Komite III DPD RI Tinjau Masalah Pendidikan di Bali

DENPASAR, NusaBali.com - Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyerap berbagai persoalan pendidikan di Provinsi Bali dalam kunjungan kerja yang digelar di Kantor Gubernur Bali, Jumat (6/2/2026). Sejumlah isu utama yang disorot meliputi sertifikasi guru, revitalisasi sekolah, tata kelola SMK, hingga status kelembagaan perguruan tinggi.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Bali, pihak Rektor Universitas Udayana, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMP, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Ombudsman RI, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Kunjungan ini dipimpin Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma, didampingi Wakil Ketua I Prof Dr H Dailami Firdaus, Wakil Ketua III dr Hj Erni Daryanti, Anggota DPD RI Dapil Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, serta Kepala Bagian Sekretariat Komite III Samekto Ambinouso.

Filep Wamafma mengatakan, Bali dipilih sebagai lokasi kunjungan karena dinilai sebagai salah satu indikator pendidikan modern di Indonesia. Kunjungan tersebut juga menjadi tindak lanjut pertemuan Komite III DPD RI dengan Menteri Pendidikan pada 27 Januari lalu.

“Kami ingin melihat langsung kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan kementerian. Dari hasil pertemuan, kami melihat masih ada sejumlah problem yang perlu dibenahi,” ujarnya.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah program revitalisasi sekolah yang dinilai belum sepenuhnya berbasis data kebutuhan riil. Menurutnya, bantuan revitalisasi seharusnya diprioritaskan bagi sekolah yang benar-benar membutuhkan.

“Revitalisasi harus berbasis data kebutuhan. Jangan sampai sekolah yang sudah mampu justru mendapat bantuan, sementara yang kurang mampu terlewat,” tegasnya.

Komite III juga menyoroti persoalan sertifikasi guru yang hingga kini belum tuntas. Filep menyebut masih ada guru yang telah mengurus sertifikasi selama bertahun-tahun namun belum terealisasi.

“Ada yang sudah puluhan tahun sejak undang-undang pendidikan lahir belum mendapat sertifikasi. Kami minta datanya dan akan dorong pemerintah untuk merealisasikannya,” katanya.

Anggota Komite III DPD RI Dapil Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menambahkan, berbagai persoalan pendidikan di Bali pada dasarnya juga mencerminkan kondisi nasional, mulai dari sertifikasi guru, kekurangan tenaga pendidik, persoalan SMK, hingga isu kekerasan di lingkungan sekolah. “Kalau Bali mengalami, daerah lain juga kemungkinan sama. Ini perlu harmonisasi kebijakan kementerian dan lembaga di pusat,” ujarnya.

Menurut Rai Mantra, Pemprov Bali dinilai telah lebih siap dalam penanganan kekerasan di sekolah melalui pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali IB Wesnawa Punia menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komite III DPD RI. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci kemajuan daerah dan selaras dengan visi pembangunan SDM Bali Unggul.

“Kami berharap hasil kunjungan ini dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik daerah,” ujarnya. * isu