Studi Mengungkap Ketidakadilan dalam Pengurangan Emisi Karbon Global

Kanal News Day - KOMPAS.com - Distribusi pengurangan karbon dioksida (Carbon Dioxide Removal atau CDR) dipandang tidak adil antara negara satu dengan lainnya, menurut penelitian terbaru.

"Kami menilai, sangat penting, meski saat ini belum banyak diteliti, untuk secara eksplisit meneliti aspek keadilan dalam alokasi anggaran global yang terbatas untuk penghilangan karbon, agar negara-negara dapat mewujudkan transisi menuju net-zero dan melampauinya dengan cara yang adil," tulis penelitian yang diterbitkan di jurnal Global Environmental Change, dikutip dari Science Direct, Sabtu (28/3/2026).

Baca juga:

Adapun ketegangan antara Amerika Serikat-Israel versus Iran sejak akhir Februari 2026 menunjukkan ketergantungan banyak negara terhadap minyak dan gas global (migas).

Keterbatasan opsi energi alternatif dan kebijakan iklim yang longgar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari atmosfer dapat memperkuat ketergantungan tersebut bagi generasi mendatang.

Studi terbaru juga menekankan, longgarnya kebijakan iklim pada gilirannya memberikan beban sangat berat dan tidak adil kepada generasi mendatang.

Hal itu mengingat sangat terbatasnya kapasitas menyerapan emisi GRK karbon dioksida (CO2) yang berkelanjutan.

Ketidakadilan dan upaya pengurangan karbon dioksida

Lihat Foto

Opsi strategi pengurangan CO2 terdiri dari solusi berbasis alam (nature-based solution /NbS) dan pemanfaatan teknologi. Strategi pengurangan CO2 melalui NbS dapat berupa penghutanan kembali.

Sementara itu, strategi pengurangan CO2 memanfaatkan teknologi, seperti pembangkit bioenergi dengan penangkapan karbon, mesin yang mengekstrak gas rumah kaca langsung dari udara, atau karbon disimpan jauh di bawah tanah di bekas reservoir minyak dan gas.

Berdasarkan perhitungan realistis, kapasitas tahunan jangka panjang yang berkelanjutan untuk semua penyerap CO2 alami dan pemanfaatan teknologi ini hanya kurang dari 10 persen dari emisi GRK tahunan saat ini.

"Meningkatkan kapasitas penghilangan CO2 hingga miliaran ton juga membutuhkan waktu lama, baik itu dengan menanam pohon atau mengembangkan teknologi baru," ujar salah satu penulis studi tersebut, Julia Danzer dari Pusat Wegener dan Institut Fisika di Universitas Graz, dilansir dari Phys.org.

Baca juga:

Aspek ketidakadilan

Lihat Foto

Untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat di atas tingkat pra-industri dalam jangka panjang, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Paris, semua emisi GRK yang masih dihasilkan usai tahun 2050 harus terus diimbangi dengan pengurangan CO2 di atmosfer.

Studi ini menggarisbawahi aspek keadilan yang sama pentingnya dengan tindakan pengurangan CO2 yang sangat dibutuhkan manakala anggaran penanganan krisis iklim terbatas.

Studi ini juga menunjukkan, hak untuk mengurangi CO2 harus didistribusikan secara adil di seluruh dunia, sama seperti anggaran penanganan krisis iklim untuk menghentikan pemanasan global.

Maka dari itu, sudah sepatutnya anggaran penanganan krisis iklim dan penyerapan CO2 yang terbatas secara global dapat dialokasikan di berbagai negara secara individual dan kolektif demi mencapai net-zero emission (NZE).

Keuntungan ganda produsen migas

Lihat Foto

Studi ini menyoroti "keuntungan ganda" negara-negara kaya sebagai produsen migas, yang mana bisa mempunyai anggaran penanganan krisis iklim lebih besar dengan mengorbankan negara-negara miskin.

Bahkan, negara-negara kaya tersebut dapat mengeksploitasi keuntungan dalam penyerapan CO2.

"Sebagai contoh, negara penghasil minyak dapat membuat negara lain bergantung padanya sekali lagi, setelah sebelumnya memperoleh keuntungan dari penjualan minyak, dengan mengendalikan cadangan bawah tanah kosong yang sekarang digunakan untuk penyimpanan karbon," tutur penulis studi tersebut, Gottfried Kirchengast dari Pusat Wegener dan Institut Fisika di Universitas Graz.

Padahal, negara- negara produsen migas sebenarnya termasuk beberapa di antara penyumbang emisi GRK terbesar di dunia.

Apalagi, perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang memperburuk krisis iklim ini didikte kebijakan luar negeri dengan orientasi kepentingan bahan bakar fosil.

Setiap kebakaran kilang dan pemogokan kapal tanker menjadi pengingat bahwa konflik geopolitik untuk memperebutkan bahan bakar fosil tidak sesuai dengan planet yang layak huni.

Studi terbaru memperkirakan, perang tersebut menimbulkan emisi GRK sebesar lima juta ton CO2 dalam 14 tahun pertamanya. Perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran menguras anggaran aksi iklim global lebih cepat dan mengubah wilayah yang berkonflik jadi wilayah dengan kerusakan lingkungan yang dahsyat.

Hal itu diperparah dengan pesawat tempur, drone, dan rudal menyerang infrastruktur bahan bakar fosil, pangkalan militer, kapal laut, serta area permukiman.

“Setiap serangan rudal adalah pembayaran awal untuk planet yang lebih panas dan tidak stabil, dan semua itu tidak membuat siapa pun lebih aman,” ujar salah satu penulis studi sekaligus direktur penelitian di Climate and Community Institute, Patrick Bigger, dilansir dari The Guardian.