan strategi, keanggotaan Indonesia di BOP berisiko menjadi langkah diplomasi yang tidak efektif di tengah konfigurasi geopolitik yang semakin kompleks.