Hamas Desak Dewan Perdamaian Hentikan Agresi Israel dan Cabut Blokade Gaza

Menanggapi pertemuan perdana Dewan Perdamaian kemarin, Hamas mendesak lembaga itu mampu menghentikan total agresi Israel dan mencabut blokade atas Jalur Gaza, diberlakukan negara Zionis itu sejak Juni 2007.

"Setiap jalur atau pengaturan politik dibahas mengenai Jalur Gaza dan masa depan rakyat Palestina harus dimulai dengan penghentian total agresi, pencabutan blokade, serta jaminan hak-hak nasional sah rakyat kami, terutama hak atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri," kata Hamas dalam siaran persnya kemarin.

Hamas menyoroti persamuhan pertama lembaga dibikin dan dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu berlangsung saat Israel terus membunuhi rakyat Palestina di Gaza dan melanggar gencatan senjata disepakati Oktober tahun lalu.

Karena itu, faksi pejuang Palestina terbesar di Gaza ini menuntut negara-negara tergabung dalam Dewan Perdamaian memaksa Israel mengakhiri agresinya, membuka perbatasan, mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa batasan, dan segera memulai rekonstruksi.

Hamas juga menyerukan kepada pihak-pihak internasional dan mediator untuk memastikan implementasi dari apa yang telah disepakati, mencegah Israel menghalangi kewajiban kemanusiaan dan politik, serta bekerja serius untuk memperkuat gencatan senjata permanen.

Menurut Hamas, upaya tulus internasional untuk mencapai stabilitas di Gaza harus mengatasi akar permasalahannya. "Israel mesti mengakhiri kebijakan agresifnya dan memungkinkan rakyat Palestina untuk memperoleh hak-hak penuh mereka tanpa pengurangan."

Hingga kabar ini dilansir, Hamas belum menanggapi soal lima negara berpenduduk mayoritas muslim telah berkomitmen mengirim pasukan ke Gaza, yakni Indonesia, Maroko, Albania, Kazakhstan, dan Kosovo.

Dari kelima negara itu, cuma Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Empat pemimpin Hamas – Khalil al-Hayah, Musa Abu Marzuq, Khalid Misyaal, dan Usamah Hamdan – sudah menegaskan Hamas menolak kehadiran pasukan asing di Gaza.