Kesenjangan Sosial di Indonesia: Tantangan Keadilan yang Masih Abstrak

Kesenjangan sosial di Indonesia bukanlah isu baru, tetapi belakangan ini terasa semakin dekat dan nyata. Ia tidak hanya hadir dalam grafik atau laporan tahunan, melainkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihatnya di satu sisi kota dengan gedung-gedung tinggi dan kafe estetik, sementara di sisi lain ada pemukiman padat dengan akses air bersih yang masih terbatas. Ironisnya, pemandangan seperti ini sering kita terima sebagai sesuatu yang wajar, seolah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial.

Wajah Kesenjangan Sosial di Indonesia Hari Ini

Jika berbicara berdasarkan data, kesenjangan sosial di Indonesia bukan sekadar perasaan subjektif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa rasio Gini Indonesia memang mengalami fluktuasi, tetapi masih berada pada level yang menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan. Pada Maret 2024, rasio Gini berada di kisaran 0,38---angka yang menandakan jurang antara kelompok atas dan bawah masih cukup lebar.

Ketimpangan juga terlihat jelas dalam sektor pendidikan. Dalam sebuah Jurnal Universitas Haluoleo, menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang jauh lebih kecil untuk mengakses pendidikan tinggi dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga mampu. Hambatannya bukan semata soal kemauan belajar, melainkan keterbatasan biaya, fasilitas, serta lingkungan yang mendukung proses pendidikan itu sendiri.

Hal serupa terjadi pada akses layanan kesehatan dan teknologi digital. Di kota-kota besar, internet cepat telah menjadi kebutuhan dasar. Namun di banyak daerah, koneksi internet masih terbatas dan tidak stabil. Padahal, di era digital, akses terhadap teknologi sangat menentukan kesempatan ekonomi, kualitas pendidikan, dan partisipasi sosial seseorang.

Kesenjangan yang Dianggap "Normal"

Yang sering luput dari perhatian adalah bagaimana kesenjangan ini dianggap sesuatu yang wajar. Kita terbiasa mendengar narasi "bagaimanapun kondisinya, tetaplah bersyukur". Seolah kritik terhadap ketidakadilan sosial adalah bentuk ketidakpuasan pribadi. Narasi semacam ini tanpa disadari menggeser persoalan struktural menjadi tanggung jawab individu.

Kemiskinan kerap dipersepsikan sebagai akibat kurangnya usaha, bukan sebagai dampak dari sistem sosial dan ekonomi yang belum adil. Padahal, banyak kajian sosiologi menunjukkan bahwa mobilitas sosial di masyarakat dengan tingkat ketimpangan tinggi cenderung rendah. Artinya, seseorang yang lahir dalam kondisi tidak menguntungkan akan menghadapi hambatan berlapis untuk memperbaiki taraf hidupnya, betapapun keras ia berusaha.

Keadilan sosial adalah konsep yang sering diucapkan, bahkan menjadi bagian dari nilai dasar bangsa. Namun dalam praktiknya, keadilan sosial masih terasa abstrak bagi sebagian besar masyarakat. Program bantuan sosial memang hadir, tetapi sering kali belum menyentuh akar persoalan, seperti ketimpangan akses dan kualitas layanan publik.

Memang, negara telah berupaya menghadirkan berbagai kebijakan dengan niat baik. Namun persoalan muncul ketika implementasi kebijakan tersebut tidak merata. Mereka yang paling membutuhkan justru kerap tertinggal karena persoalan birokrasi, validitas data, atau keterbatasan informasi.

Di luar peran negara, masyarakat juga memiliki tanggung jawab sosial. Media sosial, misalnya, membuka ruang empati sekaligus paradoks. Kita mudah tersentuh oleh kisah kemiskinan yang viral, tetapi sering kali respons itu bersifat sesaat. Solidaritas muncul, lalu menguap begitu saja.

Pada titik ini, penting untuk menyadari bahwa posisi sosial tidak pernah benar-benar netral. Ketika kita memilih diam atau menganggap ketimpangan sebagai urusan orang lain, secara tidak langsung kita ikut membiarkan ketidakadilan itu berlangsung.