Perkuat Industri Pertahanan dan Digital untuk Kemandirian Ekonomi Indonesia

Kanal News Day - RRI.CO.ID, Jakarta - Memperingati seperempat abad berpulangnya Begawan Ekonomi, Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, Indonesia Roundtable of Young Economists (IN.RY) menggelar Soemitro Economic Forum II pada Kamis, 12 Maret 2026, di Kraton Majapahit Jakarta. Forum ini sekaligus merefleksi 500 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan putra sulung Sang Begawan.

Sebagai begawan ekonom dan guru ekonomi, Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo memiliki buah-buah pemikiran yang melintasi zaman, bahkan menjawab persoalan hari ini. Dalam acara Soemitro Economic Forum II ini, para ekonom mengulas banyak hal, mulai dari rantai pasok, kemandirian ekonomi, hingga pertarungan globalisasi

Direktur Utama Askrindo, M.Fankar Umran menuturkan, Prof Soemitro pernah menyebut bahwa Indonesia harus menjadi bangsa produsen yang punya kemampuan mendesain, mengolah, mengelola dan membiayai kepentingan bangsa sendiri.

"Indonesia sebagai negara besar dengan posisi geografis yang strategis berpotensi menjadi jangkar stabilitas Asia dan Indo Pasifik. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, justru sangat relevan dalam kondisi negara-negara terbelah mseperti sekarang ini," ujarnya.

Fankar juga menyoroti perang yang sekarang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang pasti menyebabkan kekacauan rantai pasok. Dalam situasi ini, Indonesia punya peluang untuk membangun manufaktur, logistik, investasi baru yang berbasis pada foreign direct investment bukan sekedar portfolio saja.

"Jadi ini saatnya reformasi domestik berjalan. Kita juga bisa menjadi pemimpin ekonomi hijau dan mineral kritis, dengan sumber daya alam melimpah, sumber baterai dan ekosistem EV dan sebagainya. Dengan situasi seperti saat ini kita perlu memperkuat industri pertahanan dan pembangunan digital," kata dia.

Jika kondisi ekonomi saat ini, dikaitkan dengan pemikiran Prof Soemitro, Fankar memiliki beberapa catatan. Pertama, Soemitro menekankan bahwa pembangunan harus menghasilkan kemandirian ekonomi, bukan sekadar angka. Kenapa? Karena angka itu bisa saja hanya dinikmati oleh segelintir orang. Karena itu, Indonesia perlu industrialisasi.

Kedua, negara harus aktif mengarahkan transformasi struktural. Harus ada strategi industri, tidak sekadar ikut tren global, tapi kita bisa menciptakan pasar. Ketiga, kita punya sumber daya alam yang melimpah, maka perlu keseimbangan sektor, mulai dari pertanian hingga industri, yang ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Keempat, nasionalisme ekonomi yang rasional. Ketika ada investasi, harus menghasilkan transfer teknologi dan memperkuat SDM.

Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Nasional, Prof Ganjar Razuni mengatakan, Prof Soemitro melihat ekonomi bangsa dalam satu kesatuan ekonomi dunia, bahkan sampai ke yang tingkat paling basis. Visi besar itu, tujuannya seperti yang dikatakan Bung Karno yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia menegaskan bahwa ideologi negara kita Pancasila, sehingga politiknya adalah berdasarkan Pancasila. Sayangnya, selama bertahun-tahun, semuanya berjalan sendiri-sendiri, mulai dari politik, ekonomi hingga ideologinya. Padahal, yang kita bangun ini adalah satu ekonomi, satu politik, satu sosial yang berdasarkan ideologi.

"Mengapa bangsa Iran begitu kuat spiritnya melakukan pertahanan pada invasi Amerika? Tidak lain karena satu keyakinan ideologi yang kuat. Alat-alat pertempuran itu bisa dikalahkan oleh keyakinan ideologi yang sangat kuat," ucapnya.

Karena itu, Prof Ganjar menekankan pentingnya perubahan-perubahan bangsa ini secara struktural sesuai pasal 33 UUD 1945. Ia menilai Presiden Prabowo mampu melakukan diplomasi tingkat tinggi yang luar biasa yang membuat Amerika takluk, antara lain beberapa produk-produk industri untuk pembangunan dalam negeri dipersilahkan masuk ke Indonesia, tapi produk-produk petani kita bisa masuk ke Amerika dengan tarif 0%.

"Ini satu hal yang luar biasa, berarti negara hadir melindungi rakyatnya dalam menghadapi harus pertarungan globalisasi. Ini adalah satu upaya merubah struktur ekonomi," ujar Prof Ganjar.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal Indonesia Roundtable of Young Economists, Aldila Septiadi, secara khusus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memproyeksikan ada sekitar 2.000-2.200 peternakan ayam, ini artinya pemerataan atau distribusi ekonomi pendapatan.

"Uniknya pembelian tidak hanya dari kota-kota besar, tapi Kalimantan dan Sumatra itu bisa hampir 50 persen dalam 2-3 minggu terakhir. Kemudian, penyerapan tenaga kerja di program MBG juga meningkat," ucapnya

Menurut Aldila, di masa peperangan negara-negara yang paling terdampak adalah negara-negara manufacturing. Sementara, negara-negara agraris pasti akan jauh lebih lama bertahan.

super power yang lain," ujarnya menegaskan.