Beban Ganda Perempuan: Tantangan Kesetaraan Gender di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang peringatan Hari Ibu pada 22 Desember 2025 mendatang, masih ada berbagai masalah dalam kehidupan perempuan yang belum sepenuhnya teratasi.

Misalnya, isu beban ganda yang dialami perempuan, khususnya ibu, yang masih belum teratasi seutuhnya.

Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Maria Ulfah Anshor mengatakan, beban ganda atau double burden merupakan salah satu bentuk nyata ketidakadilan gender yang masih mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Beban ganda adalah bagian dari ketidakadilan gender.

Dia mengatakan, terdapat lima faktor utama sebagai unsur pembentuk beban ganda.

“Beban ganda atau double burden merupakan salah satu bentuk adanya ketidakadilan gender, dibentuk oleh marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinasi yang menganggap perempuan tidak penting, stereotipe atau pelabelan negatif, kekerasan, serta diskriminasi,” kata Maria Ulfah, kepada Kompas.com, Selasa (16/12/2025).

Maria Ulfah menambahkan, meskipun beban ganda secara teoretis dapat dialami laki-laki dan perempuan, dalam praktiknya perempuan, terutama yang telah berumah tangga, menjadi kelompok yang paling sering menanggung beban tersebut.

Fenomena masyarakat patriarkhi

Menurut Maria Ulfah, akar persoalan beban ganda terletak pada budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak utama dalam ranah publik, sementara perempuan dilekatkan pada peran domestik.

“Dalam realitas pada kehidupan masyarakat patriarkhi, khususnya pada perempuan yang berumah tangga, umumnya mengalami ‘beban ganda’,” ujar dia.

Akar masalah dari beban ganda, kata dia, adalah budaya masyarakat patriarkhi, yang menganggap bahwa laki-laki itu harus diutamakan, sedangkan urusan publik adalah urusan laki-laki.

“Urusan publik masih dianggap sebagai urusan laki-laki, sedangkan urusan rumah tangga diposisikan sebagai kewajiban istri atau perempuan,” ujar dia.

“Konsekuensinya, ketika perempuan juga bekerja, beban domestik tetap harus ditanggung, bahkan tanpa pengakuan nilai ekonomi,” ujar dia.

Kondisi tersebut semakin kompleks seiring meningkatnya tingkat pendidikan dan partisipasi kerja perempuan.

Di satu sisi, perempuan dituntut untuk mandiri secara ekonomi dan berkontribusi dalam pembangunan.

Namun, di sisi lain, pembagian peran domestik tidak mengalami perubahan signifikan.

Akibatnya, perempuan harus menjalani peran ganda yang kerap berdampak pada kelelahan fisik, tekanan psikologis, hingga berkurangnya ruang aktualisasi diri.

“Sehingga meskipun perempuan juga bekerja pada urusan domestik tetapi tidak dinilai secara ekonomi,” ungkap dia.

“Sementara perempuan di era sekarang, seiring dengan tingginya tingkat pendidikan, mereka juga bekerja namun masih dibebani dengan urusan domestik,” lanjut dia.

Untuk menghadapi persoalan tersebut, Maria Ulfah menekankan pentingnya komunikasi dan kesepakatan secara internal antara suami dan istri.

Bahkan, hal itu juga bisa dimasukkan dalam perjanjian pernikahan.

Ia menilai, perubahan relasi di tingkat keluarga menjadi langkah awal untuk memutus rantai ketidakadilan gender.

“Idealnya, pembagian peran domestik dibicarakan secara terbuka dengan suami atau pasangan. Bahkan, bisa dimasukkan dalam perjanjian perkawinan,” ungkap dia.

“Pengasuhan anak, pendidikan, dan urusan rumah tangga seharusnya menjadi tanggung jawab bersama,” lanjut dia.

Psikolog dan dosen Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiyani Subardjo, mengatakan, budaya Indonesia yang masih patriarkis membuat perempuan sering diharapkan untuk lebih patuh dan tidak terlalu banyak mempertanyakan keputusan laki-laki.

Sementara, pola asuh yang menekankan peran domestik pada perempuan juga dapat memperkuat stereotip patriarki tersebut.

"Adanya anggapan bahwa perempuan pintar secara karier dan urusan rumah tangga, tapi kurang pintar memilih pasangan, dapat memperkuat pandangan bahwa perempuan tidak mampu membuat keputusan yang tepat tentang hubungan," kata Ratna.

Dengan beredarnya anggapan tersebut dan diyakini masyarakat luas, maka seolah-olah perempuan lemah dalam mengambil keputusan.

"Padahal, secara ilmu pengetahuan, perempuan dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi daripada laki-laki," sambung dia.

Senada, Psikolog Dr. Pingkan C. B. Rumondor, M.Psi, mengatakan, peran gender di Indonesia juga masih cenderung tradisional.

Dalam arti, tugas suami adalah mencari nafkah, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga.

Jika dalam rumah tangga hanya istri yang bekerja, seringkali istri akan memiliki beban ganda.

Selain mencari nafkah, seorang istri masih harus menanggung kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, sesuai dengan peran gender yang masih cenderung tradisional.

“Jadi, istri mencari nafkah dan tetap diharapkan melakukan tugas rumah tangga,” ujar Pingkan, saat dikonfirmasi Kompas.com, dikutip Jumat (31/5/2024).

Sementara itu, aktivis perempuan dari LBH Jentera Kota Jember, Yamini, mengatakan, beban ganda perempuan adalah tugas rangkap sebagai ibu rumah tangga, sebagai orangtua dari anak, sebagai istri dari suami, serta sebagai pekerja yang membantu ekonomi keluarga.

"Peran ganda bagi perempuan ini tidak mudah dan saya melihat hal tersebut juga dirasakan oleh ibu di Brebes yang saat ini sedang menjadi perhatian karena kasus penganiayaan," kata Yamini, saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (22/3/2022).

Masalah beban ganda juga menjadi sorotan Kementerian PPPA.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Amurwani Dwi menuturkan perempuan hendaknya tidak hanya mengurusi rumah tangga, tetapi juga berkarier demi mencukupi diri mereka sendiri.

"Perempuan itu sebenarnya perlu untuk diberdayakan, tidak hanya harus mengurusi rumah tangga, tetapi juga mampu paling tidak mencukupi diri sendiri," kata Amurwani, saat ditemui di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).

Amurwani memahami bahwa setiap perempuan menanggung beban yang tidak mudah karena harus membagi dua tugas: mengurus rumah tangga dan bekerja.

"Tentu tidak mudah bagi perempuan karena beban ganda yang sudah menempel di masyarakat. Ini yang harus diapresiasi," ucapnya.

Amurwani pun menepis anggapan yang menyebut perempuan hanya akan memikirkan diri mereka sendiri apabila memiliki penghasilan sendiri.

"Saya yakin kalau perempuan itu dapat penghasilan, pasti dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, pasti ingat anaknya dulu," kata dia.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, ada beban berat yang harus dipikul oleh keluarga, terutama perempuan, ketika tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, dan minimnya dukungan psikososial terjadi bersamaan.

“Betapa berat beban yang harus dipikul oleh keluarga, terutama perempuan, ketika tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, dan minimnya dukungan psikososial yang bertemu dalam satu titik bersamaan," ujar Pratikno.

Dampak budaya patriarki

Pejuang Advokasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Kiai Haji Husein Muhammad mengatakan, budaya patriarki banyak dijumpai dalam berbagai elemen kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga politik.

Dampaknya, aktivitas perempuan di ruang publik menjadi terbatas.

Tidak hanya itu, langgengnya budaya patriarki semakin membuat kesetaraan gender di Indonesia terkesan utopis.

“Sistem patriarki sejatinya sangat membebani perempuan, terutama untuk mereka yang sudah berumah tangga. Pemahaman yang minim tentang adanya kesetaraan membuat perempuan yang sudah menikah menjadi lebih sulit untuk mengeksplorasi dirinya,” ungkapnya dalam webinar yang diselenggarakan Kompas TV, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Senin (21/12/2020).

Selain itu, ruang gerak perempuan pun jadi terbatas.

Pernikahan di Indonesia, kata Husein, cenderung menimbulkan dominasi.

Padahal, pernikahan yang baik itu saling melengkapi.

“Akhirnya, perempuan hanya fokus terhadap rumah saja sehingga mereka jadi tidak produktif,” terang Husein.

Ia menambahkan, patriarki di Indonesia memang sudah menjadi budaya dari zaman dahulu.

Hal tersebut menjadi tantangan untuk memperjuangkan kesetaraan gender.

“Dari dulu kan ditegaskan bahwa perempuan itu urusannya sumur, dapur, dan kasur. Akhirnya menjadi tradisi, perempuan jadi menganggap pendidikan tinggi itu tidak perlu,” kata dia.

Pada praktiknya, saat ini sudah mulai banyak perempuan yang berjuang untuk mendapatkan kesetaraan dengan melakukan berbagai macam aktivitas di ranah sosial.

Dia mengatakan, perempuan masa kini harus menghadapi tembok besar bernama patriarki, di mana kehidupan sepenuhnya dikontrol oleh laki-laki.