Kejaksaan dan Polri Tandatangani MoU Sambut Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru

1/10

Swipe ke atas

STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka menyambut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan diterapkan pada awal tahun 2026.

Penandatanganan MoU dan PKS tersebut dilaksanakan antara Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Markas Besar Polri (Mabes Polri), Jakarta, Selasa 16 Desember 2025.

Kerja sama yang dilaksanakan antara Polri dan Kejaksaan tersebut mencakup penyelarasan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kualitas berkas perkara, pertukaran data dan informasi, dukungan pengamanan, hingga peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan terpadu lintas lembaga.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa lahirnya KUHP dan KUHAP baru merupakan tonggak penting dalam mengubah wajah penegakan hukum di Indonesia. Semangat yang diusung adalah transisi dari model peninggalan kolonial menuju paradigma yang lebih humanis, berkeadilan, menghormati hak asasi manusia, serta responsif terhadap perkembangan teknologi.

"Ini bukan hanya soal perubahan pasal dan redaksi, tetapi merupakan pembaharuan semangat dan paradigma penegakan hukum pidana yang lebih modern," ujar Jaksa Agung.

Menurut Jaksa Agung, tantangan utama ke depan adalah konsistensi dalam penerapan norma-norma baru tersebut. Tanpa sinergi yang kuat, perbedaan penafsiran antar lembaga dapat memicu ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Mempertimbangkan hal tersebut, Kejaksaan dan Polri menilai terdapat tiga aspek utama yang perlu disamakan persepsinya oleh kedua institusi tersebut. Ketiga asep itu adalah pemahaman asas pokok dalam KUHP dan KUHAP baru, termasuk perlindungan HAM, keadilan restoratif, dan proporsionalitas pemidanaan serta penguatan due process of law.

Aspek kedua adalah penafsiran pasal yang berpotensi multitafsir guna menjamin kepastian hukum. Terakhir, aspek penguatan peran masing-masing institusi dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) agar setiap tahapan proses pidana saling menguatkan.

Selain penandatanganan MoU dan SPK, upaya strategis yang sudah dijalankan oleh Kejaksaan dan Polri akan diintegrasikan ke dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang berjalan, yaitu RPP Pelaksanaan KUHAP, RPP Mekanisme Keadilan Restoratif. Dan RPP SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi).

Menutup sambutannya, Jaksa Agung berharap agar kolaborasi antara Polri dan Kejaksaan dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang tegas namun tetap berintegritas.

"Keadilan itu bukan hanya semata-mata berada di dalam teks undang-undang saja, melainkan juga ada di dalam hati nurani," tegasnya.

Dalam Pertemuan Sinergitas dan Persamaan Persepsi dengan Polri ini turut hadir secara luring dan daring yaitu Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, pejabat utama Mabes Polri, Kejaksaan Agung, serta seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kapolda se-Indonesia.

Topik Terkait

Jaksa Agung ST Burhanuddin

KUHP Nasional

KUHAP Baru

MoU Kejaksaan

Reporter

Syahid Latif

BPA Kejaksaan RI BPA Kejaksaan RI Lelang Aset Terpidana Korupsi Rusjdi Basalamah, Tetapkan Harga Penawaran Rp 74,32 Miliar Kamis, 12 Mar 2026 18:44 WIB Baca Selengkapnya

Arahan Jaksa Agung Kunker Virtual Jelang Idul Fitri 1447 H, Jaksa Agung Tekankan Penegakan Hukum Harus Proaktif, Profesional dan Junjung Integritas Kamis, 12 Mar 2026 16:30 WIB Baca Selengkapnya

Kerja Sama Kejaksaan Jamintel dan PT Pertamina Hulu Energi Jalin Kerja Sama Strategis Wujudkan Kepatuhan Tata Kelola Hulu Migas Selasa, 10 Mar 2026 11:45 WIB Baca Selengkapnya

Jaksa Agung ST Burhanuddin Jaksa Agung Dorong Transformasi Penegakan Hukum Sektor SDA Melalui Mekanisme PDA dan Denda Damai Senin, 09 Mar 2026 18:00 WIB Baca Selengkapnya

Jamdatun Jamdatun Kawal Transformasi Strategis IFG Group Melalui Penguatan Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum Terpadu Selasa, 03 Mar 2026 15:01 WIB Baca Selengkapnya

Kejati Sulsel Sosialisasi SE Jampidsus Terkait Pedoman Penanganan Perkara, Kajati Sulsel Tekankan Kesiapan Jaksa Hadapi Transisi Hukum Nasional Selasa, 03 Mar 2026 11:00 WIB Baca Selengkapnya

JAM Datun Apel Pencanangan WBBM Bidang Datun, Jamdatun Tegaskan Integritas dan Akuntabilitas adalah Harga Mati Senin, 02 Mar 2026 16:40 WIB Baca Selengkapnya

Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Lelang Aset Terpidana Korupsi Eko Edi Putranto dkk, BPA Kejaksaan RI Raih Rp 12,3 Miliar Sabtu, 28 Feb 2026 10:01 WIB Baca Selengkapnya

Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Lelang Aset Tanah Terpidana Perkara Koneksitas Korupsi Agus Purwoto dkk, BPA Raup Rp52,7 Miliar Jumat, 27 Feb 2026 22:12 WIB Baca Selengkapnya

Jaksa Agung ST Burhanuddin Kunker ke Kejati Sumut, Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Jalankan Tugas Pelayanan Secara Humanis, Bermartabat, Profesional dan Berintegritas Kamis, 26 Feb 2026 22:43 WIB Baca Selengkapnya

Jaksa Agung ST Burhanuddin Apresiasi Capaian Jajaran Adhyaksa Sulut, Jaksa Agung Tegaskan Dukungan Penuh Program Strategis Nasional Selasa, 24 Feb 2026 19:27 WIB Baca Selengkapnya

Jamintel Reda Manthovani Jamintel Dorong Penguatan Tata Kelola Desa Melalui Program Jaga Desa dan Sinergi Bersama ABPEDNAS di Sumut Sabtu, 14 Feb 2026 18:01 WIB Baca Selengkapnya

Kejati Maluku Utara Disaksikan Jampidum, Kejati dan Gubernur Maluku Utara Jalin Kerja Sama dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial Jumat, 13 Feb 2026 20:01 WIB Baca Selengkapnya

Jamintel Reda Manthovani Kejaksaan Agung Perkuat Tata Kelola Desa Melalui Program Jaga Desa dan Sinergi BPD Kamis, 12 Feb 2026 21:07 WIB Baca Selengkapnya

Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI 2 Tahun BPA Kejaksaan RI, Jaksa Agung Berharap Jadi Badan Profesional, Proporsional, dan Motor Penggerak Utama di Era Baru Sistem Peradilan Pidana RI Kamis, 12 Feb 2026 20:02 WIB Baca Selengkapnya

Persaja Ketum PERSAJA Tegaskan Mekanisme Pengakuan Bersalah Dukung Prinsip Peradilan yang Cepat dan Efisien Rabu, 11 Feb 2026 21:44 WIB Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Survei Indikator Politik: Kejagung Kembali Menjadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik Senin, 09 Feb 2026 09:09 WIB Baca Selengkapnya

Sidang Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina MAKI: Audit BPK Memperkuat Bukti Adanya Korupsi dalam Perkara Minyak Mentah Pertamina Jumat, 06 Feb 2026 20:51 WIB Baca Selengkapnya

Jamintel Reda Manthovani Hadiri Rakerwas Itjen KKP 2026, Jamintel Tekankan Pentingnya Sinergi Pengawasan Program Prioritas Nasional Bidang Kelautan Kamis, 05 Feb 2026 20:45 WIB Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung JAM INTEL Lakukan Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek Koperasi Desa Merah Putih Senilai Rp 251 Triliun Kamis, 05 Feb 2026 14:30 WIB Baca Selengkapnya

Bimbingan Teknis (Bimtek) Kejaksaan Bimtek KUHP di Kejati Sulsel, Jampidum Tegaskan Jaksa Sebagai Navigator Utama Penanganan Perkara Kamis, 05 Feb 2026 13:15 WIB Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Kejaksaan RI Kejagung Imbau Pelamar Waspadai Penipuan Terkait Pendaftaran CPNS Kejaksaan RI Kamis, 05 Feb 2026 10:35 WIB

Kejaksaan hanya menyampaikan informasi resmi melalui laman rekrutmen.kejaksaan.go.id dan Instagram resmi @biropegkejaksaan

Baca Selengkapnya

DPO Kejaksaan Buron Selama 10 Tahun, Tim SIRI Kejaksaan Bekuk DPO Terpidana Penipuan Asal Kejari Semarang Kamis, 05 Feb 2026 09:43 WIB Baca Selengkapnya

Entry Meeting Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2025, Jaksa Agung Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Rabu, 04 Feb 2026 19:48 WIB Baca Selengkapnya

DPO Kejaksaan Setahun Kabur Saat Mau Diperiksa Penyidik, Tim SIRI Kejagung Amankan DPO Perkara Korupsi Asal Kejati Sulsel Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB Baca Selengkapnya