Kesenjangan Sosial dan Gaya Hidup Pejabat Picu Aksi Anarkis di Masyarakat

WARTAKOTALIVE.COM -- Pakar Hukum Prof Henry Indraguna menyoroti aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di tanah air yang berujung tindakan anarkis akhir-akhir ini.

Unjuk rasa yang semula dilakukan oleh elemen buruh, kemudian disusul aksi mahasiswa, pelajar hingga pengemudi ojol (ojek online), serta masyarakat akar rumput, menurut Henry semakin terpicu kemarahannya lantaran kematian Affan Kurniawan (20) seorang driver ojol yang ditabrak dan dilindas mobil rantis Brimob.

Menurut Henry tewasnya Affan saat menghadang demonstasi tersebut adalah mencerminkan akumulasi kegelisahan publik atas isu-isu penegakan hukum dan keadilan sosial.

"Juga kenaikan biaya hidup akibat harga instabil dan PHK dimana-mana, angka pengangguran yang makin besar akibat lapangan kerja sulit, beban pajak, serta praktik korupsi, kolusi, nepotisme menjadi-jadi dan gaya hidup kaum elit yang mencolok di tengah kesulitan rakyat," papar Guru Besar Unissula tersebut melalui pesan tertulis, Senin (1/9/2025).

Henry menyampaikan bahwa penyampaian pendapat, gagasan, kritik, protes secara terbuka adalah dijamin oleh konstitusi.

"Namun aksi demontrasi yang anarkis, keluar dari semangat memperjuangkan hak-hak masyarakat yang esensial yakni perbaikan taraf hidup." ujarnya.

Bahkan kata dia jika ada tendensi politis untuk membubarkan parlemen, dan menjatuhkan pemerintahan saat ini yang baru bekerja belum genap satu tahun adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi dan bisa dikatakan sebagai upaya inkonstitusional.

"Aksi massa yang anarkis dan vandalisme yang merusak sarana dan prasarana dapat berkembang menjadi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi nasional,” tambah Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini.

Henry menyoroti permasalahan utama terjadinya hal yang bisa memicu demonstrasi besar-besaran.

Yakni karena aspirasi rakyat tidak didengar, diacuhkan, diabaikan bahkan dilecehkan yang mereka (elit penguasa-red) sebagai pepesan kosong.

“Banyak kebijakan publik dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Misalnya isu kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan fiskal, isu blokir rekening, pajak, korupsi yg sangat luar biasa dll. Rakyat menilai jalur formal aspirasi tidak efektif, sehingga memilih jalanan sebagai ruang ekspresi,” ungkap Henry yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Ormas MKGR.

Henry mengatakan, berdasarkan analisisnya, kesenjangan sosial dan gaya hidup pejabat menjadi pemicu psikologis kemarahan publik.

Ketika rakyat menghadapi beban ekonomi, pajak tinggi, dan isu korupsi, menurutnya gaya hidup glamour pejabat menambah luka kolektif.

Selain itu, kata dia arogansi dan gaya hidup pejabat yang semakin "ugal-ugalan" di saat rakyat susah menjadi pemantik rakyat muak, semakin benci dan tidak percaya kepada pejabat.

Rakyat, menurutnya semakin tidak percaya karena sebagian pejabat menampilkan gaya hidup mewah, bahkan lebih menyukai flexing ketimbang hidup bersahaja.