DPD RI Dukung Anggaran BGN untuk Perkuat Kedaulatan Pangan

Kanal News Day - JAKARTA KANALINDONESIA.COM – Dengan mempertimbangkan berdampak pada Kedaulatan pangan, akhirnya anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 268 Triliun akhirnya mendapat dukungan dari DPD RI.

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menyampaikan bahwa anggaran ini telah melewati pembahasan yang ketat dan kritis di parlemen termasuk di Komite lV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI) pada 2025 lalu.

​Senator utusan Jawa Timur ini mengungkapkan bahwa dukungan anggaran BGN tahun 2026 mendapat persetujuan secara kolektif dari seluruh Anggota Komite IV DPD RI yang mewakili 38 provinsi di Indonesia, yang masuk pada anggaran pendidikan. Persetujuan ini didasari komitmen bersama untuk menciptakan Ekonomi Sirkular yang nyata.

Menurut Nawardi, Komite IV telah mempertimbangkan banyak aspek dalam ikut meloloskan anggaran tersebut mulai aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan ketahanan pangan.

“Saat itu pertimbangan dan pendapat DPD karena ini program luar biasa yang berdampak langsung ke rakyat di kota dan desa seluruh Indonesia tak terkecuali” tegasnya.

Bagi nantan wartawan Tempo ini terobosan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam tata kelola anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah hal positif yang layak didukung.

Jika mengacu pada data terbaru, bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diproyeksikan menerima alokasi anggaran rata-rata sebesar Rp500 juta setiap 12 hari, menurut Senator Nawardi, angka ini adalah sinyal kuat yang akan membuat kedaulatan pangan daerah akan bangkit melalui suntikan modal kerja yang masif dan rutin.

Kebijakan ini sangat bersifat efektif sebab BGN yang menyalurkan hampir 93 persen anggaran atau sekitar Rp240 triliun langsung ke daerah dari total plafon Rp268 triliun adalah kebijakan revolusioner yang memastikan uang negara tidak tertahan di birokrasi pusat maupun pemerintah daerah, melainkan langsung beredar di “dapur-dapur” pelayanan di seluruh pelosok tanah air.

​”Dana Rp500 juta per 12 hari per unit pelayanan ini harus menjadi magnet uang yang menghidupkan kembali aktivitas di pasar-pasar tradisional dan menggerakkan mesin penggilingan padi di desa. Ini adalah model ekonomi baru di mana negara memastikan uangnya berputar langsung dari Sabang sampai Merauke tanpa perantara,” tegas Senator asal Jawa Timur tersebut.

​Senator Nawardi berharap BGN konsisten melibatkan koperasi desa, UMKM dan koperasi lokal dalam seluruh rantai pasok. “Kita ingin uang ini berhenti dan berputar di daerah. Caranya, serap beras langsung dari penggilingan desa, ambil telur dari peternak lokal, dan beli sayur-mayur dari kebun warga. Jangan sampai dana sebesar ini justru lari ke perusahaan-perusahaan besar di Jakarta,” tambahnya.

​Keberadaan SPPG di setiap wilayah dipandang Nawardi sebagai kehadiran negara sebagai pembeli siaga (off-taker). Hal ini memberikan kepastian pasar bagi petani yang selama ini sering dirugikan oleh permainan tengkulak. Dengan jaminan serapan ini, kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini berada di angka 125 diharapkan terus meningkat menuju target 150, sehingga petani memiliki margin keuntungan untuk investasi dan kesejahteraan keluarga.

​Menanggapi proyeksi peredaran dana sebesar Rp62 triliun hingga Maret 2026, Senator Nawardi selaku Ketua Komite IV menegaskan bahwa DPD RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat di lapangan. Pengawasan ini bertujuan memastikan stimulus ekonomi ini berjalan transparan dan tepat sasaran.

​”Program MBG ini bukan sekadar memberi makan anak bangsa untuk masa depan, tapi secara bersamaan menghidupkan kembali denyut nadi ekonomi rakyat hari ini melalui skema direct transfer yang transparan dan akuntabel. Kami akan pastikan setiap rupiah memberikan dampak bagi rakyat di daerah,” pungkas Nawardi. Nang