Kejari Palangka Raya: Gelar Profesor Tak Pengaruhi Penahanan Tersangka Korupsi

Kanal News Day - PALANGKA RAYA – Keputusan belum dilakukannya penahanan terhadap tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Pascasarjana Universitas Palangka Raya (UPR) tahun 2019-2022, Profesor YL, memunculkan spekulasi di tengah publik.

Sejumlah pihak mempertanyakan apakah gelar akademik profesor yang disandang tersangka menjadi alasan penyidik tidak langsung melakukan penahanan saat ekspos perkara. Namun, Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya membantah tegas anggapan tersebut.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Palangka Raya, Hadiarto, menegaskan bahwa tidak ada kaitan antara gelar akademik dengan keputusan penahanan.

“Enggak ada. Enggak ada hubungannya sama itu (gelar Profesor),” ujarnya saat dihubungi Berita Sampit melalui sambungan WhatsApp, Jumat, 27 Februari 2026.

Ia menjelaskan, setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, penyidik wajib menyampaikan pemberitahuan resmi terkait status hukum tersebut.

“Jadi kan orang yang ditetapkan sebagai tersangka, setelah itu kan diberitahukan, harus diberitahukan kan statusnya ke dia (tersangka). Paling lambat 7 hari setelah dia diberitahukan itu kan,” jelasnya.

Menurut Hadiarto, setelah penetapan tersangka, yang bersangkutan kembali dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai tersangka.

“Dia itu sudah diperiksa gitu, dimintai keterangan lagi, nanti setelah penetapan itu nanti tersangka dipanggil lagi,” katanya.

Terkait pemeriksaan dalam proses penyidikan, ia menyebut tersangka telah diperiksa lebih dari satu kali.

“Kayaknya dua kali,” ujarnya.

Hadiarto juga menambahkan bahwa perkara ini bukan kasus baru. Dugaan penyimpangan tersebut telah mencuat sejak 2023 dan prosesnya terus berjalan hingga penetapan tersangka.

“Kan sudah lama loh kasus ini mencuat, dari 2023,” katanya.

Sebelumnya, Kejari Palangka Raya menetapkan mantan Direktur Pascasarjana UPR periode 2018-2022 itu sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp2,4 miliar berdasarkan hasil perhitungan auditor.

Meski telah berstatus tersangka dan telah menerima pemberitahuan resmi, hingga kini belum dilakukan penahanan. Hadiarto menegaskan bahwa penahanan merupakan kewenangan penyidik yang didasarkan pada pertimbangan objektif tim dan keputusan pimpinan.

“Nah, masalah penahanan itu kan nanti tergantung kebijakan pimpinan dan nanti pendapat tim itu bagaimana, nanti dipertimbangkan lah oleh tim. Untuk ini ya, melakukan penahanan atau tidak tuh kan nanti berdasarkan pertimbangan tim dan keputusan pimpinan juga akhirnya kan gitu,” jelasnya.

Ia juga menerangkan bahwa penetapan tersangka tidak selalu dilakukan bersamaan dengan kehadiran yang bersangkutan, selama prosedur pemeriksaan sebagai saksi telah dipenuhi sebelumnya.

(Sya'ban)

baca juga ... Fasilitas Starlink dan Panel Surya dari Pemprov Kalteng Permudah ANBK di SMAN 1 Arut Utara

Ahmad Syafrudin

Berita Populer

Akses Jalan Menuju Kebun Diputus Oknum Koperasi, Warga Sulit Melintas

10 Juni 2026 14:39

Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Masih Langka, RSUD dr Murjani Sampit Buka Lowongan

11 Juni 2026 12:09

Lapas Narkotika Kasongan Ingin Warga Binaan Punya Bekal Keterampilan Siap Kerja

17 Juni 2026 14:13

Hasil RDP Komisi II DPRD Kotim Tegaskan Pabrik Dilarang Turunkan Harga TBS Sawit Secara Sepihak

8 Juni 2026 16:05