Kesenjangan Ekonomi Aceh: Kemiskinan Desa Dua Kali Lipat dari Kota

Kanal News Day - Data terbaru menunjukkan sebagian besar warga miskin di Aceh tinggal di wilayah perdesaan. Selain jumlahnya lebih besar, masyarakat desa juga harus menghabiskan lebih banyak pengeluaran hanya untuk membeli makanan.

Kesenjangan Ekonomi Aceh 2025: Kemiskinan di Desa Hampir Dua Kali Lipat Dibanding Kota

*

BANDA ACEH – Laporan Provinsi Aceh Dalam Angka 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh pada 27 Februari lalu mengungkap kesenjangan ekonomi yang masih lebar antara masyarakat desa dan kota di Aceh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tingkat kemiskinan di Aceh tercatat 12,33 persen atau sekitar 704,69 ribu jiwa. Namun jika dilihat lebih rinci, sebagian besar penduduk miskin tersebut berada di wilayah perdesaan.

Jumlah warga miskin di desa mencapai 530,51 ribu jiwa atau 14,44 persen dari total penduduk desa. Sementara itu, di wilayah perkotaan jumlah penduduk miskin tercatat 174,18 ribu jiwa atau 8,54 persen. Artinya, tingkat kemiskinan di desa hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan di kota.

Data penduduk miskin di Aceh per kabupaten/kota | Sumber: Aceh Dalam Angka 2026 terbitan BPS

Standar Seseorang Disebut Miskin

Pemerintah menggunakan ukuran yang disebut garis kemiskinan untuk menentukan apakah seseorang tergolong miskin atau tidak. Ukuran ini dihitung berdasarkan jumlah pengeluaran minimum per orang setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan dasar lainnya.

Pada Maret 2025, rata-rata garis kemiskinan di Aceh berada di angka Rp676.247 per orang per bulan.

Lantaran rata-rata satu rumah tangga di Aceh terdiri dari 5,19 orang, maka sebuah keluarga dikategorikan miskin apabila total pengeluaran seluruh anggota keluarganya kurang dari sekitar Rp3,5 juta per bulan.

Besaran garis kemiskinan juga berbeda di setiap daerah karena perbedaan biaya hidup. Kota Banda Aceh memiliki garis kemiskinan tertinggi yaitu Rp872.944 per orang per bulan, sedangkan Kabupaten Aceh Utara memiliki standar terendah yaitu Rp483.719 per orang per bulan.

Warga Desa Lebih Banyak Menghabiskan Uang untuk Makan

Kesenjangan ekonomi ini juga terlihat dari pola pengeluaran masyarakat. Warga desa harus mengalokasikan sebagian besar pengeluaran mereka untuk kebutuhan makanan. Sekitar 61,93 persen pengeluaran warga desa digunakan untuk membeli makanan.

Sebaliknya, warga kota hanya menghabiskan sekitar 51,10 persen pengeluaran untuk kebutuhan makan. Kondisi ini membuat masyarakat kota memiliki sisa anggaran yang lebih besar untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Pengeluaran non-makanan warga kota mencapai 48,90 persen, sedangkan warga desa hanya sekitar 38,07 persen.

Perbedaan Pola Konsumsi dan Ketergantungan Bantuan

Perbedaan kondisi ekonomi juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Warga desa cenderung lebih banyak mengonsumsi sumber karbohidrat seperti nasi dan umbi-umbian dengan rata-rata 195,09 gram per hari, lebih tinggi dibandingkan warga kota yang rata-rata 163,48 gram per hari. Hal ini menunjukkan masyarakat desa lebih mengandalkan makanan yang mengenyangkan dan relatif murah sebagai sumber energi utama.

Sementara itu, asupan protein warga kota sedikit lebih tinggi, yakni sekitar 62,50 gram per hari, dibanding warga desa yang rata-rata 61,04 gram per hari.

Rendahnya daya beli di wilayah perdesaan juga terlihat dari tingginya ketergantungan pada bantuan pemerintah. Di daerah seperti Aceh Timur dan Aceh Utara, lebih dari 93 persen penduduk tercatat sebagai penerima BPJS Kesehatan yang iurannya dibayar oleh pemerintah (PBI).

Sebaliknya, di Kota Banda Aceh, jumlah penerima bantuan iuran BPJS tercatat sekitar 60,51 persen.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan Aceh secara umum mengalami penurunan, kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat desa dan kota masih cukup besar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkecil ketimpangan ekonomi agar pembangunan dan kesejahteraan bisa dirasakan lebih merata di seluruh Aceh.[]